Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

ASN - Coggle Diagram

- - - - akuntabel; bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan
      - kompeten; terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
      - harmonis; saling peduli dan menghargai perbedaan
      - loyal; berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
      - adaptif; berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan
      - kolaboratif; membangun kerja sama yang sinergis
      - berorientasi pelayanan; komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat
      - KAMUS KOMPETENSI BERAKHLAK
      - NODIN SEKRETARIS JENDERAL
        B-2698/SJ/KP.06.06/12/2024
- - - - ASN adalah unsur aparatur negara
        
        melaksanakan kebijakan yang
        ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah
        harus bebas dari pengaruh dan
        intervensi semua golongan dan partai politik
    - - Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.
  - - - Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- - - - JPT UTAMA
        
        AKUNTABILITAS
        
        tersusunnya kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan ;
        
        peningkatan kapabilitas organisasi;
        
        terwujudnya sinergi antar instansi dalam mencapai tujuan pembangunan; dan
        
        terselesaikannya masalah yang memiliki kompleksitas dan risiko tinggi yang berdampak politis.
        
        PERSYARATAN
        memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
        memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
        memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
        sedang atau pernah menduduki JPT madya atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
        memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
        usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
        sehat jasmani dan rohani.
        
        PERSYARATAN NON ASN
        
        warga negara Indonesia;
        
        memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
        
        memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
        
        memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 15 (lima belas) tahun;
        
        tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
        
        tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
        
        memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
        
        usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
        
        sehat jasmani dan rohani; dan
        
        tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta.
      - JPT MADYA
        
        AKUNTABILITAS
        
        terwujudnya perumusan kebijakan yang memberikan solusi;
        
        terlaksananya pendayagunaan sumber daya untuk menjamin produktivitas unit kerja;
        
        terlaksananya penerapan kebijakan denga risiko yang minimal;
        
        tersusunnya program yang dapat menjamin pencapaian tujuan organisasi;
        
        terlaksananya penerapan program organisasi yang berkesinambungan; dan
        
        terwujudnya sinergi antar pimpinan di dalam dan antar organisasi untuk mencapai tujuan pembangunzrn yang efektif dan efisien.
        
        PERSYARATAN
        memiliki kualilikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
        memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
        memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
        sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
        memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
        usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
        sehat jasmani dan rohani.
        
        PERSYARATAN NON ASN
        
        warga negara Indonesia;
        
        memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
        
        memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang dibutuhkan;
        
        memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
        
        tidak menjadi anggotalpengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
        
        tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
        
        memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
        
        usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
        
        sehat jasmani dan rohani; dan
        
        tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta.
      - JPT PRATAMA
        
        AKUNTABILITAS
        
        tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi;
        
        tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi;
        
        terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi; dan
        
        terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi.
        
        PERSYARATAN
        memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
        memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
        memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
        sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
        memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
        usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
        sehat jasmani dan rohani.
      - TAHAPAN PENGISIAN JPT
        
        LELANG JPT
        
        Perencanaan pengisian JPT meliputi:
        a. penentuan JPT yang akan diisi;
        b. pembentukan panitia seleksi;
        c. Penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
        d. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan
        e. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT.
        
        Panitia seleksi terdiri atas unsur:
        a. pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
        b. pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan yang lowong; dan
        c. akademisi, pakar, atau profesional.
        Memenuhi persyaratan:
        a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;
        b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
        c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik; dan
        d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
        Berjumlah gasal yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembitan) orang.
        
        Panitia seleksi memiliki tugas:
        a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
        b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
        c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
        d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
        e. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
        f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
        g. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
        
        Pengumuman lowongan pengisian JPT wajib dilakukan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/ atau media elektronik. dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran. Terbuka pada tingkat nasional kepada seluruh Instansi Pemerintah untuk JPT pada Instansi Pusat;
        
        Pelamaran pengisian JPT disampaikan kepada panitia seleksi, jika PNS harus direkomendasikan oleh PPK instansinya. panitia seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan di dalam seleksi nanum harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK instansinya.
        
        Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi dilakukan mengacu kepada standar kompetensi Jabatan. Panitia seleksi wajib melakukan seleksi secara objektif dan transparan.
        Tahapan seleksi paling sedikit terdiri atas:
        a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas;
        b. seleksi kompetensi;
        c. wawancara akhir; dan
        d. tes kesehatan dan tes kejiwaan.
        Seleksi kompetensi dilakukan oleh panitia seleksi. Panitia seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.
        
        1 more item...
        
        Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi, memenuhi syarat:
        a. sesuai standar kompetensi Jabatan; dan
        b. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
        
        Ketentuan mengenai pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif dapat dikecualikan pada Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara
        
        Sistem Merit meliputi kriteria:
        a. seluruh Jabatan sudah standar memiliki kompetensi Jabatan;
        b. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
        c. pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
        d. memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
        e. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
        f. menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
        g. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja
        h. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
        i. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.
      - WAKTU KERJA JPT
        JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. JPT dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
      - KINERJA JPT
        Peiabat pimpinan tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu Jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Dalam hal pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Berdasarkan hasil uji kompetensi, pejabat pimpinan tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada Jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada Jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pimpinan tinggi yang berasal dari non PNS tidak memenuhi target kinerja, yang bersangkutan diberhentikan dari JPT.
      - PNS diberhentikan dari JPT apabila:
        a. mengundurkan diri dari Jabatan;
        b. diberhentikan sebagai PNS;
        c. diberhentikan sementara sebagai PNS;
        d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
        e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
        f. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
        g. terjadi penataan organisasi; atau h. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
    - - Akuntabilitas Jabatan meliputi terlaksananya:
        a. seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan, bagi Jabatan administrator;
        b. pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai standar operasional prosedur, bagi Jabatan pengawas; dan
        c. kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur, bagi Jabatan pelaksana.
      - Jabatan Administrator
        
        PERSYARATAN
        a. berstatus PNS;
        b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
        c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
        d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
        e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
        f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan
        g. sehat jasmani dan rohani.
      - TATA CARA PENGANGKATAN
        (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam JA yang lowong.
        (2) ryB mengusulkan pengangkatan PNS dalam JA kepada PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah.
        (3) Pertimbangan tim penilai kinerja PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat Jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
        (4) PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam JA.
        (5) PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam JA.
        
        PEMBERHENTIAN
        PNS diberhentikan dari JA apabila:
        a. mengundurkan diri dari Jabatan;
        b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
        c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
        d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
        e. ditugaskan secara penuh di luar JA; atau
        f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
        Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri huruf a dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.
        Selain alasan diatas, pejabat administrator dapat juga diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan.
        PNS yang diberhentikan dari JA karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan JA yang terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan
        
        TATA CARA PEMBERHENTIAN
        Pemberhentian dari JA diusulkan oleh PyB kepada PPK. PPK menetapkan keputusan pemberhentian dalam JA. PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pemberhentian dalam JA.
    - - Jabatan Pengawas
        
        PERSYARATAN
        a. berstatus PNS;
        b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
        c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
        d. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
        e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
        f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan
        g. sehat jasmani dan rohani.
  - - - JF KEAHLIAN
        
        JENJANG JF KEAHLIAN
        Jenjang JF keahlian terdiri atas:
        a. ahli utama - melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat tertinggi;
        b. ahli madya - melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat tinggi;
        c. ahli muda - melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat lanjutan; dan
        d. ahli pertama - melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.
        
        AKUNTABILITAS
        pelayanan fungsional berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi JF keahlian.
        
        PERSYARATAN PENGANGKATAN PERTAMA JF KEAHLIAN
        persyaratan sebagai berikut:
        a. berstatus PNS;
        b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
        c. sehat jasmani dan rohani;
        d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifrkasi pendidikan yang dibutuhkan;
        e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
        f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
        Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS.
        
        PERSYARATAN PENGANGKATAN PINDAH DARI JABATAN LAIN JF KEAHLIAN
        Persyaratan sebagai berikut:
        a. berstatus PNS;
        b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
        c. sehat jasmani dan rohani;
        d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
        e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
        f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
        g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
        h. berusia paling tinggi:
        l) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda;
        2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan
        3) 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki JPT.
        Pengangkatan JF keahlian harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.
        
        PERSYARATAN PENYESUAIAN JF KEAHLIAN
        Persyaratan sebagai berikut:
        a. berstatus PNS;
        b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
        c. sehat jasmani dan rohani;
        d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV;
        e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; dan
        f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
        Pengangkatan dalam JF keahlian dapat dilakukan apabila PNS yang bersangkutan pada saat penetapan JF oleh Menteri memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.
        Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.
      - JF KETERAMPILAN
        
        JENJANG JF KETERAMPILAN
        Jenjang JF keterampilan terdiri atas:
        a. penyelia - melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam JF keterampilan;
        b. mahir - melaksanakan tugas dan fungsi Utama dalam JF keterampilan;
        c. terampil - melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam JF keterampilan; dan
        d. pemula - melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam JF keterampilan.
        
        AKUNTABILITAS
        pelayanan fungsional berdasarkan keterampilan tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi JF keterampilan.
        
        PERSYARATAN PENGANGKATAN PERTAMA JF KETERAMPILAN
        persyaratan sebagai berikut:
        a. berstatus PNS;
        b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
        c. sehat jasmani dan rohani;
        d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
        e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
        f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
        Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS.
        
        PERSYARATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN JF KETERAMPILAN
        persyaratan sebagai berikut:
        a. berstatus PNS;
        b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
        c. sehat jasmani dan rohani;
        d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
        e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
        f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
        g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
        h. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
        Pengangkatan JF keterampilan harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.
        
        PERSYARATAN PENYESUAIAN JF KETERAMPILAN
        persyaratan sebagai berikut:
        a. berstatus PNS;
        b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
        c. sehat jasmani dan rohani;
        d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara;
        e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun; dan
        f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
        Pengangkatan dalam JF keterampilan dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat penetapan JF oleh Menteri memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.
        Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.
        
        TATA CARA
        
        PENGANGKATAN PERTAMA
        PyB mengusulkan pengangkatan pertama PNS datam JF kepada PPK untuk:
        a. JF ahli pertama;
        b. JF ahli muda;
        c. JF pemula; dan
        d. JF terampil.
        Pengangkatan pertama dalam JF ditetapkan oleh PPK.
        
        PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN
        Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan Jabatan diusulkan oleh:
        a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang akan menduduki JF ahli utama; atau
        b. PyB kepada PPK bagi PNS yang akan menduduki JF selain JF ahli Utama.
        Pengangkatan dalam JF Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden. Pengangkatan dalam JF lainnya ditetapkan oleh PPK.
        
        PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN
        Pengangkatan PNS yang akan menduduki JF melalui penyesuaian diusulkan oleh PyB kepada PPK. Pengangkatan PNS dalam JF ditetapkan oleh PPK.
        
        PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI
        Pengangkatan dalam JF melalui promosi diusulkan oleh:
        a. PPK kepada Presiden bagr PNS yang akan menduduki JF ahli utama; atau
        b. PyB kepada PPK bagi PNS yang akan menduduki JF selain JF ahli Utama.
        Pengangkatan dalam JF Ahli Utama ditetapkan oleh presiden. Pengangkatan dalam JF lainnya ditetapkan oleh PPK.
        
        Pemberhentian dari JF diusulkan oleh:
        a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JF ahli utama; atau
        b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JF selain JF ahli utama. Pemberhentian dari JF Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden. Pemberhentian dari JF lainnya ditetapkan oleh PPK. PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pemberhentian dari JF selain JF ahli madya.
      - JF ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
        a. fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah;
        b. mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu;
        c. dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi;
        d. pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya; dan
        e. kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.
      - JF dikelompokkan dalam klasifikasi Jabatan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja
      - Penetapan JF dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah dengan mengacu pada klasifrkasi dari kriteria JF. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat menetapkan JF tanpa usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah.
      - Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF keterampilan dilakukan melalui pengangkatan:
        a. pertama;
        b. perpindahan dari Jabatan lain; atau
        c. penyesuaian.
        Selain pengangkatan pertama, pengangkatan ke dalam JF tertentu dapat dilakukan melalui pengangkatan PPPK. Jenis JF tertentu diatur dengan Peraturan Presiden.
      - PNS diberhentikan dari JF apabila:
        a. mengundurkan diri dari Jabatan;
        b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
        c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
        d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
        e. ditugaskan secara penuh di luar JF; atau
        f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
        PNS yang diberhentikan dari JF karena alasan huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.
      - INSTANSI PEMBINA JF
        
        Instansi pembina JF merupakan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu JF.
        Instansi pembina berperan sebagai pengelola JF yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan.
        
        TUGAS INSTANSI PEMBINA
        a. menyusun pedoman formasi JF;
        b. menyusun standar kompetensi JF;
        c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
        d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
        e. Menyusun pedoman penulisan karya tulis/ karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JF;
        f. Menyusun kurikulum pelatihan JF;
        g. menyelenggarakan pelatihan JF;
        h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional;
        i. pada lembaga pelatihan;
        j. menyelenggarakan uji kompetensi JF; menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF;
        k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
        l. mengembangkan sistem informasi JF;
        m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF;
        n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF;
        o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF;
        p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh LAN;
        q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut; dan
        r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional.
      - ORGANISASI PROFESI
        
        Setiap JF yang telah ditetapkan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF dalam jangka Waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF.
        Setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF
        
        Pembentukan organisasi profesi JF difasilitasi instansi pembina. Organisasi profesi JF wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
        
        Organisasi profesi JF mempunyai tugas:
        a. Menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
        b. memberikan advokasi; dan
        c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
    - - PERSYARATAN
        a. berstatus PNS;
        b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan pating rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
        c. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/ atau lulus Pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
        d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
        e. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan
        f. sehat jasmani dan rohani.
    - - PANITIA SELEKSI INTANSI
        PPK membentuk panitia seleksi instansi pengadaan PNS. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS diketuai oleh PyB. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS terdiri atas unsur:
        a. unit kerja yang membidangi kepegawaian; X
        b. unit kerja yang membidangi pengawasan;
        c. unit kerja yang membidangi perencanaan;
        d. unit keda yang membidangi keuangan; dan/atau
        e. unit kerja lain yang terkait.
        
        TUGAS PANITIA SELEKSI
        Menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PNS;
        mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah PNS yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
        melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
        menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang;
        melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersamasama dengan panitia seleksi nasional pengadaan PNS;
        melaksanakan seleksi kompetensi bidang;
        mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi dasar, dan hasil seleksi kompetensi bidang; dan
        mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang kepada panitia seleksi nasional.
      - TAHAPAN PENGADAAN
        a. perencanaan;
        b. pengumuman lowongan;
        c. pelamaran;
        d. seleksi;
        e. pengumuman hasil seleksi;
        f. pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan
        g. pengangkatan menjadi PNS.
        
        PERENCANAAN Panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan panitia seleksi instansi pengadaan PNS Menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan yang meliputi:
        a. jadwal pengadaan PNS; dan
        b. prasarana dan sarana pengadaan PNS
        
        PENGUMUMAN
        Panitia seleksi nasional pengadaan PNS mengumumkan lowongan Jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat
        Panitia seleksi instansi pengadaan PNS mengumumkan lowongan Jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan pengumuman lowongan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS. Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender yang paling sedikit memuat
        a. nama Jabatan;
        b. jumlah lowongan Jabatan;
        c. unit kerja penempatan;
        d. kualifikasi pendidikan;
        e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
        f. jadwal tahapan seleksi; dan
        g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
        
        PERSYARATAN PELAMAR
        Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
        a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
        b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
        c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
        d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
        e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praltis;
        f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
        g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
        h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
        i. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
        Batas usia dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
        
        Seleksi pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap:
        a. seleksi administrasi untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan;
        b. seleksi kompetensi dasar yang menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar serta karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan; dan
        c. seleksi kompetensi bidang yang menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan Jabatan.
        
        Panitia seleksi instansi pengadaan PNS melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
        Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS. Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai.
        Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar mengikuti seleksi kompetensi bidang. Seleksi kompetensi bidang dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS. Jumlah peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar.
        Panitia seleksi nasional pengadaan PNS menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan integrasi dari hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang.
        
        1 more item...
- - - - MANAJEMEN KARIR
        
        Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit.
        
        MANAJEMEN PENGEMBANGAN KARIER
        Pengembangan karier dilakukan oleh PPK melalui manajemen pengembangan karier dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi, dan pola karier PNS. Manajemen pengembangan karier diselenggarakan di tingkat:
        a. instansi; dan
        b. nasional.
        Manajemen pengembangan karier PNS dilakukan melalui:
        a. mutasi; dan/ atau
        b. promosi.
        c. penugasan khusus
        
        MANAJEMEN KARIER PNS
        Penyelenggaraan manajemen karier PNS bertujuan untuk:
        a. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS;
        b. menyeimbangkan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan instansi;
        c. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS; dan
        d. mendorong peningkatan profesionalitas PNS.
        
        Sasaran penyelenggaraan manajemen karier PNS yaitu:
        a. tersedianya pola karier nasional dan panduan penyusunan pola karier Instansi Pemerintah; dan
        b. meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah.
        
        Manajemen karier PNS dilakukan sejak pengangkatan pertama sebagai PNS sampai dengan pemberhentian.
        Dalam menyelenggarakan manajemen karier PNS, Instansi Pemerintah harus menyusun:
        a. standar kompetensi Jabatan; dan
        b. profil PNS.
        Standar kompetensi Jabatan dan profil PNS disusun pada tingkat instansi dan nasional.
        
        2 more items...
        
        Dalam menyelenggarakan manajemen pengembangan karier PNS tingkat instansi, PPK wajib:
        a. menetapkan rencana pengembangan karier;
        b. melaksanakan pengembangan karier; dan
        c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan karier.
        Dalam menyelenggarakan manajemen pengembangan karier PNS tingkat nasional, BKN wajib mengumumkan informasi lowongan Jabatan di seluruh Instansi Pemerintah melalui Sistem Informasi ASN.
        Berdasarkan informasi lowongan Jabatan, setiap PPK menominasikan PNS yang masuk dalam kelompok rencana suksesi di lingkungannya untuk mengisi lowongan dimaksud sesuai kebutuhan instansi.
        
        RENCANA PENGEMBANGAN KARIER
        Rencana pengembangan karier meliputi rencana:
        a. PNS yang akan dikembangkan kariernya;
        b. penempatan PNS sesuai pola karier;
        c. bentuk pengembangan karier;
        d. waktu pelaksanaan; dan
        e. prosedur dan mekanisme pengisian Jabatan.
        Rencana pengembangan karier disusun untuk jangka Waktu 5 (lima) tahun dan dirinci setiap tahun.
        
        Rencana pengembangan karier di tingkat Instansi Pemerintah disusun oleh PyB dan ditetapkan oleh PPK.
        Dalam menyusun perencanaan pengembangan karier, PyB memetakan JPT, JA, dan JF yang akan diisi dan merencanakan penempatan PNS dalam Jabatan tersebut sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi.
        Pengisian dan penempatan PNS dalam JA dan JF dilakukan melalui mutasi dan/ atau promosi dari lingkungan internal Instansi Pemerintah. Sementara JPT dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi secara terbuka.
        Dalam hal PNS dari lingkungan internal Instansi Pemerintah tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mengisi JA dan JF yang dibutuhkan, mutasi dan/ atau promosi diisi dari lingkungan eksternal Instansi Pemerintah. Rencana pengembangan karier disampaikan kepada Kepala BKN untuk dimasukkan ke dalam Sistem Informasi ASN.
        
        Rencana pengembangan karier di tingkat nasional disusun oleh Kepala BKN. Rencana pengembangan karier ditetapkan oleh Menteri.
        Dalam menyusun perencanaan pengembangan karier BKN memetakan JA, JF, dan JPT yang akan diisi. Pengisian dan penempatan PNS dalam JPT dilakukan melalui seleksi terbuka. Pengisian dan penempatan PNS dalam JA dan JF dilakukan melalui mutasi dan/ atau promosi.
        Rencana pengembangan karier nasional dimasukkan dalam Sistem Informasi ASN untuk dipublikasikan. Publikasi rencana pengembangan karier meliputi informasi:
        a. Jabatan yang lowong; dan
        b. Jabatan yang akan lowong
        
        PENGEMBANGAN KARIR
        Pelaksanaan pengembangan karier tingkat instansi dilakukan oleh PyB dan ditetapkan oleh PPK. Pelaksanaan pengembangan karir tingkat nasional dilakukan sesuai dengan rencana pengembangan karier Pengembangan karier di tingkat nasional didasarkan pada Jabatan yang lowong yang telah diumumkan oleh BKN melalui Sistem Informasi ASN.
        
        Jabatan yang lowong dapat diisi dari internal dan/ atau eksternal Instansi Pemerintah. Dalam hal terdapat Jabatan yang lowong pada suatu Instansi Pemerintah PPK dapat meminta atau mengusulkan dari atau kepada PPK instansi lain apabila terdapat PNS yang memenuhi syarat.
        
        PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGEMBANGAN KARIR
        Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan karier dilakukan untuk menjamin ketepatan pengisian dan penempatan PNS dalam Jabatan di tingkat instansi dan tingkat nasional.
        
        Pemantauan dan evaluasi pengembangan karier meliputi evaluasi terhadap:
        a. perencanaan pengembangan karier;
        b. proses pelaksanaan pengembangan karier; dan
        c. hasil pengembangan karier.
        Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan atau perbaikan pengembangan karier pada Instansi Pemerintah.
        
        1 more item...
        
        POLA KARIR
        
        Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan penyeienggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional. Pola karier PNS merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/ atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.
        PPK dalam menetapkan pola karier instansi harus memperhatikan jalur karier yang berkesinambungan. Jalur karier merupakan lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi.
        
        HORIZONTAL
        perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok
        
        VERTIKAL
        perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT
        
        PROMOSI
        
        4 more items...
        
        DIAGONAL
        perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok JA, JF, atau JPT
        
        MUTASI
        
        Instansi Pemerintah Menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya.
        Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, I (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antarInstansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, prinsip larangan konflik kepentingan. PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.
        
        Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
        Penetapan Kepala BKN berdasarkan usul dari PPK instansi penerima dan persetujuan PPK instansi asal dengan menyebutkan Jabatan yang akan diduduki, serta penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.
        
        1 more item...
        
        Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah yang dilakukan melalui manajemen pengembangan karier dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas
        
        PENGEMBANGAN KOMPETENSI
        upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
        Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi , dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.
        Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
        
        Untuk rnenyelenggarakan pengembangan kompetensi, PPK wajib:
        a. menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi;
        b. melaksanakan pengembangan kompetensi; dan
        c. melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi.
        Pengembangan kompetensi menjadi dasar pengembangan karier dan menjadi salah satu dasar bagi pengangkatan Jabatan.
        
        KEBUTUHAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
        Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi terdiri atas:
        a. inventarisasi jenis kompetensi yang perlu ditingkatkan dari setiap PNS; dan
        b. rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi.
        
        Untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi, dilakukan analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja. perlu juga dilakukan dengan membandingkan profil kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan yang diduduki dan yang akan diduduki serta membandingkan hasil penilaian kinerja PNS dengan target kinerja Jabatan yang diduduki.
        
        Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi meliputi:
        a. jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;
        b. target PNS yang akan dikembangkan kompetensinya;
        c. jenis dan jalur pengembangan kompetensi;
        d. penyelenggara pengembangan kompetensi;
        e. jadwal atau waktu pelaksanaan;
        f. kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi Pembina kompetensi; dan
        g. anggaran yang dibutuhkan.
        
        PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
        Pelaksanaan pengembangan kompetensi harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan dapat dilaksanakan dalam bentuk:
        a. pendidikan; dan/ atau
        b. pelatihan.
        
        PENDIDIKAN
        Pengembangan kompetensi dalam bentuk Pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier
        
        PELATIHAN
        Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal.
        
        6 more items...
        
        Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan secara:
        a. mandiri oleh internal Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
        b. bersama dengan Instansi Pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu; atau
        c. bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen.
        
        EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
        
        Evaluasi pengembangan Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier dilakukan oleh LAN dan hasil evaluasi pengembangan Kompetensi disampaikan kepada Menteri.
        
        Evaluasi pengembangan kompetensi teknis dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi teknis PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier. Evaluasi pengembangan kompetensi teknis, dilakukan oleh instansi teknis masing-masing.
        
        Evaluasi pengembangan kompetensi fungsional dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi fungsional PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier serta dilakukan oleh instansi pembina JF.
        
        SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KARIER
        
        Setiap Instansi Pemerintah wajib memiliki system informasi manajemen karier instansi berisi informasi mengenai rencana dan pelaksanaan manajemen karieryang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN serta PPK wajib memutakhirkan data dan informasi dalam sistem informasi manajemen karier instansi.
      - CUTI
        
        TAHUNAN
        
        PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang I (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
        Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan PNS atau calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.
        Hak atas cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.
        
        Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
        Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
        
        Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.
        Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan
        
        BESAR
        
        PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan. Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama.
        PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
        
        Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar. Hak cuti besar diberikan scaratertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar.
        
        Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama. atas cuti besar palingan
        
        SAKIT
        PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenzrng untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
        PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
      - CUTI
      - JAMINAN
        
        PENSIUN
        PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS yang diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional dimana sumber pembiayaan berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.
        
        KRITERIA
        a. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia;
        b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan masa kerja paling sedikit 2O (dua puluh) tahun;
        c. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
        d. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatlan pensiun dini apabila telah berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja paling sedikit l0 (sepuluh) tahun;
        e. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/ atau rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban Jabatan tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja; atau
        f. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/ atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban Jabatan apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 (empat) tahun
        
        PERLINDUNGAN
        Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
        a. jaminan kesehatan;
        b. jaminan kecelalaan kerja;
        c. jaminan kematian; dan
        d. bantuan hukum.
        Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
        Bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.