Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

"MEMBEDAH SISTEM KORUPSI & INTEGRITAS BANGSA", Korupsi…

- - - - Suap / Sogokan
        
        Ini adalah transaksi "dua arah". Ada PEMBERI dan ada PENERIMA.
    - - Tindakan seorang pejabat menggunakan JABATAN atau WEWENANG resminya untuk melakukan hal yang TIDAK SAH demi kepentingan pribadi."
    - - NEPOTISME
        
        "Penyalahgunaan kekuasaan/jabatan untuk mengangkat atau memberi posisi kepada Keluarga/Kerabat/Teman Dekat."
  - - - Korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan investasi (khususnya investasi asing), meningkatkan kemiskinan, dan menciptakan ketimpangan pendapatan yang lebar.
    - - Korupsi menyebabkan memburuknya layanan publik, seperti terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Harga layanan publik juga bisa meningkat karena adanya suap dan pungli.
    - - Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi publik, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik.
    - - Korupsi di sektor pengelolaan sumber daya alam, seperti kasus pembalakan liar (illegal logging) atau penambangan ilegal, menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan kerugian negara yang sangat besar.
- - - - Membuka proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik secara transparan.
      - Mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kinerja aparatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - - Hukum harus adil dan berlaku untuk SEMUA ORANG (Rule of Law). Tidak ada yang kebal hukum, dari pejabat tertinggi sampai rakyat biasa. Ini yang memberi efek jera.
    - - Menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang tinggi pada pemimpin dan aparatur negara.
        Memberikan pendidikan anti-korupsi sejak dini.
  - - - Wujudnya adalah laporan keuangan negara/daerah yang dimanipulasi agar terlihat bagus (Wajar Tanpa Pengecualian), padahal aslinya banyak kebocoran. Ini terjadi karena ada suap (dari Pilar #1) kepada oknum auditor.
    - - NEPOTISME: Jabatan penting (Kepala Dinas, Direktur BUMN) diisi bukan berdasarkan keahlian (kompetensi), tapi berdasarkan relasi (keluarga, teman, tim sukses).
  - - - BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
        
        Fokus ke UANG. Tugasnya MENG-AUDIT (memeriksa) Laporan Keuangan semua lembaga negara.
      - KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
        
        OTT / Operasi Tangkap Tangan, menyelidik, menuntut
        Mengurus LHKPN/Laporan Harta Pejabat, memberi edukasi, memperbaiki sistem biar nggak korup).
        Mengawasi dan bekerja sama dengan Polisi & Kejaksaan
    - - Inspektorat Jenderal (Itjen)
        
        Mengawasi ke dalam. Memastikan semua pegawai di kementerian itu bekerja sesuai aturan (SOP), tidak korupsi, tidak "main-main" dengan anggaran internal mereka.
  - - - Oknum Auditor BPK disuap agar laporan keuangan yang "Bobrok" bisa jadi "Wajar/Bagus". (Ini merusak Akuntabilitas Keuangan).
      - Oknum Polisi/Jaksa/Hakim "jual-beli kasus". Kasus korupsi bisa "hilang" atau "diamankan" jika ada bayaran.
      - Inspektorat (Internal) Mandul. Dia tidak berani melaporkan atasannya (Menteri/Dirjen) karena "sungkan" atau karena dia sendiri diangkat oleh atasannya itu.
    - - Vonis Ringan: Korupsi miliaran rupiah, tapi vonis penjara cuma 1-2 tahun.
      - Fasilitas Mewah & Remisi: Di penjara masih bisa dapat fasilitas bagus, dapat diskon hukuman (remisi) besar-besaran, jadi cepat bebas.
    - - Masyarakat melihat NEPOTISME: "Gimana mau percaya sama pemerintah A, wong isinya keluarga dan tim suksesnya dia semua?"
      - Runtuhnya Wibawa: Ketika jabatan diisi oleh orang yang tidak kompeten (hasil nepotisme), masyarakat melihat kinerjanya buruk. Ini langsung meruntuhkan "wibawa" pemerintah.
    - - rekrutmen Pejabat Tertutup:
      - Proses Hukum Berbelit-belit: