Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PM PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN…

- - - - a. bahan/material langsung dengan bobot sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
      - b. tenaga kerja langsung dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen); dan
      - c. biaya tidak langsung pabrik (factory overhead) dengan bobot sebesar 15% (lima belas persen).
  - - - a. untuk komponen utama yang memiliki Sertifikat TKDN:
        
        diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila komponen utama yang digunakan memiliki nilai TKDN lebih dari 80% (delapan puluh persen);
        
        diperhitungkan sebesar 80% (delapan puluh persen) apabila komponen utama yang digunakan memiliki nilai TKDN lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
        
        diperhitungkan sebesar 60% (enam puluh persen) apabila komponen utama yang digunakan memiliki nilai TKDN lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen);
        
        diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) apabila komponen utama yang digunakan memiliki nilai TKDN 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen); atau
        
        diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) apabila komponen utama yang digunakan memiliki nilai TKDN lebih kecil dari 25% (dua puluh lima persen); dan
      - b. untuk komponen utama yang tidak memiliki Sertifikat TKDN:
        
        diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila komponen utama:
        
        a) diproduksi oleh Perusahaan Industri di dalam negeri dan seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari dalam negeri; atau
        
        b) diperoleh dari sumber daya alam di dalam negeri;
        
        diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) apabila komponen utama yang digunakan diproduksi oleh Perusahaan Industri di dalam negeri; atau
        
        diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) apabila komponen utama yang digunakan tidak diproduksi oleh Perusahaan Industri di dalam negeri.
  - - - tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung; dan
      - aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik sendiri di Indonesia;
    - - tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung; dan
      - aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia;
    - - tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung; dan
      - aktivitas produksi Barang dilakukan oleh Perusahaan Industri lain di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia; dan
  - - - Pelaku Usaha berinvestasi di Indonesia; dan
      - aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik sendiri di Indonesia;
    - - Pelaku Usaha berinvestasi di Indonesia; dan
      - aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia;
    - - Pelaku Usaha berinvestasi di Indonesia; dan
      - aktivitas produksi Barang dilakukan oleh Perusahaan Industri lain di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia; dan
  - - - a. Barang yang seluruh bahan baku dan/atau komponennya berasal dari impor;
      - b. Barang yang dihasilkan hanya dari kegiatan pengepakan dan/atau pengemasan;
      - c. Barang yang dihasilkan hanya dari aktivitas pengecatan, pewarnaan, pemotongan, pengirisan atau pengenceran dan tidak mengubah pos tarif/harmonized system code (kode HS);
      - d. Barang yang dihasilkan dari penguraian komponen; atau
      - e. Barang yang dihasilkan dari alam yang tidak dilakukan proses produksi.
  - - - a. investasi penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
      - b. keberadaan divisi atau bagian yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen);
      - c. ketersediaan program penelitian dan pengembangan dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen); dan/atau
      - d. implementasi hasil penelitian dan pengembangan pada produksi Barang dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen).
- - - - a. tenaga kerja;
      - b. alat kerja/fasilitas kerja; dan
      - c. Jasa umum.
- - - - a. penyerapan tenaga kerja dengan bobot
        sebesar 4% (empat persen);
      - b. penambahan investasi baru dengan bobot
        sebesar 4% (empat persen);
      - c. kemitraan dan penguatan rantai pasok dengan bobot
        sebesar 4% (empat persen);
      - d. Industri pionir atau substitusi impor dengan bobot
        sebesar 4% (empat persen);
      - e. penggunaan mesin dan peralatan produksi buatan dalam negeri dengan bobot
        sebesar 4% (empat persen);
      - f. lokasi produksi dengan bobot
        sebesar 4% (empat persen);
      - g. penerapan Industri 4.0 dengan bobot
        sebesar 2% (dua persen);
      - h. pengembangan sumber daya manusia Industri dengan bobot
        sebesar 2% (dua persen);
      - i. kepemilikan merek dalam negeri dengan bobot
        sebesar 2% (dua persen);
      - j. penerapan Industri hijau dengan bobot
        sebesar 2% (dua persen);
      - k. nilai ekspor dengan bobot
        sebesar 2% (dua persen);
      - l. kepemilikan sertifikat/akreditasi dengan bobot
        sebesar 1% (satu persen);
      - m. penerapan ESG (environment social governance) dengan bobot
        sebesar 1% (satu persen);
      - n. kepemilikan penghargaan/awards dengan bobot
        sebesar 1% (satu persen); dan/atau
      - o. kepatuhan pelaporan data Industri pada SIINas dengan bobot
        sebesar 1% (satu persen).
- - - - (1) Penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dilaksanakan oleh Menteri.
      - (2) Dalam melaksanakan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP, Menteri menunjuk LVI.
      - (3) Penunjukan LVI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - - (1) Biaya pelaksanaan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dibebankan kepada Pelaku Usaha.
      - (2) Menteri dapat menetapkan standar biaya pelaksanaan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - - - (1) Penghitungan nilai TKDN Barang yang diproduksi oleh Pelaku Usaha Industri Kecil dapat dilakukan secara self declare.
      - (2) Pelaku Usaha Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di SIINas dan divalidasi oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil.
      - (3) Dalam melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil membentuk tim validasi.
      - (4) Penghitungan nilai TKDN Barang secara self declare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan penghitungan nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9.
      - (5) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- - - - (1) Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP oleh LVI meliputi:
        
        a. Perusahaan Industri;
        
        b. Perusahaan Jasa Industri;
        
        c. Pelaku Usaha yang menghasilkan gabungan Barang dan Jasa; atau
        
        d. Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang.
      - (2) Untuk dapat mengajukan permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP oleh LVI, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
        
        a. untuk Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Perusahaan Jasa Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
        
        telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
        
        terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
        
        telah menyampaikan data Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data Industri, data Kawasan Industri, dan informasi lain melalui SIINas;
        
        b. untuk Pelaku Usaha yang menghasilkan gabungan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
        
        telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
        
        terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
        
        c. untuk Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
        
        telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
        
        terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
        
        bekerja sama dengan Perusahaan Industri dalam negeri yang telah menyampaikan data Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data Industri, data Kawasan Industri, dan informasi lain melalui SIINas.
      - (3) Kewajiban penyampaian data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf c angka 3, dikecualikan bagi perusahaan baru yang belum memasuki periode penyampaian data Industri.
    - - (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP kepada LVI secara elektronik melalui SIINas.
      - (2) Permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dilakukan dengan:
        
        a. melakukan pemilihan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN atau nilai BMP;
        
        b. melakukan pemilihan pelaksanaan proses produksi;
        
        c. melakukan pemilihan Perusahaan Industri dalam hal proses produksi dikerjasamakan dengan Perusahaan Industri lain.
        
        d. melakukan pemilihan LVI; dan
        
        e. mengunggah dokumen berupa:
        
        surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen;
        
        surat komitmen kesiapan untuk dilakukan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP yang dicetak melalui SIINas;
        
        dokumen hasil penghitungan sendiri nilai TKDN dan/atau nilai BMP;
        
        dokumen perjanjian kerja sama produksi antara Pelaku Usaha dengan Perusahaan Industri dalam hal permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP disampaikan oleh Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang; dan
        
        dokumen perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Pelaku Usaha dengan pemilik proyek dalam hal permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN Jasa Industri atau nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa.
    - - (1) Berdasarkan permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, LVI melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan oleh Pelaku Usaha.
      - (2) Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pengajuan diterima.
      - (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dikembalikan ke Pelaku Usaha untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
      - (4) Dalam hal Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal perbaikan permohonan diterima.
      - (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memperbaiki permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan ditolak secara otomatis.
    - - (1) LVI melakukan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dinyatakan lengkap dan sesuai.
      - (2) Penghitungan dan verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan memeriksa:
        
        a. dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai TKDN;
        
        b. kegiatan produksi di lokasi produksi bagi TKDN Barang; dan
        
        c. hasil pekerjaan di lokasi pengerjaan bagi TKDN Jasa Industri dan TKDN gabungan Barang dan Jasa.
      - (3) Penghitungan dan verifikasi nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan memeriksa dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai BMP.
    - - (1) Dalam hal Barang yang diajukan permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN Barang termasuk dalam kriteria Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), LVI tidak dapat melanjutkan proses Sertifikasi.
      - (2) LVI mengembalikan permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pelaku Usaha melalui SIINas.
    - - (1) Hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dituangkan dalam laporan hasil verifikasi nilai TKDN.
      - (2) Laporan hasil verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
        
        a. untuk Perusahaan Industri:
        
        nama perusahaan;
        
        alamat perusahaan;
        
        alamat pabrik;
        
        skala perusahaan;
        
        nomor Perizinan Berusaha perusahaan;
        
        tanggal pelaksanaan verifikasi dokumen;
        
        tanggal pelaksanaan verifikasi proses di lokasi produksi;
        
        foto kunjungan beserta tagging lokasi;
        
        nama verifikator;
        
        klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
        
        kapasitas produksi;
        
        rincian Barang:
        
        a) jenis Barang;
        
        b) tipe Barang;
        
        c) spesifikasi Barang;
        
        d) harmonized system code 8 (delapan) digit;
        
        e) merek Barang;
        
        f) foto Barang; dan
        
        g) kelompok Barang;
        
        rincian hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN; dan
        
        dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai TKDN;
        
        b. untuk Perusahaan Jasa Industri:
        
        nama perusahaan;
        
        alamat perusahaan;
        
        lokasi pelaksanaan pekerjaan;
        
        nomor Perizinan Berusaha perusahaan;
        
        tanggal pelaksanaan verifikasi dokumen;
        
        tanggal pelaksanaan verifikasi proses di lokasi pelaksanaan pekerjaan;
        
        foto kunjungan beserta tagging lokasi;
        
        nama verifikator;
        
        klasifikasi baku lapangan usaha Industri;
        
        informasi tenaga kerja;
        
        rincian Jasa:
        
        a) jenis Jasa;
        
        b) spesifikasi Jasa;
        
        c) foto peralatan/fasilitas kerja; dan
        
        d) foto hasil pekerjaan.
        
        rincian hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN; dan
        
        dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai TKDN;
        
        c. untuk Pelaku Usaha yang menghasilkan gabungan Barang dan Jasa:
        
        nama perusahaan;
        
        alamat perusahaan;
        
        lokasi pelaksanaan pekerjaan;
        
        nomor Perizinan Berusaha perusahaan;
        
        tanggal pelaksanaan verifikasi dokumen;
        
        tanggal pelaksanaan verifikasi proses di lokasi pelaksanaan pekerjaan;
        
        foto kunjungan beserta tagging lokasi;
        
        nama verifikator;
        
        klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
        
        informasi tenaga kerja;
        
        rincian gabungan Barang dan Jasa:
        
        a) jenis gabungan Barang dan Jasa;
        
        b) spesifikasi gabungan Barang dan Jasa;
        
        c) informasi material yang digunakan;
        
        d) foto peralatan/fasilitas kerja; dan
        
        e) foto hasil pekerjaan.
        
        rincian hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN; dan
        
        dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai TKDN; dan
        
        d. untuk Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang:
        
        nama dan alamat Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang;
        
        nama dan alamat Perusahaan Industri yang memproduksi Barang;
        
        alamat pabrik Perusahaan Industri yang memproduksi Barang;
        
        skala Perusahaan Industri yang memproduksi Barang;
        
        nomor Perizinan Berusaha Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang;
        
        nomor Perizinan Berusaha Perusahaan Industri yang memproduksi Barang;
        
        tanggal pelaksanaan verifikasi dokumen;
        
        tanggal pelaksanaan verifikasi proses di lokasi produksi;
        
        foto kunjungan beserta tagging lokasi;
        
        nama verifikator;
        
        hasil pelaksanaan verifikasi;
        
        klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia Perusahaan Industri yang memproduksi Barang;
        
        kapasitas produksi Perusahaan Industri yang memproduksi Barang;
        
        rincian Barang:
        
        a) jenis Barang;
        
        b) tipe Barang;
        
        c) spesifikasi Barang;
        
        d) harmonize system code 8 (delapan) digit;
        
        e) merek Barang;
        
        f) foto Barang; dan
        
        g) kelompok Barang;
        
        rincian hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN; dan
        
        dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai TKDN.
    - - (1) Hasil penghitungan dan verifikasi nilai BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dituangkan dalam laporan hasil verifikasi nilai BMP.
      - (2) Laporan hasil verifikasi nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
        
        a. nama perusahaan;
        
        b. alamat perusahaan;
        
        c. alamat pabrik;
        
        d. skala perusahaan;
        
        e. nomor Perizinan Berusaha perusahaan;
        
        f. tanggal pelaksanaan verifikasi dokumen;
        
        g. nama verifikator;
        
        h. hasil pelaksanaan verifikasi;
        
        i. rincian hasil penghitungan dan verifikasi nilai BMP; dan
        
        j. dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai BMP.
    - - (1) Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan penandasahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
      - (2) Pemeriksaan kelengkapan permohonan penandasahan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima.
      - (3) Dalam hal permohonan penandasahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, laporan hasil verifikasi nilai TKDN dan/atau laporan hasil verifikasi nilai BMP dikembalikan ke LVI untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
      - (4) Dalam hal LVI telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan penandasahan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal perbaikan laporan hasil verifikasi diterima.
    - - a. Sertifikat TKDN, untuk hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN Barang, nilai TKDN Jasa Industri, dan/atau nilai BMP; atau
      - b. Surat Keterangan, untuk hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa.
  - - - a. dokumen hasil penghitungan nilai TKDN Barang secara self declare dengan rincian paling sedikit:
        
        nama perusahaan;
        
        alamat perusahaan;
        
        alamat pabrik;
        
        nomor Perizinan Berusaha perusahaan;
        
        klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
        
        kapasitas produksi;
        
        rincian Barang:
        
        a) jenis Barang;
        
        b) tipe Barang;
        
        c) spesifikasi Barang;
        
        d) merek Barang;
        
        e) harmonized system code 8 (delapan) digit;
        
        f) foto Barang; dan
        
        g) kelompok Barang;
        
        dokumen pendukung terkait penghitungan nilai TKDN Barang;
      - b. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen; dan
      - c. video proses produksi di pabrik.
    - - (1) Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian permohonan penandasahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
      - (2) Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian permohonan penandasahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima.
      - (3) Dalam hal permohonan penandasahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, hasil penghitungan nilai TKDN Barang dikembalikan ke Pelaku Usaha Industri Kecil untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
      - (4) Dalam hal Pelaku Usaha Industri Kecil tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan penandasahan ditolak secara otomatis.
      - (5) Dalam hal Pelaku Usaha Industri Kecil telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian hasil penghitungan nilai TKDN Barang dalam jangka Waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal perbaikan hasil penghitungan nilai TKDN Barang diterima.
    - - (2) Penolakan penandasahan hasil penghitungan nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Barang yang diajukan permohonan penandasahan penghitungan nilai TKDN Barang termasuk dalam kriteria Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
      - (1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan penandasahan penghitungan nilai TKDN Barang dinyatakan lengkap dan sesuai, Pejabat:
        
        a. menandasahkan hasil penghitungan nilai TKDN Barang dalam bentuk Sertifikat TKDN; atau
        
        b. menolak penandasahan hasil penghitungan nilai TKDN Barang.
    - - (1) Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dan Pasal 42 ayat (1) huruf a diterbitkan secara elektronik melalui SIINas.
      - (2) Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
        
        a. untuk TKDN Barang:
        
        nama perusahaan;
        
        alamat perusahaan;
        
        alamat pabrik;
        
        bidang usaha (klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia);
        
        jenis Barang;
        
        tipe Barang;
        
        spesifikasi Barang;
        
        harmonized system code 8 (delapan) digit;
        
        merek;
        
        nilai TKDN dan tanggal masa berlaku nilai TKDN;
        
        nilai BMP dan tanggal masa berlaku nilai BMP dalam hal aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik sendiri di Indonesia; dan
        
        tanggal penerbitan sertifikat; dan
        
        b. untuk TKDN Jasa Industri;
        
        nama perusahaan;
        
        nama pemilik proyek;
        
        alamat perusahaan;
        
        alamat lokasi pekerjaan;
        
        bidang usaha (klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia);
        
        jenis Jasa;
        
        spesifikasi Jasa;
        
        nilai TKDN dan tanggal masa berlaku nilai TKDN; dan
        
        tanggal penerbitan Sertifikat TKDN;
      - (3) Untuk Sertifikat TKDN yang diterbitkan berdasarkan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN Barang hasil kerja sama Pelaku Usaha dengan Perusahaan Industri yang memproduksi Barang, selain memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Sertifikat TKDN memuat nama dan alamat Perusahaan Industri yang memproduksi Barang.
    - - (1) Nilai TKDN yang tercantum di dalam Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 10 dan huruf b angka 8, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.
      - (2) Nilai BMP yang tercantum di dalam Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 11, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Sertifikat TKDN yang mencantumkan nilai BMP pertama kali diterbitkan.
  - - - (1) Surat Keterangan TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b diterbitkan secara elektronik melalui SIINas.
      - (2) Surat Keterangan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
        
        a. nama perusahaan;
        
        b. alamat perusahaan;
        
        c. lokasi pelaksanaan pekerjaan;
        
        d. jenis gabungan Barang dan Jasa;
        
        e. spesifikasi gabungan Barang dan Jasa;
        
        f. informasi material yang digunakan;
        
        g. nilai TKDN; dan
        
        h. tanggal penerbitan Surat Keterangan TKDN.
  - - - (1) Nilai TKDN dan/atau nilai BMP pada Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Surat Keterangan TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dimuat dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang tersedia dalam laman resmi milik Kementerian.
      - (2) Daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
  - - - (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat TKDN atau Surat Keterangan TKDN dapat membubuhkan tanda TKDN.
      - (2) Bentuk tanda TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- - - - a. nilai TKDN Barang;
      - b. nilai TKDN Jasa Industri; dan
      - c. nilai BMP, yang masih berlaku dan tercantum di dalam Sertifikat TKDN.
- - - - a. penggunaan anggaran; dan
      - b. realisasi output fasilitas Sertifikasi.
- - - - (1) Menteri melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Sertifikasi.
      - (2) Pelaksanaan evaluasi Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan Sertifikasi.
      - (3) Pelaksanaan pengawasan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan TKDN.
  - - - (1) Evaluasi Sertifikasi dilakukan terhadap:
        
        a. proses Sertifikasi;
        
        b. keberatan terhadap penerbitan Sertifikat TKDN atas:
        
        1) identitas produk; dan/atau
        
        2) perolehan nilai TKDN dan/atau nilai BMP;
        
        c. kinerja LVI; dan
        
        d. penggunaan produk dalam negeri dan konsistensi penggunaan produk dalam negeri oleh instansi pemerintah dan Pelaku Usaha.
      - (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan Sertifikasi dapat membentuk tim evaluasi.
      - (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan TKDN.
  - - - (1) Pengawasan dilakukan pada saat:
        
        a. proses penghitungan nilai TKDN dan/atau nilai BMP;
        
        b. setelah disampaikannya laporan hasil verifikasi; dan/atau
        
        c. setelah diterbitkan Sertifikat.
      - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
        
        a. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3);
        
        b. aduan Pelaku Usaha/masyarakat;
        
        c. laporan kementerian/lembaga/pemerintah daerah; atau
        
        d. instruksi Menteri.
      - (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan TKDN dapat membentuk tim pengawas.
      - (4) Pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
    - - a. rekomendasi pencabutan Sertifikat;
      - b. rekomendasi pencabutan penunjukan sebagai LVI;
      - c. rekomendasi pengenaan sanksi bagi pejabat pengadaan barang/jasa kepada pimpinan kementerian/lembaga; atau
      - d. rekomendasi lainnya.
- - - - a. penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
      - b. pelaporan rekapitulasi pelaksanaan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP untuk jangka waktu setiap 3 (tiga) bulan tidak disampaikan kepada Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - - a. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP;
      - b. pemenuhan komitmen nilai TKDN dan hasil verifikasi nilai TKDN;
      - c. memproduksi Barang atau Jasa Industri tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan pada saat Sertifikasi; dan/atau
      - d. memalsukan Sertifikat TKDN.
  - - - a. peringatan tertulis; dan/atau
      - b. pencabutan penunjukan sebagai LVI.
    - - a. pembekuan Sertifikat TKDN;
      - b. pencabutan Sertifikat TKDN; dan/atau
      - c. pencantuman dalam daftar hitam.
- - - - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/MIND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
      - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet;
      - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Farmasi;
      - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika;
      - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik BerbasisBaterai (Battery Electric Vehicle) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle);
      - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro;
      - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Industri Kecil; dan
      - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Modul Surya, masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; dan