Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
MEMAHAMI PROSES PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD TAHUN 194 - Coggle Diagram
MEMAHAMI PROSES PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD TAHUN 194
KONSTITUSI
Pengertian
: Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan negara.
Konstitusionalisme
adalah ajaran yang mengikuti ide bahwa konstitusi merupakan aturan tertinggi yang harus di hormati oleh semua bagian dalam suatu negara baik pemerintah/warganya. Itu adalah bagian penting dalam suatu negara karena menjunjung prinsip demokrasi.
Terdapat 2 jenis berdasarkan bentuknya
Tertulis
Contoh : UUD Tahun 1945
Tidak Tertulis
Contoh : Mengucapkan Terimakasih saat diberi bantuan
PERUMUSAN UUD NRI TAHUN 1945
Peroses perumusan UUD dimulai bulan Maret 1945 ketika BPUPK yang terdiri 67 anggota diketuai oleh dr.Radjiman Wedyodiningrat. Mereka dimita membuat kerangka dasar negara indonesia.Mereka menggelar 2 sidang pertama 29 Mei-1Juni kedua 10-17juli 1945 dan mereka mebahas tentang fondasi,struktur,jenis negara yang diinginkan, hak" asasih manusia, dll. dan mereka membentuk bebebrapa panitia
A. PANITIA PERANCANG UUD
Dipimpin oleh Ir.Soekarno. Terdiri atas 7 anggota yang khusus untuk merumuskan isi UUD. Lalu saat 13 Juli 1945 terdapat rapat dan mereka berhasil menyusun UUD lalu diperbaiki lagi oleh panitia penghasul bahasa yang terdiri dari 3 orang. Dalamrapat ke 2 pada keesokan harinnya, didalam rancangan UUD itu terdapat 3 :
Mengenai kemerdekaan Indonesia
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 / preambule
Batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 / isi
Pada 16 Juli 1945 BPUPK Menyatakan setuju kepada hasil kerja
dari panitia perancang UUD
B. PANITIA PEMBELA TANAH AIR
Pengertian
: Sebuah badan yang dientuk jepang untuk menyelidiki usaha" persiapan kemerdekaan indonesia
Diketuai : Abikoesno Tjokrosoejoso dan bertanggung jawab untuk merumuskan pembelaan tanah air dalam rancangan UUD dan menentukan bentuk dan susunan angkatan erang indonesia yang terdiri atas angkatan laut, darat dan udara.Dan juga ia mengusulan angkatan perang indonesia dipimpin oleh panglima tertinggi yang bertanggung jawab kepada presiden.
Mereka juga bersama sama menyusun pasal-pasal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan salah satunya terdapat di Pasal 30 UUD yang berbunyi
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara
Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang undang
C. PANITIA KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN
Dibentuk tanggal 10-17 Juli 1945 bertugas untuk merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan ekonomi serta keungan negara indoensia. Dipimpin oleh Moh. Hatta. Termasuk penyusunan undang-undang tentang keungan dan bank sentral selain itu panitia ini juga menyusun rencana pembangunan ekonomi jangka panjang dan menentukan kebijakan fiskal dan moneter. mereka juga memberikan pasal 33 UUD NRI tahun 1945 terkait perekonomian negara rumusan yang dihasilkan oleh mereka adalah
1 perekonomian Indonesia merdeka berdasarkan pada cita-cita tolong menolong dan usaha bersama
2 wujud nyata dari cita-cita tolong menolong dan usaha bersama tersebut dilaksanakan oleh organisasi koperasi
3 perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak mesti berada di bawah penguasaan pemerintah
4 perusahaan-perusahaan tersebut dikelola dalam bentuk koperasi di mana pemerintah turut mengawasi dan melakukan penyeratan modal
5 perusahaan tambang dan yang serupa harus dalam bentuk usaha negara gimana cara-cara menjalankan usaha tersebut dapat diserahkan pada suatu badan yang bertanggung jawab pada pemerintah 6 tema beserta isinya harus berada di bawah kekuasaan negara artinya harus dimiliki oleh negara
pengesahan UUD NRI tahun 1945
setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya PPKI dibentuk untuk mengatur segala hal terkait kemerdekaan dirancang oleh komando militer tertinggi Jepang dalam pertemuan rahasia saigon Vietnam Selatan pada 7 Agustus 1945 untuk mendapatkan bantuan bangsa Jepang berusaha mendekati para tokoh pahlawan golongan tua khususnya Soekarno pada saat itu marsekallisa seorang panglima pasukan Jepang sembunyi-sembunyi membawa Soekarno dan Moh Hatta ke saigon untuk dilantik sebagai ketua PPKI dan wakil ketua PPKI mereka dibantu oleh 21 anggota PPKI rencanakan kemerdekaan Indonesia saat proses sidang dilakukan secara independen atas tanggung jawab bangsa Indonesia sendiri bahkan jumlah anggota panitia tingkatkan dari 21 menjadi 27 saat proklamasi diumumkan Indonesia belum mempunyai undang-undang dasar PPKI mengadakan rapat pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah proklamasi Indonesia pertemuan tersebut memberikan keputusan yaitu a mengasah kan undang-undang dasar kemudian disebut UUD NRI tahun 1945 b mengangkat Ir Soekarno sebagai presiden dan Moh Hatta sebagai wakil presiden c membentuk komite Nasional untuk membantu presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk namun sebelum UUD disahkan para anggota PPKI mendesak atas pasal 6 ayat 1 tentang calon presiden dan wakil presiden beragama Islam dilanjut dengan revisi pasal 29 ayat 1 tentang agama sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya lalu setelah dilakukannya rapat UUD kini terbagi menjadi dua bagian yang satu pembukaan dan batang tubuh UUD terdiri atas 37 pasal 1 aturan peralihan yang terdiri atas empat pasal dan satu aturan tambahan yang terdiri atas dua ayat.
amandemen UUD NRI tahun 1945
secara etimologis amandemen berasal dari latin yang artinya cacat atau mengkoreksi sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga UUD NRI tahun 1945 telah mengalami beberapa perubahan karena disebabkan oleh politik demokrasi yang selalu berubah-ubah pula dari masa 1999 hingga 2002 UUD mengalami 4 kali perubahan amandemen UUD NRI tahun 1945 dikarenakan beberapa alasan yaitu
a amandemen pertama secara umum dilakukan untuk membatasi masa periode presiden yang berkaitan dengan kemampuan memerintah dan mengurangi undang-undang yang bersifat eksekutif yaitu kekuasaan bertumpuk di pemerintahan hal ini dikarenakan undang-undang yang memiliki sifat tersebut rawan terjadi korupsi
b amandemen kedua secara umum dilakukan dalam upaya mengukuh keberadaan pemerintah daerah dan memperluas cakupan hak asasi manusia
c amandemen ketiga secara umum dilakukan untuk memperbaiki sistem dan aturan lembaga-lembaga negara seperti pemilihan presiden dan sistem bikameral sistem lembaga bikameral atau sistem lembaga legislatif kedua kamar biasanya diterapkan sebagai perwujudan mekanisme sebagai antara kelompok-kelompok atau satu lembaga legislatif
d amandemen keempat dilakukan sebagai upaya menyempurnakan bagian-bagian yang kurang dari amandemen sebelumnya pada dasarnya amandemen bertujuan untuk penyempurnaan UUD NRI tahun 1945 dan juga mewujudkan kesejahteraan bersama sehingga melindungi hak asasi manusia yang sesuai dengan perkembangan zaman.