Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Orde Lama - Coggle Diagram
Orde Lama
Sistem Demokrasi Parlementer
(1950 - 1959 Liberal)
Ciri-Ciri
Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri
UUD Sementara 1950
Kepala Negara: Presiden
Pemilu: Dipimpin Parlemen
RIS (Republik Indonesia Serikat)
Politik
Presiden tidak punya wewenang eksekutif
Koalisi partai sering berubah
DPR punya kekuasaan besar
Pemilu 1955 paling demokratis
Pemerintahan tidak stabil
Banyak konflik antar partai
KAA meningkatkan peran diplomasi Indonesia di dunia internasional
Ekonomi
Inflasi tinggi
Kebijakan ekonomi tidak berlanjut
Pertumbuhan ekonomi lambat
Pembangunan tidak maksimal
Tidak stabil akibat sering ganti kabinet
Sosial-Budaya
Kesenjangan sosial-ekonomi mencolok
Pendidikan mulai berkembang, tapi belum merata
Banyak gerakan sosial dan demonstrasi
Kebebasan berpendapat tinggi
Pengaruh budaya asing meningkat
Sistem Demokrasi Presidensial
(1959 - 1966 Terpimpin)
Ciri-Ciri
NKRI
Kepala Negara: Presiden
Kepala Pemerintahan: Presiden
Konstitusi: UUD 1945
Pemilu: Langsung oleh rakyat
Politik
Presiden memegang kekuasaan penuh
Pembubaran DPR hasil pemilu 1955
Dominasi ideologi Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme)
TNI–AD memiliki peran besar dalam pemerintahan
Kebebasan pers dibatasi dan dikontrol ketat
Konflik antara PKI dan TNI
Politik luar negeri condong ke blok Timur (Uni Soviet & RRC)
Ekonomi
Inflasi sangat tinggi
Nilai rupiah merosot tajam
Proyek mercusuar banyak dibangun
(Monas, Gelora Bung Karno)
Ekonomi tidak stabil dan tidak efisien
Kebutuhan pokok sulit dijangkau rakyat
Pemerintah banyak mengandalkan utang luar negeri
Distribusi barang terganggu akibat buruknya sistem logistik
Sosial-Budaya
Kebebasan berpendapat dibatasi
Budaya propaganda berkembang pesat
Media dan seni dikontrol oleh pemerintah
Pengaruh ideologi (terutama komunis) dalam kegiatan budaya
Bahasa Indonesia semakin diperkuat sebagai identitas nasional
Ketimpangan sosial tetap tinggi
Pendidikan mulai diarahkan untuk mendukung ideologi negara
Menyatukan kekuatan politik di bawah ideologi Nasakom