Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Pengawasan Perizinan - Coggle Diagram

- - - - persetujuan kawasan hutan untuk lokasi di hutan
      - PL berupa SPPL, PBG dan SLF
      - KKPR
    - - SS
      - Izin
      - NIB
    - - Kelayakan Operasi
      - Standarisasi Produk
      - Peredaran produk
      - Kelancaran Kegiatan usaha
  - - - Perangkat kerja pengawasan
        
        Identitas Pelaku usaha
        
        Surat tugas
        
        surat pemberitahuan
        
        BAP
        
        Profil pelaku usaha
        
        perangkat kerja lainnya yg mendukung
      - Pengawasan Pengawas berwenang
        
        Membuat salinan/catatan dokumen yg diperlukan
        
        Memasuki tempat tertentu
        
        Meminta keterangan
        
        Memotret
        
        Melakukan pemeriksaan
        
        merekam audio visual
        
        memeriksa peralatan
        
        mengambil sampel
        
        memeriksa instalasi/alat transportasi
        
        menghentikan pelanggaran tertentu
  - - - Baik;
      - kurang Baik
      - Sangat baik;
      - Tidak baik
    - - pengenaan sanksi
        administratif
      - inspeksi lapangan
      - pembinaan/
        pendampingan;
    - - Menyusun laporan
        hasil reviu
      - Hasil diinput di OSS
      - melakukan review
- - - - Pelaporan LKPM (dari Pihak Pelaku usaha melaporkan sendiri)
        
        Realisasi
        
        PM
        
        Produksi
        
        Tenaga Kerja
        
        Kewajiban PM
        
        Kendala yang dihadapi
      - Inspeksi Lapangan
        
        Perencanaan
        
        Persiapan H-1
        
        Pelaksanaan
        
        Berita Acara (Max H+7)
        
        TL (Pembinaan atau sanksi administratif)
    - - sewaktu2 tanpa pemberitahuan
        
        adanya pengaduan masyarakat
        
        adanya indikasi pelanggaran keg. usaha
        
        Kondisi mendesak(pencemaran lingkungan, bahaya mendesak)
- - - - tindakan yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan (PBBR).
      - pelanggaran terjadi terhadap
        
        persyaratan dasar, Perizinan Berusaha (PB), maupun Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).
      - Pengenaan sanksi administrasi dilakukan berdasarkan
        
        tingkat kepatuhan pelaku usaha;
        
        hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi berwenang
      - dalam penerapannya, sanksi dapat dikenakan
        
        secara bertahap (berjenjang);
        
        tidak bertahap (langsung), khususnya untuk pelanggaran berat
      - Penerapan sanksi juga harus mempertimbangkan
        
        prinsip proporsionalitas (kesesuaian dengan tingkat pelanggaran);
        
        prinsip keadilan (tidak merugikan secara berlebihan).
      - Jenis2
        
        Pengenaan daya paksa polisional
        
        Pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU
        
        Pengenaan denda administratif
        
        Pencabutan lisensi, sertifikasi, atau persetujuan
        
        Penghentian sementara kegiatan usaha
        
        Peringatan
      - Jenis Pelanggaran Pelaku Usaha
        
        Tidak Melaksanakan Kewajiban Perusahaan
        
        Tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
        
        Tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
        
        Tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
        
        Tidak memenuhi ketentuan terkait investasi dan permodalan
        
        Tidak melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik
        
        Tidak Memenuhi Tanggung Jawab terhadap Lingkungan dan Keselamatan
        
        Tidak menjaga keamanan kegiatan usaha
        
        Tidak menciptakan persaingan usaha yang sehat
        
        Tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja
        
        Tidak menjaga kelestarian lingkungan hidup
        
        Tidak Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha
        
        Tidak menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban perusahaan
        
        Tidak menyampaikan laporan pada tahap persiapan usaha
        
        Tidak menyampaikan LKPM secara berkala
        
        Pelanggaran dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha
        
        Tidak memenuhi nilai investasi dan permodalan
        
        Melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki perizinan
        
        Tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai rencana
        
        Tidak memenuhi standar usaha sesuai tingkat risiko
        
        Pelanggaran yang Menimbulkan Dampak Serius
        
        Menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar
        
        Menyebabkan korban jiwa atau kerugian harta benda
        
        Menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan
      - Tahapan Sanksi
        
        Penghentian sementara kegiatan usaha
        
        Pelaku usaha yang dikenakan penghentian sementara wajib:
        
        memastikan kegiatan usaha kembali sesuai ketentuan.
        
        Jangka waktu pemenuhan kewajiban adalah: 30 Hari
        
        melakukan perbaikan terhadap pelanggaran;
        
        memenuhi kewajiban yang belum dipenuhi;
        
        Denda administratif
        
        Dasar Perhitungan Denda
        
        tarif denda administratif yang berlaku
        
        poin pelanggaran
        
        Peringatan
        
        Peringatan kedua: diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
        
        Peringatan ketiga: diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
        
        Peringatan pertama: diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
        
        peringatan pertama dan terakhir secara langsung, apabila pelanggaran dianggap cukup serius.
        
        Ketentuan
        
        Jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban: → dikenakan sanksi lanjutan
        
        Jika pelaku usaha memenuhi kewajiban dalam masa peringatan: → sanksi dinyatakan gugur
        
        Daya paksa polisional
        
        Bentuk Daya Paksa Polisional
        
        penutupan lokasi usaha
        
        penyitaan alat atau barang;
        
        pemasangan garis pembatas (police line);
        
        pembongkaran bangunan
        
        penyegelan lokasi usaha
        
        Pencabutan perizinan berusaha
        
        Pencabutan perizinan berusaha dilakukan melalui sistem OSS
        
        Objek Pencabutan
        
        Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU);
        
        Nomor Induk Berusaha (NIB).
        
        Perizinan Berusaha (PB);
        
        persyaratan dasar;
        
        Alasan Pencabutan
        
        Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
        
        Berakhirnya hak atas tanah atau alokasi ruang
        
        Tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan
        
        Pelaku usaha tidak lagi menjalankan kegiatan usaha
        
        Pelanggaran terhadap ketentuan PBBR
        
        Pembubaran usaha atau likuidasi.