Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR KP-DJPL 626 TAHUN 2025 …

- - - - 1) tahapan pengajuan persyaratan administrasi melalui https://oss.go.id; dan
      - 2) tahapan pengajuan persyaratan teknis melalui http://simlala.dephub.go.id.
    - - 1) nama perusahaan;
      - 2) status perusahaan;
      - 3) alamat perusahaan (nama jalan, kota/kabupaten, provinsi) dan;
      - 4) bidang usaha;
      - 5) NPWP;
      - 6) NIB;
      - 7) nomor telepon dan fax;
      - 8) e-mail dan website;
      - 9) penanggung jawab perusahaan (nama, alamat dan kewarganegaraan);
      - 10) akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan; dan
      - 11) susunan pemegang saham.
    - - 1) surat permohonan;
      - 2) akta pendirian perusahaan;
      - 3) akta perubahan perusahaan (apabila ada);
      - 4) pengesahan Akta Pendirian Perusahaan (AHU) dari Kementerian Hukum;
      - 5) rencana bisnis perusahaan;
      - 6) NIB dan NPWP;
      - 7) KTP penanggung jawab perusahaan;
      - 8) NIB, sertifikat standard dan PKKPR dari OSS;
      - 9) daftar Inventaris Sarana dan Prasarana;
      - 10) struktur organisasi perusahaan;
      - 11) ijazah tenaga ahli; dan
      - 12) surat pengangkatan sebagai tenaga ahli.
      - 13) Khusus SIOPSUS : surat izin usaha pokok dari instansi terkait (contoh: pariwisata, perikanan, pertambangan, dsb)
    - - 1) verifikasi Pelaksana pada tahapan pertama;
      - 2) verifikasi Sub-Koordinator pada tahapan kedua;
      - 3) verifikasi Kasubdit pada tahapan ketiga; dan
      - 4) verifikasi Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut pada tahapan terakhir.
    - - 1) revisi apabila data yang di-input salah, dokumen belum lengkap, dokumen tidak dapat dibaca dengan jelas atau dokumen yang diunggah tidak sesuai ketentuan;
      - 2) setuju apabila data dan dokumen lengkap dan sesuai ketentuan; atau
      - 3) tolak apabila layanan diajukan ke modul / menu di SIMLALA yang tidak sesuai peruntukannya.
    - - 1) nama kapal;
      - 2) status kapal;
      - 3) ukuran kapal (DWT, GT, NT, HP);
      - 4) jenis / tipe kapal; dan
      - 5) nomor grosse akta dan tanggal grosse akta.
    - - 1) grosse akta pendaftaran/baliknama kapal
      - 2) surat laut;
      - 3) grosse akta;
      - 4) sertifikat keselamatan perlengkapan kapal atau sertifikat keselamatan kapal penumpang;
      - 5) sertifikat keselamatan perlengkapan konstruksi/sertifikat keselamatan kapal penumpang;
      - 6) surat ukur;
      - 7) scan asli ijazah tenaga ahli (diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran) dan surat pengangkatan/perjanjian kerja tenaga ahli yang bekerja diperusahaan; dan
      - 8) daftar inventaris sarana dan prasarana kantor disertai dengan dokumentasi (photo).
    - - 1) revisi apabila data yang di-input salah, dokumen belum lengkap, dokumen tidak dapat dibaca dengan jelas atau dokumen yang diunggah tidak sesuai ketentuan; atau
      - 2) setuju apabila data dan dokumen lengkap dan sesuai ketentuan; dan
      - 3) tolak apabila dokumen yang diunggah palsu.
  - - - 1) Data yang diisi paling sedikit terdiri atas:
        
        a) Nomor SIUPAL / SIOPSUS;
        
        b) nama perusahaan;
        
        c) alamat perusahaan (nama jalan, kelurahan, kecamatan, nama kota/kabupaten, provinsi dan kode pos);
        
        d) nomor telepon kantor;
        
        e) status perusahaan (PMDN atau PMA);
        
        f) bidang usaha;
        
        g) NPWP;
        
        h) nama penanggung jawab perusahaan;
        
        i) alamat penanggung jawab perusahaan;
        
        j) nomor NIK penanggung jawab perusahaan;
        
        k) nomor akta pendirian perusahaan;
        
        l) nama notaris akta pendirian perusahaan;
        
        m) tanggal akta pendirian perusahaan;
        
        n) nomor akta perubahan;
        
        o) nama notaris akta perubahan;
        
        p) tanggal akta perubahan;
        
        q) data permodalan; dan/atau
        
        r) data kapal milik dan kapal dioperasikan;
      - 2) Dokumen yang diunggah paling sedikit terdiri atas:
        
        a) surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
        
        b) scan asli SIUPAL dan berita acara evaluasi/endorsement terakhir;
        
        c) surat keterangan perubahan data pada SIUPAL atau SIOPSUS (bila ada);
        
        d) NIB, sertfikat standar dan PKKPR dari OSS;
        
        e) akta perubahan perusahaan (bila ada);
        
        f) pengesahan Akta Pendirian Perusahaan (AHU) dari Kementerian Hukum;
        
        g) NIB dan sertifikat standar dengan status terverifikasi;
        
        h) NPWP dan bukti lapor SPTterakhir (BPE/BPS) serta surat keterangan fiskal;
        
        i) grosse akta pendaftaran/baliknama kapal;
        
        j) KTP (bagi WNI)/ KITAS (bagi WNA) penanggung jawab;
        
        k) surat ukur, surat laut dan sertfikat keselamatan kapal (minimal satu unit kapal milik) yang masih berlaku;
        
        l) scan asli spesifikasi seluruh kapal didaftar armada dan surat penghapusan nama kapal milik/pengoperasian di SIMLALA (jika tidak dimiliki/dioperasikan lagi);
        
        m) laporan tahunan perusahaan dan kegiatan operasional kapal sesuai format;
        
        n) scan ijazah tenaga ahli (diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknik pelayaran) dan surat pengangkatan atau perjanjian kerja tenaga ahli yang bekerja di perusahaan;
        
        o) rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;
        
        p) daftar inventaris sarana dan prasarana kantor disertai dengan dokumentasi (photo); dan/atau
        
        q) surat izin usaha pokok dari instansi terkait khusus SIOPSUS (contoh : pariwisata, perikanan, pertambangan, dsb).
    - - 1) Data yang diisi paling sedikit terdiri atas:
        
        a) nama perusahaan;
        
        b) alamat perusahaan (nama jalan, kelurahan, kecamatan, nama kota/kabupaten, provinsi dan kode pos);
        
        c) status perusahaan (PMDN atau PMA);
        
        d) data lama yang diubah (nama penanggung jawab perusahaan atau pemilik perusahaan, NPWP, domisili, jumlah modal, nama perusahaan dan kepemilikan kapal); dan
        
        e) data baru.
      - 2) Dokumen yang diunggah paling sedikit terdiri atas:
        
        a) surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
        
        b) scan asli SIUPAL atau SIOPSUS;
        
        c) surat keterangan perubahan data pada SIUPAL atau SIOPSUS (apabila ada); dan
        
        d) gross akte kapal.
    - - 1) Data yang diisi paling sedikit terdiri atas:
        
        a) nama perusahaan;
        
        b) alamat perusahaan (nama jalan, kelurahan, kecamatan, nama kota/kabupaten, provinsi dan kode pos);
        
        c) status perusahaan (PMDN atau PMA); dan
        
        d) alasan pengajuan permohonan pencabutan.
      - 2) Dokumen yang diunggah paling sedikit terdiri atas:
        
        a) surat permohonan;
        
        b) scan asli SIUPAL atau SIOPSUS; dan
        
        c) surat pernyataan alasan dilakukan permohonan pencabutan.
    - - 1) Data yang diisi paling sedikit terdiri atas:
        
        a) nama perusahaan;
        
        b) alamat perusahaan (kantor pusat);
        
        c) NIB dan sertifikat standar dengan status terverifikasi;
        
        d) nama pelabuhan tempat kantor cabang akan dibuka;
        
        e) nama kepala kantor cabang;
        
        f) alamat kepala kantor cabang;
        
        g) NPWP kepala kantor cabang;
        
        h) nomor telepon kepala kantor cabang;
        
        i) nomor SK pengangkatan; dan
        
        j) tanggal SK pengangkatan.
      - 2) Dokumen yang diunggah paling sedikit terdiri atas:
        
        a) surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
        
        b) scan asli SIUPAL;
        
        c) surat rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan setempat;
        
        d) KTP dan NPWP kepala kantor cabang;
        
        e) SK pengangkatan kepala kantor cabang;
        
        f) NIB dan sertifikat standar dengan status terverifikasi;
        
        g) daftar inventaris sarana dan prasarana kantor disertai dengan dokumentasi (photo); dan
        
        h) lampirkan NIB kantor cabang administrasi dari OSS.
    - - 1) Data yang diisi paling sedikit terdiri atas:
        
        a) nama perusahaan;
        
        b) alamat perusahaan (kantor pusat);
        
        c) status perusahaan (PMDN atau PMA);
        
        d) data lama yang telah berubah (nama kepala kantor cabang dan alamat kepala kantor cabang); dan
        
        e) data baru.
      - 2) Dokumen yang diunggah paling sedikit terdiri atas:
        
        a) NIB dan sertifikat standar dengan status terverifikasi;
        
        b) scan asli KTP kepala kantor cabang (untuk perubahan kepala kantor cabang);
        
        c) surat keputusan pengangkatan kepala kantor cabang (untuk perubahan kepala kantor cabang);
        
        d) surat keterangan perubahan kepala kantor cabang atau alamat kantor cabang dari penyelenggara Pelabuhan;
        
        e) akta perubahan perusahaan meliputi anggaran dasar dan RUPS;
        
        f) pengesahan akta pendirian perusahaan (AHU) dari Kementerian Hukum;
        
        g) NPWP Perusahaan;
        
        h) grosse akta pendaftaran/baliknama kapal;
        
        i) NIB, sertifikat standard dan PKKPR dari OSS;
        
        j) KTP penanggung jawab;
        
        k) status perusahaan (PMA-PMDN) atau Modal;
        
        l) akta perubahan perusahaan;
        
        m) pengesahan akta pendirian perusahaan dari kementerian hukum beserta lampirannya;
        
        n) NIB, sertifikat standard dan PKKPR dari OSS; dan
        
        o) AHU (Administrasi Hukum Umum).
    - - 1) Data yang diisi paling sedikit terdiri atas:
        
        a) nama perusahaan;
        
        b) alamat perusahaan (kantor pusat);
        
        c) status perusahaan;
        
        d) alamat kantor cabang (nama jalan, kota/kabupaten, provinsi); dan
        
        e) alasan penutupan kantor cabang.
      - 2) Dokumen yang diunggah paling sedikit terdiri atas:
        
        a) surat permohonan disertai alasan penutupan kantor cabang;
        
        b) scan asli SIUPAL; dan
        
        c) dokumen persetujuan pembukaan kantor cabang.
    - - 1) Data yang diisi paling sedikit terdiri atas:
        
        a) nama perusahaan yang mengoperasikan kapal (pemohon);
        
        b) alamat perusahaan yang mengoperasikan kapal (nama jalan, kelurahan, kecamatan, nama kota/kabupaten, provinsi dan kode pos);
        
        c) nama perusahaan pemilik kapal;
        
        d) nama kapal;
        
        e) nomor pendaftaran kapal;
        
        f) jenis kapal;
        
        g) ukuran kapal (DWT, GT, NT, HP, LBP, LOA);
        
        h) call sign;
        
        i) konstruksi kapal;
        
        j) status kapal;
        
        k) pelabuhan pendaftaran;
        
        l) UPT yang menerbitkan pendaftaran kapal;
        
        m) tempat pembangunan;
        
        n) tahun pembangunan;
        
        o) bendera kapal;
        
        p) jumlah awak kapal;
        
        q) jumlah penumpang;
        
        r) tanggal mulai pengoperasian kapal;
        
        s) tanggal akhir pengoperasian kapal;
        
        t) mesin induk dan mesin bantu;
        
        u) pemakaian bahan bakar minyak setiap hari; dan/atau
        
        v) kecepatan kapal.
      - 2) Dokumen yang diunggah paling sedikit terdiri atas:
        
        a) surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
        
        b) scan asli SIUPAL atau SIOPSUS;
        
        c) scan asli grosse akta;
        
        d) surat laut;
        
        e) surat ukur;
        
        f) sertifikat keselamatan perlengkapan kapal
        
        g) sertifikat keselamatan konstruksi/sertfikat keselamatan kapal penumpang;
        
        h) ship particular;
        
        i) sertifikat garis muat kapal (load line);
        
        j) sertifikat klasifikasi lambung dan/atau mesin dari badan klasifikasi;
        
        k) surat penunjukan pengoperasian (sewa atau charter); dan/atau
        
        l) surat dari instansi terkait (sesuai dengan peruntukannya, contoh: pariwisata).
      - 3) Dalam hal grosse akta dan surat laut belum terbit, pemohon dapat mengajukan permohonan spesifikasi kapal dengan melampirkan surat laut sementara dan nota dinas dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.
      - 4) Spesifikasi kapal yang diajukan dengan melampirkan surat laut sementara dan nota dinas dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sebagaimana dimaksud pada huruf m diajukan untuk jangka Waktu yang sama dengan jangka waktu berlakunya surat laut sementara.
    - - 1) 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa endorsement tiba untuk layanan endorsement SIUPAL dan SIOPSUS;
      - 2) 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan untuk layanan perubahan data perusahaan baik kantor pusat maupun kantor cabang; dan
      - 3) 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum kapal dioperasikan untuk layanan spesifikasi kapal.
    - - 1) revisi apabila data yang di-input salah, dokumen belum lengkap, dokumen tidak dapat dibaca dengan jelas atau dokumen yang diunggah tidak sesuai ketentuan;
      - 2) setuju apabila data dan dokumen lengkap dan sesuai ketentuan; atau 3) tolak apabila dokumen yang diunggah palsu atau layanan diajukan ke modul / menu di Simlala yang tidak sesuai peruntukannya.
    - - 1) Endorsement SIUPAL dan SIOPSUS berlaku untuk 2 (dua) tahun;
      - 2) Spesifikasi kapal berlaku:
        
        a) selama kapal tersebut tidak berpindah kepemilikannya untuk dokumen spesifikasi kapal milik;
        
        b) selama masa pengoperasian kapal yang disepakati berdasarkan perjanjian sewa atau proses penunjukan dengan jangka Waktu maksimal 1 (satu) tahun untuk dokumen spesifikasi kapal dioperasikan dan hanya dapat diterbitkan kepada 1 (satu) perusahaan yang mendapatkan penunjukan atas kapal tersebut; atau
        
        c) selama masa berlaku surat laut sementara untuk spesifikasi kapal yang diajukan dengan melampirkan surat laut sementara.
- - - - 1) nama kapal;
      - 2) jenis kapal;
      - 3) ukuran kapal;
      - 4) nama pelabuhan singgah;
      - 5) jenis pengajuan (baru/perpanjangan);
      - 6) nomor RPK tramper angkutan laut khusus (untuk perpanjangan);
      - 7) nomor dan tanggal permohonan;
      - 8) periode RPK yang diusulkan; dan
      - 9) urgensi/daftar muatan.
    - - 1) surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
      - 2) scan asli SIOPSUS;
      - 3) scan asli spesifikasi kapal;
      - 4) RPK sebelumnya (untuk perpanjangan);
      - 5) surat docking (apabila diperlukan).
  - - - 1) nomor dan tanggal RPK tramper angkutan laut khusus;
      - 2) nama kapal;
      - 3) jenis kapal;
      - 4) ukuran kapal;
      - 5) nomor dan tanggal permohonan; dan
      - 6) daftar pelanbuhan singgah (existing).
    - - 1) surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
      - 2) scan asli SIOPSUS; dan
      - 3) persetujuan RPK tramper angkutan laut khusus yang masih berlaku.
  - - - 1) nama perusahaan;
      - 2) status perusahaan;
      - 3) alamat perusahaan (nama jalan, kota/kabupaten, provinsi);
      - 4) bidang usaha;
      - 5) NPWP;
      - 6) NIB;
      - 7) nomor telepon dan fax;
      - 8) e-mail dan website; dan
      - 9) penanggung jawab perusahaan (nama, alamat dan kewarganegaraan).
  - - - 1) data yang diisi:
        
        a) nama perusahaan:
        
        b) alamat perusahaan (nama jalan, kelurahan, kecamatan, nama kota/kabupaten, provinsi, dan kode pos); dan
        
        c) status perusahaan (PMDN atau PMA).
      - 2) dokumen sesuai dengan persyaratan perizinan berusaha.
    - - 1) data yang diisi:
        
        a) nama perusahaan;
        
        b) alamat perusahaan (nama jalan, kelurahan, kecamatan, nama kota/kabupaten, provinsi dan kode pos);
        
        c) status perusahaan (PMDN atau PMA);
        
        d) data perusahaan lama yang telah berubah (nama penanggung jawab, nama pemilik perusahaan, NPWP perusahaan, alamat perusahaan, alamat penanggung jawab); dan
        
        e) data perusahaan baru.
      - 2) dokumen sesuai dengan persyaratan perizinan berusaha.
    - - 1) data yang diisi:
        
        a) nama perusahaan;
        
        b) alamat perusahaan (nama jalan, kelurahan, kecamatan, nama kota/kabupaten, provinsi dan kode pos);
        
        c) NIB;
        
        d) nama pelabuhan yang disinggahi kapal dari perusahaan yang akan membuka kantor cabang;
        
        e) nama kepala kantor cabang;
        
        f) alamat kepala kantor cabang;
        
        g) NPWP kepala cabang;
        
        h) nomor telepon;
        
        i) nomor SK Pengangkatan; dan
        
        j) tanggal SK Pengangkatan.
      - 2) dokumen sesuai dengan persyaratan perizinan berusaha.
    - - 1) data yang diisi:
        
        a) nama perusahaan;
        
        b) alamat perusahaan (nama jalan, kelurahan, kecamatan, nama kota/kabupaten, provinsi dan kode pos);
        
        c) status perusahaan (PMDN atau PMA);
        
        d) data perusahaan lama yang telah berubah (nama penanggung jawab, nama pemilik perusahaan, NPWP perusahaan, alamat perusahaan, alamat penanggung jawab); dan
        
        e) data perusahaan baru.
      - 2) dokumen sesuai dengan persyaratan perizinan berusaha.
    - - 1) data yang diisi:
        
        a) nama perusahaan;
        
        b) status perusahaan; dan
        
        c) alamat perusahaan (nama jalan, kota/kabupaten, provinsi).
      - 2) dokumen sesuai dengan persyaratan perizinan berusaha.