Lahirnya Orde Baru ditandai Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari tiga tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Akan tetapi sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka. Hingga terjadi peristiwa G30S/PKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30S/PKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal itu membuatnya mengeluarkan Surat Perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Supersemar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam Surat Perintah tersebut Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik.
Penyelewengan Pemerintah Orde Baru dapat ditelusuri dari maraknya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Korupsi yang menggerogoti keuangan negara, kolusi yang merusak tatanan hukum, dan nepotisme yang memberi perlakuan istimewa kepada kerabat dan kawan penguasa, menyebabkan jatuhnya pemerintahan Orde Baru.
Penyebab utama kegagalan perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru adalah praktik korupsi dan monopoli perusahaan milik Keluarga Cendana, serta krisis moneter.
Berbagai permasalahan itu berdampak pada anjloknya kepercayaan perbankan luar negeri dan kreditor luar negeri terhadap usaha perbankan serta pelaku ekonomi dalam negeri. Penyelewengan di bidang politik dan krisis moneter Orde Baru, membuat kondisi ekonomi Indonesia semakin tidak terkendali dan berkembang menjadi krisis multidimensi.