Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Mahkamah Konstitusi - Coggle Diagram

- - - - Pengujian undang-undang.
      - Sengketa kewenangan lembaga negara.
      - Pembubaran partai politik.
      - Perselisihan hasil pemilihan umum.
      - Pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden/Wakil Presiden.
  - - - Pengajuan permohonan dan registrasi.
        
        Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU kepada MK.
        
        Kepaniteraan memeriksa kelengkapan berkas.
        
        Jika memenuhi persyaratan, permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).
      - Pemeriksaan pendahuluan.
        
        Kewenangan MK untuk mengadili perkara.
        
        Kedudukan hukum (legal standing) pemohon.
        
        Kejelasan dan kelengkapan permohonan.
        
        Pokok-pokok alasan permohonan (posita) dan tuntutan (petitum).
      - Pemeriksaan persidangan.
        
        Mendengarkan keterangan DPR dan/atau Presiden sebagai pemberi keterangan.
        
        Mendengarkan keterangan pihak terkait.
        
        Memeriksa alat bukti.
        
        Mendengarkan saksi dan ahli.
        
        Memeriksa fakta dan argumentasi hukum para pihak.
        
        Menerima kesimpulan tertulis para pihak.
      - Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
        
        Membahas hasil pemeriksaan perkara.
        
        Mempertimbangkan bukti dan argumentasi hukum.
        
        Menyampaikan pendapat hukum masing-masing hakim.
        
        Merumuskan dan mengambil keputusan.
      - Pengucapan putusan.
        
        Dikabulkan (diterima seluruhnya atau sebagian)
        
        Ditolak (Pokok permohonan diperiksa, tapi alasan
        
        Tidak dapat diterima (permohonan tidak memenuhi syarat)
- - - - Pasal 24 ayat (2)
      - Pasal 24C ayat (1)–(2)
      - Pasal 7A–7B
    - - UU 24/2003 jo. UU 7/2020
      - Pasal 10, 31–32, 50A, 56–57
    - - UU 48/2009
      - Pasal 1 angka 3, 3, 10, 13, 29
    - - UU 12/2011 jo. UU 15/2019 jo. UU 13/2022
      - Pasal 7, 8, 9
    - - UU 7/2017: Pemilu
      - UU 2/2008 jo. UU 2/2011: Partai Politik
      - UU 10/2016: Pilkada
      - UU 17/2014 beserta perubahan: MD3
      - UU 23/2014: Pemerintahan Daerah
    - - PMK 7/2025: Pengujian UU
      - PMK 8/2006: Sengketa kewenangan lembaga negara
      - PMK 12/2008: Pembubaran partai politik
      - PMK khusus perselisihan hasil pemilu