Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PTK 007 Revisi 5 Amendemen 1 JukLak - Coggle Diagram

- - - - 3.1.1. Apabila diperlukan konversi, modifikasi, dan/atau fabrikasi utk fasilitas produksi terpung, termasuk pelaksanaan peerencaan (engineering design), pembangunan hull, pembangunan topside / module, dan pengintegrasian topside / module dengan hull, maka wajib dilakukan di wilayah negara RI
        
        3.1.1.1. Pelaksanaan konversi, modifikasi, dan/atau fabrikasi utk fasilitas produksi terapaung, dpt dilakukan di luar wilayah negara RI dgn pembuktian bahwa tdk tersedia atau tdk cukup tersedia fasilitas atau pelaksana pekerjaan di wilayah negara RI.
        
        3.1.1.2. Pembuktian ketersediaan fasilitas atau pelaksana pekerjaan di wilayah negara RI diperoleh melakui data-data SKK MIGAS, data-data instansi pemerintah, dan/atau data hasil survei lembaga independen.
      - 3.1.2. Klasifikasi Kapal wajib ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yg dikeluarkan oleh KemenHub.
      - 3.1.3. Mengutamakan pengadaan bersama antar KKKS Cost Recovery dan/atau KKKS Gross Split di wilayah operasi berdekatan yg memiliki kebutuhan operasi yg sama atau mengoptimalkan penggunaan bersama Kapal penunjang operasi, seperti medical evacuation boat, crew boat, atau service boat.
      - 3.1.4. KKKS CR dpt mensyaratkan pengujian kelayakan Kapal yg pelaksanaannya dilakukan senddiri oleh KKKS CR atau berdasarkan hasil inspeksi oleh lembaga survei independen (marine warranty surveyor).
      - 3.1.5. KKKS CR mensyaratkan dlm Kontrak utk pelaksanaan pemeliharaan Kapal termasuk Dry Docking di wilayah negara RI selama periode Kontrak, dgn tetap mempertimbangkan ketersediaan fasilitas.
    - - 3.2.1. Prakualifikasi dpt diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yg dpt menyediakan Kapal berbendera Indonesia maupun asing. Calon Peserta Tender menyampaikan kandidat Kapal yg akan ditawarkan pada proses Tender.
      - 3.2.2. Apabila terdapat Kapal berbendera Indonesia lulus Prakualifikasi, maka Proses Tender dilakukkan secara bertahap dgn urutan sebagai berikut:
        
        3.2.2.1. Tender dgn mengundang Peserta Tender yg menyampaikan kandidat Kapal berbendera Indonesia.
        
        3.2.2.2. Apabila Tender pada butir 3.2.2.1. tdk terdpt Kapal berbendera Indonesia yg ditawarkan, lulus evaluasi, atau tercapai kesepakatan harga, maka proses Tender dinyatakan gagal. Tender ulang dilakukan dgn mengundaang Peserta Tender yg menyampaikan kandidat Kapal berbedera Indonesia dan asing.
      - 3.2.3. Apabila tdk terdpt Kapal berbendera Indonesia yg lulus Prakualifikasi, maka proses Tender dilaksanakan dgn mengundang Peserta Tender yg menyampaikan kandidat Kapal berbendera asing.
      - 3.2.4. Tender kapal fasilitas produksi terapung yg dilengkapi pemrosesan migas (antara lain FPSO, FPU, MPOU, dan fasilitas sejenis lainnya), yg memerlukan konversi, modifikasi, dan/atau fabrikasi tdk mensyaratkan kewajiban berbendera Indonesia dlm Prakualifikasi dan Tender, namum ditetapkan sebagai komitmen dlm Kontrak utk wajib berbendera Indonesia pada saat dimulainya masa penyewaan.
    - - Khusus utk Peserta Tender yg menawarkan Kapal Produk Dlm Negeri, dlm evaluasi harga selain preferensi TKDN dan preferensi status perusahaan, Panitia Tender memberikan tambahan preferensi alat kerja utama dgn urutan dan rumusan penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) sebagai berikut: