Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Masa Awal Kemerdekaan (1945-1950) - Coggle Diagram
Masa Awal Kemerdekaan (1945-1950)
Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Negara
Kondisi Perang Dunia II (1939–1945): Perang global ini mengubah peta kekuatan dunia dan sangat melemahkan kekuatan negara-negara kolonial, termasuk Jepang yang sempat menduduki Indonesia sebelum akhirnya menyerah kepada Sekutu.
Konvensi Montevideo (1933): Berdasarkan Konvensi Montevideo pada 26 Desember 1933, ditetapkan bahwa agar dapat diterima dalam sistem politik internasional, suatu negara harus memenuhi empat syarat utama, yaitu memiliki populasi yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, serta kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain.
Piagam Atlantik (The Atlantic Charter, 1941): Deklarasi bersama yang menegaskan bahwa semua bangsa di dunia memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri (self-determination) dan bebas dari cengkeraman penjajahan.
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations Charter, 1945): Dokumen resmi yang memperkuat prinsip persamaan hak dan pengakuan internasional atas hak setiap bangsa untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri.
Perang Selama Awal Kemerdekaan
Pertempuran Lima Hari di Semarang
Tanggal: 15 – 19 Oktober 1945
Penyebab:
Tentara Jepang menolak untuk menyerahkan senjata mereka kepada pihak Indonesia.
Terdapat laporan bahwa tentara Jepang meracuni pasokan air minum warga Semarang di waduk Siranda.
Terbunuhnya dr. Kariadi oleh tentara Jepang saat hendak memeriksa pasokan air tersebut serta tahanan Jepang yang melarikan diri bergabung dengan pasukan Mayor Kido
Dampak:
Terjadinya pertempuran sengit di berbagai lokasi di Kota Semarang.
Pertempuran kemudian disusul oleh perundingan damai menyusul kedatangan Pasukan Sekutu.
Pertempuran Medan Area
Tanggal: 25 Agustus 1945 / 9 Oktober 1945 – April 1946
Penyebab:
Pendaratan pasukan Belanda (Letnan Brondgeest dan Westerling) serta tentara Inggris/RAPWI yang justru mempersenjatai kembali mantan tawanan perang Jepang.
Tindakan tentara Belanda yang memaksa seorang pemuda Republik menginjak dan menelan lencana merah-putih.
Pihak Sekutu secara sepihak melarang rakyat membawa senjata dan memasang papan batas bertuliskan “Fixed Boundaries of the Medan Area” pada 1 Desember 1945.
Dampak:
Kota Medan terbagi menjadi dua bagian dengan batas jalur kereta api (sisi timur dikuasai Sekutu, sisi barat dikuasai Republik).
Pemerintahan daerah Sumatra, Wali Kota Medan, dan pejabat TKR mundur serta memindahkan pusat pemerintahan ke Pematang Siantar pada April 1946.
Kota Medan menjadi penting bagi NICA dan ditetapkan sebagai ibu kota Negara Sumatra Timur.
Pertempuran Bandung Lautan Api
Tanggal: 12 Oktober 1945 – 25 Maret 1946
Penyebab:
Kedatangan pasukan Sekutu (Brigade ke-37 di bawah Kolonel McDonald) pada 12 Oktober 1945 untuk melucuti Jepang dan menuntut penyerahan senjata dari pejuang serta TKR.
Penolakan ultimatum Kolonel McDonald agar Bandung Utara dikosongkan.
Dikeluarkannya ultimatum kedua Sekutu pada 23 Maret 1946 agar Bandung Selatan dikosongkan oleh warga sipil dan milisi.
Dampak:
Kota Bandung (terutama bagian selatan) sengaja dibakar oleh TRI dan para pejuang agar tidak dapat dimanfaatkan oleh Pasukan Sekutu.
Warga sipil dan pasukan militer terpaksa mengungsi meninggalkan kota.
Mempopulerkan istilah "Bandoeng Laoetan Api", menginspirasi lagu patriotik "Halo-Halo Bandung", serta diangkat dalam film karya Usmar Ismail berjudul Toha Pahlawan Bandung Selatan.
Pertempuran Palagan Ambarawa
Tanggal: 21 November 1945 – 15 Desember 1945
Penyebab:
Kedatangan pasukan Inggris di bawah Brigadir R.G. Bethell dengan dalih misi kemanusiaan (RAPWI) yang dinodai oleh tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran perjanjian oleh pihak Belanda.
Kemarahan pasukan Indonesia memuncak setelah komandan Resimen Purwokerto, Letkol Isdiman, gugur dalam serangan tank dan pesawat tempur Sekutu di Jambu pada 26 November 1945.
Dampak:
Pihak Indonesia kehilangan sekitar 2.000 jiwa dan pihak Inggris kehilangan sekitar 100 prajurit.
Pasukan Sekutu berhasil diusir dari Ambarawa dan pergerakannya dibatasi hanya di area pesisir Semarang.
Menunjukkan kehebatan taktik Supit Urang oleh Kolonel Sudirman yang kemudian dikukuhkan sebagai Panglima Besar TKR, serta diperingatinya tanggal 15 Desember sebagai Hari Infanteri (Hari Juang Kartika TNI-AD).
Pertempuran Puputan Margarana
Tanggal: 2 Maret 1946 – 20 November 1946
Penyebab:
Pendaratan dua batalion NICA di Bali pada 2 Maret 1946 dengan dalih melucuti tentara Jepang.
Kehadiran Belanda ditolak keras oleh rakyat dan pejuang Bali, serta diperkuat oleh penolakan tegas I Gusti Ngurah Rai (Kepala TKR Divisi Sunda Kecil) terhadap ajakan berunding dari Letkol J.B.T. Konig.
Dampak:
Seluruh pasukan Bali yang berjumlah kurang dari 100 orang di bawah I Gusti Ngurah Rai gugur dalam pertempuran habis-habisan (Puputan), sementara sekitar 400 tentara Belanda turut tewas.
Didirikannya Monumen Pahlawan Taman Pujaan Bangsa.
I Gusti Ngurah Rai ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, dan namanya diabadikan sebagai nama bandara internasional di Bali, kapal perang KRI, serta pada uang kertas pecahan Rp50.000 tahun 2005.
Pertempuran Surabaya
Tanggal: 27 Oktober 1945 – awal Desember 1945 (dengan puncak pertempuran besar sejak 10 November 1945)
Penyebab:
Kemarahan warga Surabaya akibat pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945.
Pendaratan pasukan Sekutu dan NICA pada 25 Oktober 1945 yang memicu bentrokan dan tewasnya Komandan Tentara Inggris Jawa Timur, Jenderal Aubertin Mallaby, pada 30 Oktober 1945.
Ultimatum Mayjen Robert Mansergh pada 9 November 1945 agar pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah tanpa syarat, yang ditolak tegas oleh rakyat Surabaya.
Dampak:
Sekitar 20.000 jiwa dari pihak Indonesia gugur dan 150.000 penduduk mengungsi, sementara pihak Inggris kehilangan sekitar 1.600 prajurit.
Surabaya dijuluki secara resmi sebagai “Kota Pahlawan”.
Tanggal 10 November ditetapkan oleh Presiden Sukarno sebagai Hari Pahlawan yang diperingati setiap tahun.
Pertempuran Lima Hari di Palembang
Tanggal: 24 Oktober 1946 – 6 Januari 1947
Penyebab:
Pendaratan pasukan Sekutu di bawah Letkol Carmichael bersama NICA di Palembang pada 12 Oktober 1945 yang kemudian memperluas wilayah operasional dan mendatangkan lebih banyak pasukan serta senjata.
Tindakan provokatif serta penggeledahan semena-mena oleh tentara Belanda terhadap rumah penduduk dengan dalih mencari senjata menyulut kemarahan rakyat Palembang.
Dampak:
Dicapainya kesepakatan gencatan senjata di mana pasukan bersenjata, unit gerilya, dan organisasi perlawanan Indonesia harus mundur sejauh 20 kilometer dari titik 0 kilometer pusat kota Palembang.
Administrasi sipil di bawah Gubernur M. Isa, kepolisian, dan angkatan laut tetap berada di Palembang, sedangkan pihak Belanda hanya diizinkan mendirikan pos militer hingga 14 kilometer dari pusat kota.
Diplomasi vs Militer
Perjuangan Militer (Bersenjata)
Bentuk Kegiatan: Melibatkan pertempuran fisik, perlawanan bersenjata, aksi perebutan kekuasaan, serta pelucutan senjata dari tentara Jepang, Sekutu, dan NICA.
Contoh Peristiwa: Pertempuran Surabaya, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, Medan Area, Pertempuran Puputan Margarana di Bali, Peristiwa Lima Hari di Semarang, serta Pertempuran Lima Hari di Palembang.
Strategi dan Tokoh: Menggunakan strategi militer di lapangan seperti strategi Supit Urang oleh Jenderal Sudirman serta perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal seperti I Gusti Ngurah Rai dan Bung Tomo.
Dampak: Sering kali memakan korban jiwa yang sangat besar di pihak Indonesia (misalnya ribuan korban di Surabaya dan Ambarawa), namun berhasil menunjukkan ketangguhan bangsa dalam mempertahankan wilayah.
Perjuangan Diplomasi (Perundingan)
Bentuk Kegiatan: Menggunakan jalur perundingan politik, dialog, dan negosiasi damai di meja perundingan internasional untuk mencapai pengakuan kedaulatan negara.
Contoh Peristiwa: Perjanjian Roem-Royen (7 Mei 1949 di Hotel Des-Indies, Jakarta) dan Konferensi Meja Bundar / KMB (23 Agustus – 7 November 1949 di Den Haag, Belanda).
Strategi dan Tokoh: Melibatkan delegasi resmi pemerintah Republik Indonesia (seperti Mr. M. Roem dan Moh. Hatta). Jalur ini juga kerap beririsan dengan keputusan taktis militer, contohnya ketika Perdana Menteri Sutan Syahrir mendesak pihak militer untuk mematuhi ultimatum evakuasi kota demi kepentingan strategi diplomasi.
Dampak: Menghasilkan pengakuan resmi kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Belanda serta penyelesaian sengketa wilayah secara politis.
Diplomasi
Perjanjian Linggarjati
Tanggal: 15 November 1946 (Naskah) – 25 Maret 1947 (Penandatanganan Resmi)
Latar Belakang: Ketegangan pasca-kemerdekaan yang dimediasi Inggris di Kuningan, Jawa Barat.
Isi Perjanjian:
Belanda mengakui secara de facto wilayah kekuasaan Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra.
Indonesia dan Belanda sepakat membentuk negara federal bernama Negara Indonesia Serikat (NIS).
NIS dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia-Belanda di bawah Ratu Belanda.
Dampak: Wilayah RI sangat sempit, memicu pro-kontra, dan dilanggar lewat Agresi Militer Belanda I.
Perjanjian Renville
Tanggal: 8 Desember 1947 – 17 Januari 1948
Latar Belakang: Gagalnya Linggarjati dan Agresi Militer I (dimediasi KTN di atas kapal USS Renville).
Isi Perjanjian:
Gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda.
Pembatasan wilayah melalui Garis Demarkasi van Mook (Belanda berhak atas daerah yang direbut saat agresi).
Tentara Republik Indonesia harus hijrah (mundur) dari kantong-kantong pertahanan di wilayah pendudukan Belanda ke wilayah RI.
Dampak: Wilayah RI menciut, memicu kejatuhan kabinet, dan meletusnya pemberontakan PKI Madiun 1948.
Perundingan Roem-Royen
Tanggal: 14 April – 7 Mei 1949
Latar Belakang: Kecaman internasional atas Agresi Militer II dan suksesnya Serangan Umum 1 Maret 1949.
Isi Perjanjian:
Pihak Indonesia memerintahkan pengikutnya untuk menghentikan perang gerilya.
Kerja sama dalam memulihkan keamanan dan ketertiban.
Belanda membebaskan para pemimpin RI yang ditawan dan mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta, serta setuju menggelar KMB.
Dampak: Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta dan tercipta jembatan utama menuju KMB.
Konferensi Meja Bundar (KMB)
Tanggal: 23 Agustus – 2 November 1949 (Pengakuan Kedaulatan: 27 Desember 1949)
Latar Belakang: Puncak diplomasi penyelesaian sengketa kedaulatan di Den Haag, Belanda.
Isi KMB:
Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) selambat-lambatnya akhir Desember 1949.
Masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan.
RIS harus menanggung sebagian utang luar negeri Hindia Belanda.
Dampak: Penjajahan resmi berakhir dan kedaulatan Indonesia diakui dunia internasional.