Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PERMENDAG 36/2024 PERMENDAG 3/2024 PERMENDAG 7/2024 KEBIJAKAN DAN…

- - - - a. API-U; dan
      - b. API-P.
    - - a. Importir yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor telah merealisasikan seluruh impornya; dan
      - b. NIB yang berlaku sebagai API-U telah melewati masa berlaku paling singkat 1 (satu) tahun.
    - - a. Barang berupa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - b. Barang modal yang diimpor dalam keadaan baru oleh API-P apabila telah dipergunakan dalam jangka Waktu paling singkat 2 (dua) tahun;
      - c. Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, untuk keperluan tes pasar, dan/atau untuk pelayanan purna jual; dan/atau
      - d. Barang yang diperdagangkan atau dipindahtangankan oleh Pelaku Usaha berupa badan usaha pemegang:
        
        Izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi; dan
        
        Izin usaha niaga minyak dan gas bumi, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
  - - - a. Importir Terdaftar;
      - b. Importir Produsen; dan/atau
      - c. Persetujuan Impor.
    - - a. dokumen pelengkap pabean yang pemeriksaannya dilakukan di Kawasan Pabean; atau
      - b. dokumen persyaratan Impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (post border).
    - - a. Importir Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; atau
      - b. Importir Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat dilakukan perubahan.
- - - - a. untuk kegiatan usaha; atau
      - b. tidak untuk kegiatan usaha.
    - - a. transaksi Barang Impor yang dilakukan oleh Importir dengan tujuan pengalihan hak kepemilikan, pemakaian, atau penggunaan atas Barang untuk memperoleh imbalan atau kompensasi; atau
      - b. penggunaan Barang Impor yang dilakukan oleh Importir sebagai Barang modal, Bahan Baku, Bahan Penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi atau kegiatan usahanya.
- - - - (1) Untuk memperoleh Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Importir harus mengajukan permohonan lengkap secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
      - (2) Dalam hal permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
      - (3) Untuk mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir harus memiliki hak akses.
      - (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli:
        
        a. untuk Importir yang merupakan orangperseorangan, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan;
        
        b. untuk Importir yang merupakan badan usaha milik negara dan yayasan, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak;
        
        c. untuk Importir yang merupakan koperasi dan badan usaha, paling sedikit berupa NIB dan nomor pokok wajib pajak; atau
        
        d. untuk Importir yang tidak mendapatkan NIB, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak.
      - (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.
    - - (1) Pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
      - (2) Dalam hal dokumen persyaratan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.
      - (3) Dokumen persyaratan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
        
        a. hasil pindai dokumen asli;
        
        b. elemen data; dan/atau
        
        c. status pengakuan/penetapan Pelaku Usaha.
      - (4) Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:
        
        a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
        
        b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
        
        c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
      - (5) Apabila dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti tidak benar, Importir dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (6) Persyaratan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalamLampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    - - (1) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan mencantumkan kode quick response (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejaktanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
      - (2) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun Perizinan Berusaha di bidang Impor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
      - (3) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
      - (4) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Importir Terdaftar atau Importir Produsen memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:
        
        a. nomor Importir Terdaftar atau Importir Produsen dan tanggal terbit;
        
        b. NIB dan identitas Importir; dan
        
        c. masa berlaku.
      - (5) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari:
        
        a. tanggal awal dan tanggal akhir Importir Terdaftar atau Importir Produsen; atau
        
        b. tanggal awal dan keterangan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usaha di bidang Impor.
      - (6) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Persetujuan Impor memuat elemen data dan/atau keterangan mengenai:
        
        a. untuk semua Barang Impor selain minuman beralkohol, paling sedikit mengenai:
        
        nomor Persetujuan Impor dan tanggal terbit;
        
        NIB dan identitas Importir;
        
        pos tarif/harmonized system;
        
        nomor seri Barang;
        
        jenis/uraian Barang;
        
        jumlah Barang dan satuan Barang;
        
        negara asal;
        
        pelabuhan tujuan; dan
        
        masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir, dan
        
        b. untuk Barang Impor berupa minuman beralkohol kena pajak (duty paid) dan minuman beralkohol tidak kena pajak (duty not paid), paling sedikit mengenai:
        
        nomor Persetujuan Impor dan tanggal terbit;
        
        NIB dan identitas Importir;
        
        pos tarif/harmonized system;
        
        nomor seri Barang;
        
        jumlah Barang dan satuan Barang setiap golongan;
        
        negara asal; dan
        
        masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir.
      - (7) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terhadap pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean pada Persetujuan Impor harus mencantumkan pelabuhan muat di KPBPB.
      - (8) Elemen data dan/atau keterangan berupa Pelabuhan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 8 dikecualikan terhadap pengeluaran Barang dari KPBPB, KEK, atau TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
      - (9) Identitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, serta ayat (6) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 memuat elemen data dan/atau keterangan mengenai:
        
        a. nama perusahaan; dan
        
        b. alamat perusahaan.
      - (10) Masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    - - (1) Penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c untuk Barang tertentu yang telah ditetapkan Neraca Komoditas dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan Neraca Komoditas.
      - (2) Pemanfaatan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Neraca Komoditas.
      - (3) Dalam hal Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, penerbitan Persetujuan Impor oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
    - - (1) Impor Barang tertentu untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga dilaksanakan oleh:
        
        PM 7/2024
        a. badan usaha milik negara; dan/atau
        
        b. Pelaku Usaha lainnya.
      - (2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    - - (1) Dalam hal perlu dilakukan pengendalian Impor, Menteri dapat meminta Direktur Jenderal melaporkan terlebih dahulu proses penerbitan permohonan Persetujuan Impor sebelum diproses dan/atau diterbitkan.
      - (2) Pelaksanaan Service Level Agreement (SLA) penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c memperhatikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
      - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kepentingan nasional.
  - - - (1) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara dokumen Importir Terdaftar atau Importir Produsen dan dokumen:
        
        a. pemberitahuan Impor Barang;
        
        b. pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB; atau
        
        c. pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean,
        
        paling sedikit mengenai nomor dan tanggal terbit Importir Terdaftar atau Importir Produsen.
      - (2) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan ayat (6a) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan Impor Barang paling sedikit mengenai:
        
        a. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
        
        b. pos tarif/harmonized system;
        
        c. jumlah Barang dan satuan Barang;
        
        d. pelabuhan tujuan; dan
        
        e. pelabuhan muat di luar negeri untuk Impor Barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB), bahan perusak lapisan ozon (BPO), dan hidrofluorokarbon (HFC).
      - (3) Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB dan pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), ayat (6a), dan ayat (7) dilakukan:
        
        a. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB, paling sedikit mengenai:
        
        nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
        
        pos tarif/harmonized system;
        
        jumlah Barang dan satuan Barang;
        
        pelabuhan tujuan; dan
        
        pelabuhan muat di luar negeri untuk Impor Barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB), bahan perusak lapisan ozon (BPO), dan hidrofluorokarbon (HFC), dalam hal dokumen Persetujuan Impor diwajibkan pada saat pemasukan ke KPBPB dari luar Daerah Pabean; atau
        
        b. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, paling sedikit mengenai:
        
        nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
        
        pos tarif/harmonized system;
        
        jumlah Barang dan satuan Barang; dan
        
        pelabuhan muat di KPBPB.
      - (4) Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK atau pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan ayat (6a) dilakukan:
        
        a. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK, paling sedikit mengenai:
        
        nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
        
        pos tarif/harmonized system;
        
        jumlah Barang dan satuan Barang;
        
        pelabuhan tujuan; dan
        
        pelabuhan muat di luar negeri untuk Impor barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB), bahan perusak lapisan ozon (BPO), dan hidrofluorokarbon (HFC),
        
        dalam hal dokumen Persetujuan Impor diwajibkan dipenuhi pada saat pemasukan ke KEK; atau
        
        b. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean, paling sedikit mengenai:
        
        nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
        
        pos tarif/harmonized system; dan
        
        jumlah Barang dan satuan Barang.
      - (5) Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke TPB atau pengeluaran Barang dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan ayat (6a) dilakukan:
        
        a. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor pada saat pemasukan ke TPB, paling sedikit mengenai:
        
        nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
        
        pos tarif/harmonized system;
        
        jumlah Barang dan satuan Barang;
        
        pelabuhan tujuan; dan
        
        pelabuhan muat di luar negeri untuk Impor barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB), bahan perusak lapisan ozon (BPO), dan hidrofluorokarbon (HFC),
        
        dalam hal dokumen Persetujuan Impor diwajibkan dipenuhi pada saat pemasukan ke TPB; atau
        
        b. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor pada saat pengeluaran Barang dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, paling sedikit mengenai:
        
        nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
        
        pos tarif/harmonized system; dan
        
        jumlah Barang dan satuan Barang.
      - (6) Terhadap elemen data dan/atau keterangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan Pemberitahuan Impor Barang, Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau ayat (2) berupa dokumen Importir Terdaftar atau Importir Produsen masih berlaku.
      - (7) Terhadap elemen data dan/atau keterangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 9 dan huruf b angka 7 dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan:
        
        a. pemberitahuan Impor Barang;
        
        b. pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang ke KPBPB;
        
        c. pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang ke KEK;
        
        d. Pemberitahuan Pabean Impor Barang ke TPB;
        
        e. pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
        
        f. pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
        
        g. Pemberitahuan Pabean Impor pada saat pengeluaran Barang TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean,
        
        Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau ayat (2) berupa dokumen Persetujuan Impor, masih berlaku.
      - (8) Selain penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), terhadap elemen data dan/atau keterangan berupa nomor seri Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 4 dan huruf b angka 4 dan jenis/uraian Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 5 dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (9) Terhadap elemen data dan/atau keterangan jumlah Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 6 dan huruf b angka 5 dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan pemberitahuan Impor Barang alokasi jumlah Barang masih memenuhi.
      - (10) Sisa alokasi jumlah Barang yang diizinkan tercantum dalam SINSW.
      - (11) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan penelitian atas nomor pokok wajib pajak Importir berdasarkan data dan/atau keterangan yang telah tersedia secara elektronik di SINSW yang berasal dari Sistem OSS.
      - (12) Satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 6 dan huruf b angka 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
      - (13) Dalam hal satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum ditetapkan, satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 6 dan huruf b angka 5 sesuai dengan ketentuan internasional.
  - - - (1) Apabila terdapat perubahan data pada Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Importir harus mengajukan permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor lengkap sesuai dengan persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
      - (2) Data pada Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
        
        a. NIB yang berlaku sebagai API-P atau API-U dan identitas Importir;
        
        b. pos tarif/harmonized system;
        
        c. jenis/uraian Barang;
        
        d. jumlah Barang dan satuan Barang;
        
        e. negara asal; dan/atau
        
        f. pelabuhan tujuan.
      - (3) Identitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat elemen data dan/atau keterangan mengenai:
        
        a. nama perusahaan; dan
        
        b. alamat perusahaan.
      - (4) Perubahan pos tarif/harmonized system dan/atau satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d terhadap suatu nomor seri Barang dalam Persetujuan Impor hanya dapat dilakukan selama:
        
        a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor yang dibuktikan dengan nomor pendaftaran; dan/atau
        
        b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.
      - (5) Permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
      - (6) Dalam hal permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
      - (7) Dalam hal dokumen persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.
      - (8) Dokumen persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
        
        a. hasil pindai dokumen asli;
        
        b. elemen data; dan/atau
        
        c. status pengakuan/penetapan Pelaku Usaha.
      - (9) Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:
        
        a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
        
        b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan
        
        c. data dan/atau informasi lain yang terkait denganpengajuan permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor,
        
        dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
      - (10) Apabila dokumen persyaratan, data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terbukti tidak benar, Importir dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (11) Persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    - - (1) Dalam hal perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor dilakukan setelah pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan atas Persetujuan Impor dan/atau Laporan Surveyor yang telah digunakan sebagai dokumen pelengkap Pabean, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (11) Importir harus melampirkan persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa:
        
        a. dokumen Pemberitahuan Pabean Impor;
        
        b. Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL); dan
        
        c. Laporan Surveyor, dalam hal Impor Barang tertentu dipersyaratkan Laporan Surveyor.
      - (2) Terhadap persyaratan berupa dokumen Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Importir harus mencantumkan nomor pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor.
    - - (1) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode quick response (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
      - (2) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
      - (3) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
      - (4) Masa berlaku perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan sisa masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10).
      - (5) Masa berlaku perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa:
        
        a. tanggal awal, berlaku sejak tanggal terbit perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan
        
        b. tanggal akhir, sama dengan tanggal akhir yang tercantum pada Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang telah diterbitkan.
      - (6) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku terhadap pos tarif/harmonized system, jenis/uraian Barang, jumlah Barang dan satuan Barang, yang merupakan hasil perubahan.
      - (7) Tanggal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus:
        
        a. sebelum tanggal dokumen manifest BC 1.1; atau
        
        b. sama dengan tanggal dokumen manifest BC 1.1.
      - (8) Selain pos tarif/harmonized system, jenis/uraian Barang, jumlah Barang dan satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), masa berlaku perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa tanggal awal dan tanggal akhir, sesuai dengan masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang telah diterbitkan.
      - PM 3/2024
        (9) Dalam hal perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor dilakukan setelah pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan atas Persetujuan Impor dan/atau Laporan Surveyor yang telah digunakan sebagai dokumen pelengkap Pabean, masa berlaku perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa tanggal awal dan tanggal akhir, sesuai dengan masa berlaku:
        
        a. Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang telah diterbitkan; atau
        
        b. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang terakhir telah diterbitkan, dalam hal Perizinan Berusaha di bidang Impor telah dilakukan perubahan.
    - - (1) Dalam hal perlu dilakukan pengendalian Impor, Menteri dapat meminta Direktur Jenderal melaporkan terlebih dahulu proses penerbitan permohonan perubahan Persetujuan Impor sebelum diproses dan/atau diterbitkan.
      - (2) Pelaksanaan Service Level Agreement (SLA) penerbitan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c memperhatikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
      - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kepentingan nasional.
  - - - (1) Apabila Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor masa berlakunya akan berakhir, Importir dapat mengajukan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor lengkap.
      - (2) Pengajuan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor.
      - (3) Permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
      - (4) Dalam hal permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
      - (5) Dalam hal dokumen persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.
      - (6) Dokumen persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
        
        a. hasil pindai dokumen asli;
        
        b. elemen data; dan/atau
        
        c. status pengakuan/penetapan Pelaku Usaha.
      - (7) Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:
        
        a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
        
        b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan
        
        c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor,
        
        dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
      - (8) Apabila dokumen persyaratan serta data dan/atauinformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terbukti tidak benar, Importir dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (9) Persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    - - (1) Apabila permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode quick response (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
      - (2) Apabila permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penerbitan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
      - (3) Apabila permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun sampai dengan masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor berakhir dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor belum diterbitkan, dilakukan penerbitan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
      - (4) Apabila permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
      - (5) Masa berlaku perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan masa berlaku perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
      - (6) Masa berlaku perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa tanggal awal terhitung setelah berakhirnya masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor.
      - PM 3/2024
        (6a) Perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat diberikan terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut dan mengalami keterlambatan kedatangan yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa:
        
        a. keadaan kahar;
        
        b. bencana kemanusiaan;
        
        c. bencana alam;
        
        d. gangguan teknis alat angkut; dan/atau
        
        e. keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.
      - PM 3/2024
        (6b) Barang yang telah dimuat pada alat angkut dan mengalami keterlambatan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) tercantum dalam dokumen Airway Bill (AWB) dan/atau Bill of Lading (B/L) yang dilampirkan sebagai persyaratan pengajuan permohonan Perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
      - (7) Masa berlaku perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PM ini.
  - - - (1) Dalam hal:
        
        a. perlu dilakukan penghitungan teknis dan/atau verifikasi dalam proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Persetujuan Impor; atau
        
        b. terjadi gangguan yang menyebabkan SINSW dan/atau Sistem INATRADE tidak berfungsi, proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Persetujuan Impor dihentikan sementara, dalam hal Service Level Agreement (SLA) sudah berjalan.
      - (2) Penghitungan teknis dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim teknis Perdagangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
      - (3) Penghitungan teknis dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
        
        a. diperlukan pengecekan administrasi lebih lanjut ke kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
        
        b. terdapat usulan atau rekomendasi pemeriksaan lebih lanjut dari kementerian atau Lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan/atau
        
        c. terdapat kondisi khusus lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan pemenuhan ataupun pengendalian kebutuhan dan pasokan di dalam negeri.
      - (4) Petunjuk teknis mengenai mekanisme penghentian sementara dan mekanisme penghitungan teknis dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
  - - - (2) Importir bertanggung jawab terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pembatalan.
      - (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sebelum permohonan:
        
        a. penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
        
        b. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan/atau
        
        c. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
      - (1) Importir dapat melakukan pembatalan yang disertai dengan alasan pembatalan terhadap proses:
        
        b. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan/atau
        
        c. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
        
        a. penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
  - - - (1) Pembatalan dapat dilakukan terhadap:
        
        a. Perizinan Berusaha di bidang Impor yang telah diterbitkan; dan
        
        b. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.
      - (2) Pencabutan dapat dilakukan terhadap:
        
        a. Perizinan Berusaha di bidang Impor yang telahditerbitkan; dan
        
        b. telah dilakukan realisasi Impor atau sedang dilakukan realisasi Impor.
      - (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat kesalahan:
        
        a. wewenang;
        
        b. prosedur; dan/atau
        
        c. substansi.
      - (4) Terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemberitahuan kepada Importir pemilik Barang.
      - (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
      - (6) Dalam hal terdapat Barang yang masih dalam proses pengapalan atau pengangkutan, pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor dilakukan setelah Barang tersebut diselesaikan proses kepabeanannya.
      - (7) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan surat pernyataan tidak akan melakukan proses pengapalan selain Barang yang telah dikapalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
      - (8) Pembatalan Perizinan Berusaha di bidang Impor yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap Barang Impor yang belum dikapalkan.
- - - - a. peraturan perundang-undangan;
      - b. kewenangan Menteri; dan/atau
      - c. usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.
    - - a. Barang yang dibutuhkan oleh Importir berupa Barang modal dalam keadaan tidak baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali;
      - b. Barang atau peralatan dalam keadaan tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan Kembali sebagai akibat bencana alam, serta Barang dalam keadaan tidak baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - c. Barang dalam keadaan tidak baru yang merupakan sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun, yang diimpor untuk bahan baku dan/atau penolong industri; atau
      - d. Barang yang diimpor dengan tujuan tertentu.
    - - a. mesin dan peralatan mesin usia paling lama 20 (dua puluh) tahun kelompok A yang diimpor oleh pemakai langsung dengan uraian Barang dan pos tarif/harmonized system yang tidak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
      - b. alat angkut kelompok C dengan uraian Barang, pos tarif/harmonized system, dan/atau batas usia yang tidak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- - - - a. Barang yang berpotensi mengganggu keamanan negara;
      - b. Barang yang berpotensi mengganggu keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
      - c. Barang yang berpotensi mengganggu moral masyarakat;
      - d. Barang kebutuhan pokok;
      - e. Barang modal yang diimpor dalam keadaan tidak baru; dan/atau
      - f. Barang kebutuhan industri strategis untuk kepentingan nasional.
  - - - a. negara asal Barang;
      - b. negara muat; atau
      - c. pelabuhan muat, di luar negeri.
    - - a. dokumen pelengkap pabean yang pemeriksaannya dilakukan di Kawasan Pabean; atau
      - b. dokumen persyaratan Impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (post border).
    - - a. nomor dan tanggal terbit Laporan Surveyor;
      - b. pos tarif/harmonized system;
      - c. jumlah dan satuan Barang; dan
      - d. pelabuhan tujuan, kecuali Laporan Surveyor yang diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB.
    - - a. nomor dan tanggal terbit Laporan Surveyor;
      - b. pos tarif/harmonized system; dan
      - c. pelabuhan tujuan, kecuali Laporan Surveyor yang diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB.
- - - - (1) Pemasukan Barang ke KPBPB dari luar Daerah Pabean belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor, kecuali atas pemasukan Barang untuk kepentingan perlindungan konsumen atas Barang yang diedarkan di KPBPB dan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
      - (2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
      - (3) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
      - (4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan penetapan Dewan Kawasan.
      - (5) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap:
        
        a. pengeluaran kembali Barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
        
        b. pengeluaran Barang yang sepenuhnya diperoleh di KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
        
        c. pengeluaran Barang hasil produksi di KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean; dan/atau
        
        d. Barang dari luar Daerah Pabean yang pada saat pemasukan ke KPBPB telah dilakukan pemenuhan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor.
      - (6) Barang hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
      - (5) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (7) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) terhadap Barang untuk kepentingan perlindungan konsumen atas Barang yang diedarkan di KPBPB dan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup untuk kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah KPBPB diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KPBPB dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor dalam Peraturan Menteri ini.
      - (8) Perizinan Berusaha di bidang Impor Barang dalam keadaan tidak baru berupa Barang modal untuk tujuan relokasi industri atau dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) untuk kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah KPBPB diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KPBPB dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor dalam Peraturan Menteri ini.
      - (9) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
      - (10) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diajukan oleh:
        
        a. Pelaku Usaha di KPBPB; atau
        
        b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang atau yang menerima Barang.
      - (11) Penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui sistem pelayanan berbasis elektronik yang disediakan oleh Badan Pengusahaan KPBPB yang terintegrasi dengan SINSW untuk diteruskan ke Sistem INATRADE.
      - (12) Dalam hal Badan Pengusahaan KPBPB belum memiliki sistem pelayanan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan SINSW, penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) difasilitasi melalui SINSW.
      - (13) Terhadap pengeluaran Barang modal dalam keadaan tidak baru dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang pada saat pemasukan ke KPBPB dalam keadaan baru, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
      - (14) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB.
      - (15) Barang untuk kepentingan perlindungan konsumen atas Barang yang diedarkan di KPBPB dan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    - - (1) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB Sabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang dilarang Impor.
      - (2) Pemasukan Barang ke KPBPB Sabang dari luar Daerah Pabean tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
      - (3) Pemasukan Barang ke KPBPB Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
      - (4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang dari KPBPB Sabang ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
  - - - (1) Impor Barang ke KEK belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
      - (2) Untuk kepentingan nasional yang mencakup keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup di KEK, Menteri dapat menetapkan berlakunya kebijakan dan pengaturan Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara selektif setelah berkoordinasi dengan Dewan Nasional.
      - PM 7/2024
        (3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk kegiatan usaha di KEK berdasarkan penetapan Dewan Nasional.
      - PM 7/2024
        (3a) Kegiatan usaha di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan KEK.
      - (4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang Impor untuk dipakai dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
      - (5) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
      - (6) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan terhadap:
        
        a. pengeluaran Barang hasil produksi di KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
        
        b. Barang dari luar Daerah Pabean yang pada saat Impor ke KEK telah dilakukan pemenuhan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor;
        
        c. pengeluaran Barang yang sepenuhnya diperoleh di KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
        
        d. Barang sisa proses produksi, Barang sisa pengemas, atau Barang sisa dari hasil perusakan di KEK;
        
        e. Barang sisa dari kegiatan usaha berupa waste /scrap di KEK; dan/atau
        
        f. pemindahtanganan Barang modal dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang pada saat pemasukan ke KEK dalam keadaan baru, apabila telah dipergunakan dalam jangka Waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
      - PM 7/2024
        (7) Barang hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa Barang hasil pengolahan, perakitan, atau pemasangan Barang dan bahan.
      - (8) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk:
        
        a. Impor Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK; atau
        
        b. Persetujuan Impor Barang modal dalam keadaan tidak baru untuk tujuan relokasi industri atau dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5), diterbitkan oleh Administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KEK.
      - PM 7/2024
        (8a) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diajukan oleh:
        
        a. Pelaku Usaha di KEK; atau
        
        b. Importir.
      - (9) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
      - (10) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diajukan oleh:
        
        a. Pelaku Usaha di KEK; atau
        
        b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang atau yang menerima Barang.
      - (11) Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal atas Barang yang diberikan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melalui SINSW yang terintegrasi dengan Sistem INATRADE.
      - (12) Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK menyampaikan notifikasi atau pemberitahuan terhadap Barang yang dikenakan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang perlu dinotifikasikan atau diberitahukan sesuai kesepakatan internasional atau ketentuan peraturan perundang-undangan kepada kementerian atau lembaga terkait dan menembuskan notifikasi atau pemberitahuan tersebut kepada Direktur Jenderal.
      - (13) Dalam hal Administrator KEK belum memenuhi kesiapan dalam penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor Barang ke KEK, penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK.
      - (14) Kesiapan Administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan oleh Dewan Nasional KEK.
      - (15) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap Impor Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK.
      - (16) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - - - (1) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor dikecualikan terhadap pemasukan Barang Impor ke TPB.
      - (2) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
        
        a. Kawasan Berikat;
        
        b. Pusat Logistik Berikat;
        
        c. Gudang Berikat;
        
        d. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
        
        e. Toko Bebas Bea;
        
        f. Tempat Lelang Berikat; atau
        
        g. Kawasan Daur Ulang Berikat.
      - (3) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor tetap berlaku atas pengeluaran Barang Impor dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean tujuan diimpor untuk dipakai.
      - PM 7/2024
        (4) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor atas pengeluaran Barang dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean tujuan diimpor untuk dipakai dikecualikan terhadap:
        
        a. Barang hasil produksi di Kawasan Berikat;
        
        b. Barang sisa proses produksi, Barang sisa pengemas, atau Barang sisa dari hasil perusakan di Kawasan Berikat;
        
        c. Barang contoh dari Kawasan Berikat;
        
        d. Barang sisa dari hasil perusakan di Gudang Berikat;
        
        e. Barang sisa dari kegiatan sederhana berupa waste /scrap di Pusat Logistik Berikat dan/atau Gudang Berikat;
        
        f. Barang sampel yang diberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat diperjualbelikan serta dikemas secara khusus dalam jumlah yang lebih sedikit dari produk komersial terkecil untuk keperluan pameran di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
        
        g. Penjualan Barang Impor kepada orang tertentu dengan batasan tertentu di Toko Bebas Bea sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan;
        
        h. Barang yang saat pemasukannya sudah memenuhi ketentuan pembatasan Impor;
        
        i. Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok ke tempat lain dalam Daerah Pabean kepada pemilik kartu identitas lintas batas dengan batasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
        
        j. Pemindahtanganan Barang modal dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang pada saat pemasukan dalam keadaan baru, apabila telah dipergunakan dalam jangka Waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
      - (5) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
      - (6) Untuk kepentingan perekonomian nasional, Menteri dapat menetapkan secara selektif berlakunya ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor atas pemasukan Barang Impor ke TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
      - (7) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk:
        
        a. pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke dalam TPB; atau
        
        b. pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
      - (8) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diajukan oleh:
        
        a. Pelaku Usaha TPB; atau
        
        b. Importir.
      - (9) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diajukan oleh:
        
        a. Pelaku Usaha TPB;
        
        b. Importir; atau
        
        c. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang atau yang menerima Barang.
      - (10) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pemasukan Barang Impor ke TPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang dilarang Impor.
      - (11) Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - - - (1) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor dikecualikan terhadap Impor Barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam skema pembebasan pada kemudahan Impor tujuan ekspor.
      - (2) Untuk kepentingan perekonomian nasional, Menteri dapat menetapkan secara selektif berlakunya ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor atas Impor Barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam skema pembebasan pada kemudahan Impor tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
      - (3) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap Impor Barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang dilarang Impor.
      - (4) Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- - - - PM 7/2024
        Pasal 31
        
        (1) Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API dapat melakukan Impor atas Barang bebas Impor.
        
        (2) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pemenuhan NIB yang berlaku sebagai API.
        
        (3) Impor atas Barang bebas Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan untuk kegiatan usaha.
        
        (4) Impor atas Barang bebas Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
        
        a. Barang promosi;
        
        b. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
        
        c. Barang kiriman;
        
        d. Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
        
        e. Barang yang merupakan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah;
        
        f. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
        
        g. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud;
        
        h. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud;
        
        i. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud; dan
        
        j. Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional.
        
        (5) Impor atas Barang bebas Impor dengan tujuansebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam keadaan baru dilakukan tanpa surat keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri.
        
        (6) Impor atas Barang bebas Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan terhadap Barang dalam keadaan tidak baru.
        
        (7) Terhadap Impor atas Barang bebas Impor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
        
        (8) Barang bebas Impor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    - - PM 7/2024
        Pasal 32
        
        (1) Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API dapat melakukan Impor atas Barang yang dibatasi Impor.
        
        (2) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari:
        
        a. NIB yang berlaku sebagai API;
        
        b. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
        
        c. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
        
        d. ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan.
        
        (3) Impor atas Barang yang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan untuk kegiatan usaha.
        
        (4) Impor atas Barang yang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadapBarang dalam keadaan baru dan/atau Barang dalam keadaan tidak baru.
        
        (5) Terhadap Impor atas Barang yang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
        
        (6) Barang yang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    - - PM 7/2024
        Pasal 33
        
        (1) Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API dapat melakukan Impor atas:
        
        a. Barang bebas Impor; dan/atau
        
        b. Barang yang dibatasi Impor.
        
        (2) Impor atas Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan untuk kegiatan usaha.
        
        (3) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan dari:
        
        a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
        
        b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
        
        c. ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan.
        
        (4) Impor atas Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap Barang dalam keadaan baru dan/atau Barang dalam keadaan tidak baru.
        
        (5) Terhadap Impor atas Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
        
        (6) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    - - PM 7/2024
        Pasal 34
        
        (1) Impor Barang kiriman pekerja migran Indonesia, Barang pribadi penumpang, Barang pribadi awak sarana pengangkut, Barang pelintas batas, Barang pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dan Barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos dapat dilakukan terhadap:
        
        a. Barang bebas Impor; dan/atau
        
        b. Barang yang dibatasi Impor.
        
        (2) Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
        
        (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diimpor dalam keadaan baru dan/atau keadaan tidak baru.
        
        (4) Barang yang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dilakukan terhadap barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup.
        
        (5) Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kelompok Barang yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
        
        (6) Selain barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Impor Barang pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing tidak dapat dilakukan untuk kendaraan bermotor.
        
        (7) Impor Barang kiriman pekerja migran Indonesia, Barang pribadi penumpang, Barang pribadi awak sarana pengangkut, Barang pelintas batas, Barang pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dan Barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pemenuhan NIB yang berlaku sebagai API.
        
        (8) Dalam hal Impor Barang kiriman pekerja migran Indonesia, Barang pribadi penumpang, Barang pribadi awak sarana pengangkut, Barang pelintas batas, Barang pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dan Barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos dilakukan atas Barang yang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Impor dikecualikan dari:
        
        a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
        
        b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
        
        c. ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan.
        
        (9) Impor Barang pelintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - - - PM 7/2024
        Pasal 35
        
        (1) Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API dapat melakukan Impor atas
        
        a. Barang bebas Impor; dan/atau
        
        b. Barang yang dibatasi Impor.
        
        (2) Impor atas Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan usaha.
        
        (3) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan dari:
        
        a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
        
        b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
        
        c. ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan.
        
        (4) Impor atas Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap Barang dalam keadaan baru dan/atau Barang dalam keadaan tidak baru.
        
        (5) Terhadap Impor atas Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
        
        (6) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
      - Pasal 36
        Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 diberlakukan terhadap Impor Barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean dan pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke dalam KPBPB.
- - - - (1) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 35 ayat (3), Importir harus mengajukan permohonan lengkap secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
      - (2) Penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
      - (3) Menteri memberikan mandat penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
      - (4) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
      - (5) Untuk mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir harus memiliki hak akses.
      - (6) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
    - - (1) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diajukan oleh warga negara asing yang merupakan pejabat pada badan internasional yang bertugas di Indonesia dan/atau pejabat pada kantor perwakilan negara asing di Indonesia, hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli paspor.
      - (2) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam 37 ayat (1) diajukan oleh pemerintah untuk keperluan pemerintah sendiri atau hibah, hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli nomor pokok wajib pajak bendahara satuan kerja.
      - (3) Pengajuan permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan berupa pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya.
      - (4) Dalam hal pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir tidak mengunggah pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian
      - terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya ke SINSW.
      - (5) Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:
        
        a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
        
        b. data dan/atau informasi terkait pertimbangan teknis dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
        
        c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan surat keterangan, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan surat keterangan.
    - - (1) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan mencantumkan kode quick response (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan surat keterangan.
      - (2) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW terhitung sejak permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan surat keterangan.
      - (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) surat keterangan dalam satu waktu.
      - (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit berupa:
        
        a. nomor dan tanggal terbit surat keterangan;
        
        b. identitas Importir;
        
        c. pos tarif/harmonized system;
        
        d. jenis/uraian Barang;
        
        e. jumlah Barang dan satuan Barang; dan
        
        f. masa berlaku.
      - (5) Identitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat elemen data atau keterangan paling sedikit berupa:
        
        a. nama perusahaan; dan
        
        b. alamat perusahaan.
      - (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
      - (7) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
        
        a. dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor; atau
        
        b. dokumen persyaratan Impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (post border).
      - (8) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, dilakukan penelitian antara surat keterangan dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor paling sedikit mengenai:
        
        a. nomor dan tanggal terbit surat keterangan;
        
        b. pos tarif/harmonized system; dan
        
        c. jumlah Barang dan satuan Barang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
      - (9) Terhadap elemen data dan/atau keterangan berupa jenis/uraian Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (10) Terhadap elemen data dan/atau keterangan berupa masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor, keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih berlaku.
      - (11) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (12) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), dilakukan penelitian atas nomor pokok wajib pajak Importir berdasarkan data dan/atau keterangan yang telah tersedia secara elektronik di SINSW yang berasal dari Sistem OSS.
      - (13) Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
      - (14) Dalam hal satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (13) belum ditetapkan, satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e sesuai dengan ketentuan internasional.
      - (15) Masa berlaku surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - - - (1) Importir dapat melakukan pembatalan yang disertai dengan alasan pembatalan terhadap proses penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke sistem INATRADE.
      - (2) Importir bertanggung jawab terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pembatalan.
      - (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sebelum permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
  - - - (1) Pembatalan dapat dilakukan terhadap:
        
        a. surat keterangan yang telah diterbitkan; dan
        
        b. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.
      - (2) Pencabutan dapat dilakukan terhadap:
        
        a. surat keterangan yang telah diterbitkan; dan
        
        b. telah dilakukan realisasi Impor atau sedang dilakukan realisasi impor.
      - (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat kesalahan:
        
        a. wewenang;
        
        b. prosedur; dan/atau
        
        c. substansi.
      - (4) Terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemberitahuan kepada Importir pemilik Barang.
      - (5) Dalam hal terdapat Barang yang masih dalam proses pengapalan atau pengangkutan, pencabutan surat keterangan dilakukan setelah Barang tersebut diselesaikan proses kepabeanannya.
      - (6) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan surat pernyataan tidak akan melakukan proses pengapalan selain Barang yang telah dikapalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
      - (7) Pembatalan surat keterangan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap Barang Impor yang belum dikapalkan.
- - - - a. Barang Impor sementara diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah; atau
      - b. Barang Impor sementara dengan tujuan dihibahkan kepada pemerintah pusat.
    - - a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor sementara; dan
      - b. surat keterangan dari instansi pemerintah pemilik proyek, dalam hal Barang Impor sementara diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah atau surat keterangan dari pemberi hibah bantuan di luar negeri (gift certificate atau memorandum of understanding) yang menyatakan bahwa barang Impor sementara tersebut dihibahkan kepada pemerintah pusat, dalam hal Barang Impor sementara dengan tujuan dihibahkan kepada pemerintah pusat.
- - - - (1) Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual yang merupakan Barang bebas Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P setelah mendapat surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
      - (2) Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan surat keterangan untuk Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual yang merupakan Barang bebas Impor.
      - (3) Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual yang merupakan Barang bebas Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, kecuali ketentuan Pasal 2 ayat (14) dan ayat (15).
      - (4) Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual yang merupakan Barang bebas Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
      - (5) Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer dilakukan oleh Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri.
      - (6) Daftar sektor, sub sektor, atau Barang manufaktur terhadap Impor Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (7) Persyaratan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
      - (8) Masa berlaku atas surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
      - (9) Bentuk hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - - - (1) Apabila terdapat perubahan data pada surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Importir harus mengajukan permohonan perubahan surat keterangan lengkap sesuai dengan persyaratan perubahan surat keterangan.
      - (2) Data pada surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
        
        a. identitas Importir;
        
        b. pos tarif/harmonized system;
        
        c. jenis/uraian Barang; dan/atau
        
        d. jumlah Barang dan satuan Barang.
      - (3) Identitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat elemen data atau keterangan paling sedikit berupa:
        
        a. nama perusahaan; dan
        
        b. alamat perusahaan.
      - (4) Perubahan pos tarif/harmonized system, dan/atau satuan Barang dalam surat keterangan hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.
      - (5) Permohonan perubahan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan perubahan surat keterangan.
      - (6) Dalam hal permohonan perubahan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
      - (7) Dalam hal dokumen persyaratan perubahan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.
      - (8) Dokumen persyaratan perubahan surat keterangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
        
        a. hasil pindai dokumen asli;
        
        b. elemen data; dan/atau
        
        c. status pengakuan/penetapan Pelaku Usaha.
      - (9) Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:
        
        a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
        
        b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan
        
        c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan perubahan surat keterangan,
        
        dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan perubahan surat keterangan.
      - (10) Apabila dokumen persyaratan, data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terbukti tidak benar, Importir dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (11) Persyaratan perubahan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    - - (1) Apabila permohonan perubahan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perubahan surat keterangan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode quick response (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan surat keterangan.
      - (2) Apabila permohonan perubahan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW terhitung sejak permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan surat keterangan.
      - (3) Masa berlaku perubahan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa masa berlaku surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (8).
      - (4) Masa berlaku perubahan surat keterangan berupa:
        
        a. tanggal awal, berlaku sejak tanggal terbit perubahan surat keterangan; dan
        
        b. tanggal akhir, sama dengan tanggal akhir yang tercantum pada surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang telah diterbitkan.
      - (5) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku terhadap pos tarif/harmonized system, jenis/uraian Barang, jumlah Barang dan satuan Barang, yang merupakan hasil perubahan.
      - (6) Tanggal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus:
        
        a. sebelum tanggal dokumen manifest BC 1.1; atau
        
        b. sama dengan tanggal dokumen manifest BC 1.1.
      - (7) Selain pos tarif/ harmonized system, jenis/uraian Barang, jumlah Barang dan satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masa berlaku perubahan surat keterangan berupa berupa tanggal awal dan tanggal akhir, sesuai dengan masa berlaku surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang telah diterbitkan.
  - - - (1) Ketentuan mengenai pembatalan proses penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan proses penerbitan surat keterangan untuk Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual yang merupakan Barang bebas Impor.
      - (2) Ketentuan mengenai pembatalan dan pencabutan surat keterangan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan dan pencabutan surat keterangan yang telah diterbitkan untuk Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual yang merupakan Barang bebas Impor.
  - - - PM 3/2024
        (1) Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual yang merupakan Barang dibatasi Impor, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P setelah mendapat Persetujuan Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
      - PM 3/2024
        (1a) Selain Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual yang merupakan Barang dibatasi Impor dapat dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
      - (2) Ketentuan mengenai penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Persetujuan Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual yang merupakan Barang dibatasi Impor.
      - PM 3/2024
        (2a) Ketentuan mengenai Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi atau Penelusuran Teknis Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual yang merupakan Barang dibatasi Impor.
      - (3) Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual yang merupakan Barang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, kecuali ketentuan Pasal 2 ayat (14) dan ayat (15).
      - (4) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang telah mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari kewajiban memiliki Persetujuan Impor untuk Barang yang telah dikenakan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
      - (5) Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
      - (6) Impor Barang manufaktur sebagai Barang Komplementer dilakukan oleh Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri.
      - (7) Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
      - (8) Bentuk hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    - - (1) Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual yang merupakan Barang dibatasi Impor yang dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P di KPBPB, KEK, dan TPB atas Barang yang tidak termasuk Barang perlindungan konsumen dan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, dikecualikan terhadap ketentuan Persetujuan Impor dari Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
      - (2) Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual yang merupakan Barang dibatasi Impor yang dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P di KPBPB, KEK, dan TPB atas Barang untuk kepentingan perlindungan konsumen dan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan Persetujuan Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual.
      - (3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan berdasarkan:
        
        a. penetapan Dewan Kawasan, untuk pemasukan Barang ke KPBPB; atau
        
        b. penetapan Dewan Nasional, untuk Impor Barang ke KEK.
      - (4) Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah:
        
        a. KPBPB diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KPBPB;
        
        b. KEK diterbitkan oleh Administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KEK; dan
        
        c. TPB diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
      - (5) Barang untuk kepentingan perlindungan konsumen dan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diimpor atau dilakukan pemasukan ke KPBPB, KEK, dan TPB untuk tujuan Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual.
      - (6) Barang untuk kepentingan perlindungan konsumen dan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- - - - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
      - b. Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7),
      - wajib menyampaikan laporan realisasi Impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.
    - - a. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi Barang yang diimpor; atau
      - b. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi Barang hasil olahan atau hasil produksi Barang yang diimpor,
      - baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.
    - - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar atau Importir Produsen dan Persetujuan Impor, serta Laporan Surveyor, Importir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor;
      - b. Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar atau Importir Produsen dan PersetujuanImpor, Importir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor;
      - c. Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar atau Importir Produsen dan Laporan Surveyor, Importir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Perizinan Berusaha berupa Importir Terdaftar atau Importir Produsen; dan
      - d. Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor, Importir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Perizinan Berusaha berupa Persetujuan Impor.
    - - a. jenis/uraian Barang;
      - b. pos tarif/harmonized system;
      - c. jumlah Barang;
      - d. nilai Barang;
      - e. pelabuhan tujuan;
      - f. negara asal;
      - g. nomor dan tanggal Laporan Surveyor, untuk Impor Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan
      - h. nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Impor.
    - - a. nomor dan tanggal kontrak penjualan atau pendistribusian;
      - b. nama dan alamat distributor atau konsumen;
      - c. tanggal pendistribusian;
      - d. volume atau jumlah pendistribusian; dan
      - e. harga Barang.
  - - - a. paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah masa berlaku surat keterangan berakhir, untuk surat keterangan yang berlaku 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor; dan
      - b. setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya, untuk surat keterangan yang berlaku lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor, melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
    - - a. jenis/uraian Barang;
      - b. pos tarif/harmonized system;
      - c. jumlah Barang;
      - d. nilai Barang;
      - e. pelabuhan tujuan;
      - f. negara asal; dan
      - g. nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Impor.
- - - - a. laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1); atau
      - b. laporan realisasi Impor dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2),
      - dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik melalui SINSW.
    - - a. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar atau Importir Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2);
      - b. penangguhan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), untuk Persetujuan Impor berikutnya selama Importir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), untuk Persetujuan Impor yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor;
      - c. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), untuk Persetujuan Impor yang berlaku lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor, apabila pengenaan sanksi administrative dilakukan dalam masa berlaku Persetujuan Impor;
      - d. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) untuk Persetujuan Imporberikutnya selama Importir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan setelah masa berlaku Persetujuan Impor berakhir; dan/atau
      - e. rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, untuk Importir yang hanya memiliki Laporan Surveyor.
  - - - a. penangguhan penerbitan surat keterangan untuk pengecualian Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berikutnya selama Importir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), untuk surat keterangan yang berlaku 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor;
      - b. pembekuan surat keterangan untuk pengecualian Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), untuk surat keterangan yang berlaku lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor, apabila pengenaan sanksi administrative dilakukan dalam masa berlaku surat keterangan;atau
      - c. penangguhan penerbitan surat keterangan untuk pengecualian Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berikutnya selama Importir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), untuk surat keterangan yang berlaku lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor, apabila pengenaan sanksi administrative dilakukan setelah masa berlaku surat keterangan berakhir.
  - - - telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sepanjang Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) masih berlaku;
      - telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
      - terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - - laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1); atau
      - laporan realisasi Impor dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2);
    - - telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; atau
      - terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - - telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sepanjang surat keterangan masih berlaku, untuk surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor atau untuk surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor;
      - telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
      - terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - - telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; atau
      - terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - - laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1); atau
      - laporan realisasi Impor dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
    - - telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; atau
      - terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - - - a. rekomendasi pencabutan NIB yang berlaku sebagai API, dalam hal:
        
        melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; atau
        
        dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan NIB yang berlaku sebagai API;
      - b. pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor dalam hal:
        
        terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Barang Impor yang telah diimpor kepada pihak lain, untuk Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P, kecuali terhadap:
        
        a) Barang berupa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (16) huruf a;
        
        b) Barang modal yang diimpor dalam keadaan baru oleh API-P yang telah dipergunakan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (16) huruf b;
        
        c) Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (16) huruf c, Pasal 44, dan Pasal 48; atau
        
        d) Barang yang diperdagangkan atau dipindahtangankan oleh Pelaku Usaha berupa badan usaha pemegang izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi serta izin usaha niaga minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (16) huruf d;
        
        ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan data atau informasi permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor, perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
        
        terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga, atau instansi teknis terkait;
        
        mengimpor Barang dengan jenis dan/atau jumlah yang tidak sesuai dengan data atau informasi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor;
        
        terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor;
        
        melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; atau
        
        dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor; dan/atau
      - c. pencabutan surat keterangan dalam hal:
        
        ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan data atau informasi permohonan surat keterangan;
        
        mengimpor Barang dengan jenis dan/atau jumlah yang tidak sesuai dengan data atau informasi yang tercantum dalam surat keterangan;
        
        terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam surat keterangan;
        
        melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; atau 5. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan surat keterangan.
  - - - a. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
      - b. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
      - c. pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
      - d. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis;
      - e. pembekuan Laporan Surveyor; dan/atau
      - f. pencabutan Laporan Surveyor.
    - - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - b. rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh direktorat jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga; atau
      - c. usulan/rekomendasi dari kementerian atau Lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
    - - a. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicabut; atau
      - b. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diaktifkan kembali,
      - c. terdapat usulan pencabutan pengenaan sanksi oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
      - b. terdapat usulan pencabutan pengenaan sanksi oleh direktorat jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga; atau
      - a. Importir telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - dalam hal:
    - - a. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dicabut; atau
      - b. pembekuan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diaktifkan kembali,
      - dalam hal:
      - a. Importir telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - b. terdapat usulan pencabutan pengenaan sanksi oleh direktorat jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga; atau
      - c. terdapat usulan pencabutan pengenaan sanksi oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
  - - - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam:
        
        Pasal 53 ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf c;
        
        Pasal 55 huruf a; dan
        
        Pasal 56 huruf a; dan
      - b. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam:
        
        Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf b;
        
        Pasal 55 huruf c; dan
        
        Pasal 56 huruf d,
      - dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
  - - - a. laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1); atau
      - b. laporan realisasi Impor dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2),
      - tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor dan/atau laporan realisasi distribusi.
    - - a. Barang yang diimpor oleh Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U; atau
      - b. Barang hasil olahan atau hasil produksi Barang yang diimpor oleh Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P,
      - yang telah direalisasikan sampai dengan masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor berakhir.
    - - a. rekomendasi pencabutan NIB yang berlaku sebaga API;
      - b. pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor yang masih berlaku;
      - c. penangguhan proses penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
      - d. penangguhan proses penerbitan surat keterangan; dan/atau
      - e. rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- - - - a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan:
        
        Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
        
        perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
        
        perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
        
        surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); atau
        
        perubahan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5); dan/atau
      - b. penyampaian laporan:
        
        realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1); atau
        
        realisasi Impor dan/atau laporan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), disampaikan kepada Menteri secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I.
    - - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
      - b. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan
      - c. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor, paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
    - - a. surat penolakan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
      - b. surat penolakan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan
      - c. surat penolakan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor, paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
  - - - a. peringatan, pembekuan, dan pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf c, Pasal 55 huruf a, Pasal 57 ayat (1) huruf b, serta pengaktifan kembali pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a;
      - b. peringatan, pembekuan, dan pencabutan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf b, Pasal 55 huruf c,dan Pasal 57 ayat (1) huruf c, serta pengaktifan kembali pembekuan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d;
      - c. penangguhan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dan/atau penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d dan Pasal 55 huruf b, serta pencabutan penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dan huruf c; dan
      - d. penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a dan huruf c, dan Pasal 55 huruf d, serta pencabutan penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dan huruf f,
      - dilakukan secara manual oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- - - - Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan Persetujuan Impor tetap hanya dipersyaratkan Persetujuan Impor;
      - Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan Persetujuan Impor menjadi dipersyaratkan:
        
        a) Persetujuan Impor; dan
        
        b) Laporan Surveyor,
      - Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor menjadi dipersyaratkan hanya Persetujuan Impor; atau
      - Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor tetap dipersyaratkan Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor, kecuali diatur lain sebagaimana dimaksud pada huruf b;
    - - Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan Laporan Surveyor tetap hanya dipersyaratkan Laporan Surveyor, kecuali diatur lain sebagaimana dimaksud pada huruf t dan huruf u;
      - Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor menjadi hanya dipersyaratkan Laporan Surveyor; atau
      - Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor tetap dipersyaratkan Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor, kecuali diatur lain sebagaimana dimaksud pada huruf v;