Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

"Struktur dan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia serta Peran…

- - - - ASAL USUL
        
        EMITOLOGI
        
        MONOS=SATU
        
        ARKHEIN=MEMERINTAH
      - CIRI UMUM
        
        KEKUASAAN BERSIFAT MUTLAK
        
        DIPIMPIN RAJA
        
        PENGAKATAN SESUAI KETURUNAN
      - ISTILAH
        
        Pemerintahan oleh satu orang penguasa, biasanya raja.
      - JENIS MONARKI
        
        ABSOLUT
        
        Raja punya kekuasaan mutlak
        
        Kekuasaan tidak terbatas
        
        Tidak ada pemisahan kekuasaan
        
        Contoh: Brunei Darussalam
        
        KONSTUTISIONAL
        
        Raja masih punya kekuasaan terbatas oleh konstitusi
        
        Ada pemisahan kekuasaan
        
        Contoh: Swedia
        
        PARLEMENTER
        
        Kekuasaan eksekutif di tangan kabinet (perdana menteri)
        
        Raja tidak memiliki kekuasaan politik
        
        Raja sebagai simbol negara
        
        Kabinet bertanggung jawab pada parlemen
        
        Contoh: Malaysia, Inggris, Belgia
    - - ASAL USUL
        
        EMITOLOGI
        
        REPUBLICA (LATIN)
        
        RES=MILIK
        
        PUBLICA = UMUM
      - CIRI POKOK
        
        DEMOKRATIS
        
        KEKUASAAN TIDAK TERPUSAT
        
        DESENTRALISASI KEKUASAAN
        
        KEKUASAAN TERBESAR KE BERBAGAI ORGAN NEGARA
        
        PARTISIPASI MASYARAKAT
        
        RAKYAT SEBAGAI SUBJEK AKTIF
        
        SALURAN PARTISIPASI
        
        RAKYAT MEMILIKI HAK PARTISIPASI
      - ISTILAH
        
        Pemerintahan oleh dan untuk rakyat, berdasarkan kepentingan umum.
  - - - DEFINISI
        
        Sebuah sistem pemerintahan dimana kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan diorganisasi dalam suatu kekuasaan seorang presiden.
      - CONTOH NEGARA
        
        Amerika
        
        Indonesia
      - CIRI-CIRI
        
        Presiden dan wakil dipilih langsung oleh rakyat
        
        Presiden tidak tunduk pada parlemen
        
        Presiden dan wakil dapat diberhentikan dalam masa jabatan jika melanggar hukum
        
        Tidak mengenal pembedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan
        
        Presiden & wakil tidak bertanggungjawab kepada parlemen tetapi bertanggungjawab kepada rakyat
        
        Tanggungjawab pemerintahan berada di tangan presiden
        
        Masa jabatan dibatasi 1 atau 2 kali masa jabatan
    - - DEFINISI
        
        Sebuah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki kewenangan untuk mengangkat perdana mentri yang nantinya akan menjalankan tugas pemerintahan (Presiden hanya simbol)
      - CONTOH NEGARA
        
        Inggris
        
        Jerman
        
        Australia
      - CIRI-CIRI
        
        Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, kepala negara hanya simbol
        
        Eksekutif bertanggungjawab terhadap legislatif
        
        Kepala negara ≠ kepala pemerintahan.
        
        Partai pemenang pemilu membentuk kabinet & perdana menteri, partai yang kalah menjadi pihak oposisi (dalam sistem 2 partai)
        
        Raja/ratu atau presiden sebagai kepala negara
        
        Formatur kabinet membentuk kabinet secara koalisi karena kabinet harus mendapatkan kepercayaan parlemen (sistem banyak partai)
        
        Bila ada permasalahan antara kabinet dan parlemen, kepala negara berhak menyelesaikan dengan membubarkan salah 1
  - - - Kesatuan : Negara yang tersusun tunggal, tidak ada negara dalam negara
      - Serikat : Negara yang tersusun jamak, adanya negara-negara bagian
    - - Oligarki : Pemerintahan berada ditangan Feodal
      - Monarki : Pemerintahan berdasarkan keturunan (turun temurun)
      - Demokrasi : Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat
- - - - Sistem Pemerintahan Presidensial
        
        Pemilu 2004 (pemilu pertamakali berlaku 5 thn)
        
        Presiden
        
        Wakil presiden
        
        DPR
        
        DPRD
        
        DPD
    - - hal-hal yang harus dilakukan warga negara
        
        mendukung kebijakan permerintah yang mengsejahterakan rakyat
        
        berpartisipasi dalam proses demokrasi
        
        memberikan kritik, saran, masukan
        
        kontrol soisal kepada pembangunan infrastruktur
        
        menjadi warga yang baik