Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Perubahan Substantif dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan…

- - - - Menetapkan bahwa pengelolaan barang milik daerah adalah urusan wajib pemerintah daerah.
    - - Mengatur siklus lengkap pengelolaan BMD (perencanaan-penghapusan).
    - - Jadi dasar audit dan pengawasan aset oleh BPK.
    - - Menjadi acuan pencatatan dan pelaporan aset.
    - - Menegaskan kewenangan Mendagri menyusun pedoman pengelolaan BMD.
    - - Mengatur pengelolaan keuangan negara secara umum.
    - - Menjadi dasar sistem penatausahaan dan pertanggungjawaban barang milik negara/daerah.
    - - Menjadi pedoman keuangan daerah termasuk aset.
  - - - Mengatur ulang penjualan kendaraan dinas, penilaian, dan pemindahtanganan aset
        kini diadopsi ke dalam format baru lampiran penghapusan dan penilaian.
    - - Modernisasi pengelolaan BMD, integrasi sistem informasi, & penegasan kerja sama pemanfaatan (KSP, BGS/BSG).
    - - Dasar penyederhanaan dokumen aset (Pasal 49–50: boleh pakai surat pernyataan sementara).
    - - Menegaskan hasil pemanfaatan aset sebagai sumber PAD menjadi dasar Pasal 82–83 tentang mitra pemanfaatan.
    - - Memberi kewenangan hukum Mendagri menetapkan revisi peraturan tentang pengelolaan BMD.
- - - - Pejabat Penatausahaan Barang
        Penanggung Jawab:
        Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
        
        Pengguna Barang
        Penanggung Jawab:
        Kepala SKPD (Pengguna Langsung)
        
        Kuasa Pengguna Barang
        Peanggung Jawab:
        Kuasa Pengguna Barang
        
        Pejabat Penatausaha Pengguna Barang
        Penanggung Jawab;
        Pejabat fungsional di SKPD
        
        Pengurus Barang
        (Pengelola/pengguna/Pembantu)
        Penaggung Jawab:
        ASN atau pejabat pelaksna teknis
- - - - Perubahan Utama:
        
        Penyesuaian istilah seluruh kata barang milik daerah (huruf kecil) menjadi Barang Milik Daerah (huruf kapital).
        
        Istilah “Pejabat/Jabatan Fungsional Umum” diganti menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
        
        Tambahan definisi baru (angka 54):
        “Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian.”
        
        Penyesuaian definisi peran:
        “Pengurus Barang Pengguna” kini hanya dapat dijabat oleh ASN.
        “Pengurus Barang Pembantu” juga wajib ASN.
        
        Perubahan gaya redaksi untuk keseragaman istilah peraturan.
        
        Seluruh ayat dari 1–54 diperbaharui untuk menyesuaikan terminologi dan sistem pengelolaan modern berbasis akuntabilitas ASN.
  - - - Perubahan (Permendagri 7/2024)
        Ditambahkan huruf F
        barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.
  - - - Perubahan (2024)
        Pemegang kekuasaan (Gubernur/Bupati/Walikota) berwenang dan bertanggung jawab:
        
        menetapkan kebijakan Pengelolaan BMD
        
        menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan BMD;
        
        menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan.
        menetapkan pejabat pengurus dan penyimpan BMD.
        
        mengajukan usul Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD.
        
        menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD sesuai kewenangannya; dan
        
        menyetujui usul Pemanfaatan BMD selain Pemanfaatan dalam bentuk Sewa pada Pengguna Barang.
        
        Makna perubahan
        Penegasan bahwa Pemanfaatan dalam bentuk sewa cukup dilakukan oleh pengguna barang (SKPD), tanpa harus disetujui kepala daerah.
  - - - Makna
        Mengatur skema insentif bagi pihak swasta yang menjadi pemrakarsa proyek kerja sama pemanfaatan aset daerah (sejalan dengan kebijakan investasi daerah).
  - - - Perubahan (2024)
        Isi pasal diperinci menjadi 8 ayat:
        
        Permohonan disertai dokumen sesuai jenis barang.
        
        Tanah: fotokopi sertifikat.
        
        Bangunan dari APBD: persetujuan bangunan & dokumen perolehan.
        
        Bangunan dari perolehan lain: minimal BAST.
        
        Tanah dan bangunan dari APBD: sertifikat + persetujuan bangunan + dokumen perolehan.
        
        Tanah dan bangunan dari perolehan lain: minimal BAST.
        
        Barang selain tanah/bangunan: fotokopi dokumen kepemilikan dan/atau perolehan.
        
        Barang yang sejak awal direncanakan untuk penyertaan modal daerah: dokumen pelaksanaan anggaran, kepemilikan tanah/bangunan, dan dokumen perolehan.
        
        Tujuan perubahan
        Mempertegas standar administratif dan legalitas aset daerah agar dapat digunakan dan dihapuskan secara akuntabel.
  - - - Perubahan (2024)
        Seluruh ayat Pasal 26 diganti total
        Menambah lingkup perencanaan yang meliputi:
        A. pengadaan,
        B. pemeliharaan,
        C. pemanfaatan,
        D. pemindahtanganan, dan
        E. penghapusan.
        
        Setiap jenis perencanaan dituangkan dalam dokumen RKBMD terpisah.
        
        Ayat (5) menegaskan pengecualian bagi barang yang dari awal direncanakan untuk dihibahkan.
        
        Ayat (9) mengatur keterkaitan antar-RKBMD (harus saling menyesuaikan).
        
        Ayat (11) menambahkan format RKBMD tercantum dalam lampiran resmi Permendagri 7/2024.
        
        Tujuan perubahan
        Mengintegrasikan seluruh siklus pengelolaan barang sejak awal dalam RKBMD agar tidak tumpang tindih.
  - - - Perubahan (2024):
        Ayat (2) dihapus.
        Pasal 80 kini berbunyi hanya:
        (1) Barang Milik Daerah yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
        (2) Dihapus.
        
        Tujuan perubahan
        Menyederhanakan aturan pemanfaatan dan menyesuaikan dengan PP 28/2020 yang tidak lagi memuat larangan ganda.
  - - - Perubahan (2024)
        (1) Mitra pemanfaatan pihak lain meliputi:
        a. Penyewa (Sewa)
        b. Mitra KSP (Kerja Sama Pemanfaatan)
        c. Mitra BGS/BSG (Bangun Guna Serah / Bangun Serah Guna)
        d. Mitra KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur)
        (2) Peminjam pakai, untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai.
        
        Makna perubahan
        Menegaskan klasifikasi mitra pemanfaatan berdasarkan bentuk kerjasama.
  - - - Perubahan (2024):
        Menambahkan ayat (1)–(6) yang memperbolehkan penggunaan dokumen pengganti sementara, yaitu:
        
        Tanah tanpa sertifikat dapat diganti akta jual beli, girik, letter C, surat pelepasan hak, surat lurah/kades, atau berita acara penerimaan.
        
        Bangunan tanpa persetujuan bangunan surat pernyataan dari pengguna barang.
        
        Tanah & bangunan tanpa dokumen lengkap surat pernyataan penggunaan untuk tugas dan fungsi SKPD.
        
        Barang selain tanah/bangunan tanpa dokumen kepemilikan surat pernyataan pengguna.
        
        Barang untuk penyertaan modal surat pernyataan pengguna barang.
        
        Tetap wajib melengkapi dokumen kepemilikan di kemudian hari.
        
        Tujuan perubahan
        Mempermudah inventarisasi aset lama yang belum bersertifikat sambil menjaga akuntabilitas hukum.
  - - - Perubahan (2024)
        Pasal 83 diubah seluruhnya menjadi 2 ayat:
        (1) Menjelaskan tanggung jawab mitra pemanfaatan (pembayaran, pemeliharaan, pengembalian, dan kewajiban perjanjian).
        2) Menjelaskan tanggung jawab peminjam pakai.
        
        Tujuan
        Memberi kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset daerah yang dipinjamkan.