Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PERPRES 14 TAHUN 2024 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENANGKAPAN DAN…

- - - - a. kontrak bagi hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi;
      - b. kontrak bagi hasil gross split; atau
      - c. Kontrak Kerja Sama lainnya.
  - - - a. rencana pengembangan lapangan yang pertama atau perubahan atas rencana pengembangan lapangan yang pertama yang telah disetujui; atau
      - b. rencana pengembangan lapangan selanjutnya atau perubahan atas rencana pengembangan lapangan selanjutnya yang telah disetujui.
    - - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;
      - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan/atau
      - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
  - - - a. teknis;
      - b. keekonomian; dan
      - c. keamanan operasi.
    - - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;
      - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan/atau
      - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- - - - (1) Penyelenggaraan CCS pada Wilayah lzin Penyimpanan Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan Izin Eksplorasi dan Izin Operasi Penyimpanan yang diterbitkan oleh Menteri.
      - (2) Dalam menerbitkan Izin Eksplorasi dan Izin Operasi Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melimpahkan kewenangannya kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal.
      - (3) Penyelenggaraan CCS berdasarkan Izin Eksplorasi dapat dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
      - (4) Penyelenggaraan CCS berdasarkan lzin Operasi Penyimpanan hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha.
      - (5) Wilayah lzin Penyimpanan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan area yang dapat berada di:
        
        a. wilayah terbuka;
        
        b. wilayah izin usaha pertambangan; dan/atau
        
        c. Wilayah Kerja.
  - - - (1) Menteri menyiapkan Wilayah lzin Penyimpanan Karbon yang akan ditetapkan.
      - (2) Selain dilaksanakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyiapan Wilayah lzin Penyimpanan Karbon dapat berdasarkan usulan dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
      - (3) Penyiapan Wilayah lzin Penyimpanan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
        
        a. penilaian risiko awal; dan
        
        b. evaluasi teknis atas hasil pengolahan data, kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi, atau survei umum.
      - (4) Dalam hal Wilayah lzin Penyimpanan Karbon yang disiapkan bertampalan (overlay) atau berada dalam 1 (satu) wilayah dengan Wilayah Kerja dan/atau wilayah izin usaha pertambangan, penyiapan Wilayah lzin Penyimpanan Karbon dilakukan dengan kerja sama pemanfaatan data dan/atau pemanfaatan bersama fasilitas permukaan.
    - - (1) Menteri menetapkan Wilayah lzin Penyimpanan Karbon dan ketentuan-ketentuan pokok kegiatan usaha CCS yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
      - (2) Dalam rangka penetapan Wilayah lzin Penyimpanan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dengan:
        
        a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
        
        b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang; dan/atau
        
        c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
      - (3) Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.
      - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiapan dan penetapan Wilayah lzin Penyimpanan Karbon diatur dalam Peraturan Menteri.
    - - (1) Menteri melakukan penawaran Wilayah lzin Penyimpanan Karbon kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
      - (2) Penawaran Wilayah lzin Penyimpanan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi terbatas atau lelang dengan berasaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat.
      - (3) Seleksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Wilayah Izin Penyimpanan Karbon yang diusulkan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
      - (4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengusulkan Wilayah lzin Penyimpanan Karbon, mendapatkan hak untuk menyamai penawaran tertinggi (right to match) pada saat dinilai memenuhi kemampuan teknis dan finansial dalam proses evaluasi seleksi terbatas.
      - (5) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Wilayah lzin Penyimpanan Karbon yang disiapkan oleh Menteri.
      - (6) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengikuti seleksi terbatas atau lelang harus memiliki:
        
        a. kemampuan teknis yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha Hulu, tambang, atau geothermal;
        
        b. kemampuan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun; dan
        
        c. kemampuan finansial untuk menjalankan kegiatan Eksplorasi ZTI dan/atau kegiatan operasi Penyimpanan Karbon pada Wilayah lzin Penyimpanan Karbon.
      - (7) Dalam hal peserta seleksi terbatas atau lelang merupakan konsorsium Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap, peserta seleksi terbatas atau lelang harus menyampaikan surat perjanjian konsorsium yang memuat kesepakatan penunjukan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang bertindak sebagai operator dan nonoperator.
      - (8) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditunjuk sebagai operator sebagaimana dimaksud pada ayat (7), memiliki wewenang untuk mewakili konsorsium dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam pelaksanaan lzin Eksplorasi atau lzin Operasi Penyimpanan.
    - - (1) Dalam hal terdapat potensi pemanfaatan ZTI pada suatu area di Wilayah Kerja yang tidak diusahakan oleh Kontraktor atau wilayah izin usaha pertambangan yang tidak diusahakan oleh pemegang izin usaha pertambangan, maka:
        
        a. afiliasi Kontraktor;
        
        b. afiliasi pemegang izin usaha pertambangan; atau
        
        c. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap,
        
        dapat mengusulkan penyelenggaraan CCS kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi Wilayah lzin Penyimpanan Karbon.
      - (2) Wilayah lzin Penyimpanan Karbon yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap melalui seleksi terbatas.
    - - (1) Penetapan Wilayah lzin Penyimpanan Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) yang berada di dalam Wilayah Kerja dan/atau wilayah izin usaha pertambangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dampak penyelenggaraan kegiatan CCS terhadap keberlangsungan operasi perminyakan di Wilayah Kerja dan/atau kegiatan Eksplorasi dan produksi di wilayah izin usaha pertambangan yang sudah ada.
      - (2) Pertimbangan potensi dampak penyelenggaraan kegiatan CCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
        
        a. Kontraktor melalui SKK Migas atau BPMA atas rencana penyelenggaraan CCS di Wilayah Kerjanya; dan/atau
        
        b. pemegang izin usaha pertambangan atas rencana penyelenggaraan CCS di wilayah izin usaha pertambangannya,
        
        kepada Menteri.
    - - (1) Menteri menetapkan pemenang seleksi terbatas atau lelang Wilayah lzin Penyimpanan Karbon dan ketentuan-ketentuan pokok kegiatan usaha CCS.
      - (2) Pemenang seleksi terbatas atau lelang Wilayah Izin Penyimpanan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Izin Eksplorasi oleh Menteri setelah mengajukan permohonan kepada Menteri melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission).
      - (3) Dalam hal pemenang seleksi terbatas atau lelang berbentuk konsorsium, ketentuan-ketentuan pokok kegiatan usaha CCS dalam lzin Eksplorasi berlaku mengikat untuk masing-masing anggota konsorsium.
      - (4) Pemenang seleksi terbatas atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk afiliasinya atau membuat entitas baru dengan ketentuan afiliasi atau entitas tersebut dimiliki atau dikendalikan secara langsung oleh pemenang seleksi terbatas atau lelang.
      - (5) Dalam hal pemenang seleksi terbatas atau lelang berbentuk konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menunjuk salah satu anggota konsorsium menjadi operator yang mewakili anggota konsorsium lainnya atau membentuk 1 (satu) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai pemegang lzin Eksplorasi.
      - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan seleksi terbatas dan lelang, evaluasi, dan penetapan pemenang seleksi terbatas dan lelang diatur dalam Peraturan Menteri.
  - - - (1) Pemenang seleksi terbatas atau lelang mengajukan nomor induk berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan Izin Eksplorasi.
      - (2) Menteri memberikan lzin Eksplorasi setelah pemenang seleksi terbatas atau lelang memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
      - (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
        
        a. nomor induk berusaha;
        
        b. nama dan akta perusahaan yang akan mengajukan permohonan izin, dengan ketentuan entitas tersebut dimiliki atau dikendalikan secara langsung oleh pemenang seleksi terbatas atau lelang atau perusahaan induknya;
        
        c. surat permohonan; dan
        
        d. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam hal terjadi pemutakhiran data.
      - (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
        
        a. komitmen pasti Eksplorasi ZTI;
        
        b. rencana kerja pelaksanaan komitmen pasti Eksplorasi ZTI;
        
        c. jaminan pelaksanaan komitmen pasti Eksplorasi ZTI;
        
        d. studi mitigasi jalur Kebocoran, pengeboran sumur, dan tes injektivitas formasi;
        
        e. studi konseptual pengembangan Penyimpanan Karbon dan pemilihan konsep pengembangan; dan
        
        f. persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan lainnya.
      - (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
      - (6) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
        
        a. bukti penempatan jaminan pelaksanaan komitmen pasti Eksplorasi ZTI; dan
        
        b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
    - - (1) Izin Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berlaku selama 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang satu kali paling lama 4 (empat) tahun.
      - (2) Izin Eksplorasi paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
        
        a. identitas Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan izin;
        
        b. kewajiban pelaksanaan komitmen pasti Eksplorasi ZTI;
        
        c. rencana kerja pelaksanaan komitmen pasti Eksplorasi ZTI;
        
        d. jaminan pelaksanaan komitmen pasti Eksplorasi ZTI;
        
        e. tata cara dan persyaratan pengajuan Rencana Pengembangan dan Operasi (Plan for Development and Operation) ZTI;
        
        f. kewajiban pasca operasi kegiatan Eksplorasi ZTI;
        
        g. jangka waktu izin;
        
        h. kewajiban penyerahan data Eksplorasi ZTI yang diperoleh;
        
        i. kewajiban penerimaan negara bukan pajak kepada Pemerintah; dan
        
        j. pengawasan izin oleh Pemerintah.
      - (3) Pemegang Izin Eksplorasi dilarang memindahtangankan Izin Eksplorasi.
    - - (1) Pemegang lzin Eksplorasi wajib mengajukan rencana kerja pelaksanaan komitmen pasti Eksplorasi ZTI untuk mendapatkan persetujuan rencana kerja pelaksanaan komitmen pasti Eksplorasi ZTI dari Menteri.
      - (2) Pemegang lzin Eksplorasi wajib memperoleh persetujuan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melakukan kegiatan Eksplorasi ZTl.
      - (3) Dalam hal terdapat perubahan kegiatan Eksplorasi ZTI mengakibatkan perubahan ruang lingkup persetujuan lingkungan yang sudah ada, pemegang lzin Eksplorasi harus mendapatkan persetujuan lingkungan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sebelum melakukan kegiatan Eksplorasi ZTl.
      - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan lzin Eksplorasi diatur dalam Peraturan Menteri.
    - - (1) Saham Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pemegang Izin Eksplorasi dapat dialihkan secara mayoritas setelah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap melaksanakan seluruh komitmen pasti Eksplorasi ZTI.
      - (2) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Menteri.
      - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan saham Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pemegang Izin Eksplorasi diatur dengan Peraturan Menteri.
  - - - (1) Dalam hal berdasarkan kegiatan Eksplorasi ZTI terbukti memiliki potensi kapasitas Penyimpanan Karbon yang komersial, pemegang lzin Eksplorasi mengajukan persetujuan Rencana Pengembangan dan Operasi (Plan for Development and Operation) ZTI kepada Menteri.
      - (2) Rencana Pengembangan dan Operasi (Plan for Development and Operation) ZTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kajian paling sedikit terdiri atas:
        
        a. geologi;
        
        b. geofisika;
        
        c. petrofisika;
        
        d. teknik reservoir,
        
        e. geomekanik;
        
        f. geokimia;
        
        g. hidrogeologi;
        
        h. operasi pengolahan, pengangkutan, injeksi, dan penyimpanan;
        
        i. keekonomian;
        
        j. keteknikan;
        
        k. keselamatan dan lingkungan;
        
        l. evaluasi dan mitigasi risiko;
        
        m. penutupan; dan
        
        n. Monitoring dan MRV
      - (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh kelayakan rencana penyelenggaraan CCS sesuai dengan standar yang diacu dan kaidah keteknikan yang baik.
      - (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
        
        a. dokumen teknis rencana penyelenggaraan penangkapan, transportasi, dan operasi Penyimpanan Karbon;
        
        b. estimasi kapasitas Penyimpanan Karbon yang dilakukan melalui pemodelan statis dan dinamis pada ZTI;
        
        c. kedalaman dan ketebalan ZTI;
        
        d. konduktivitas hidrolik ZTI;
        
        e. komposisi Karbon dan dampaknya terhadap ZTI;
        
        f. integritas ZTI yang memuat paling sedikit:
        
        batas tertinggi tekanan injeksi di lubang sumur yang tidak melampaui batas tekanan rekah formasi (fracture gradient/ minimum insitu stress) berdasarkan fault regime; dan
        
        studi geomekanika dan geokimia batuan.
        
        g. Integritas Sumur pada sumur injeksi, sumur pengawasan, dan/atau sumur tinggal (abandoned well jika ada di sekitarnya yang berpotensi menjadi sumber Kebocoran;
        
        h. laju alir dan tekanan injeksi;
        
        i. jangka waktu injeksi;
        
        j. desain dan rencana pelaksanaan pengeboran sumur injeksi;
        
        k. kenaikan tekanan ZTI akibat kegiatan injeksi;
        
        l. kebutuhan dan spesifikasi fasilitas permukaan untuk kegiatan operasi injeksi;
        
        m. integritas fasilitas permukaan yang diperlukan;
        
        n. pemodelan dinamis sebaran Karbon selama dan setelah periode tertentu injeksi;
        
        o. estimasi pengurangan Karbon;
        
        p. analisis keekonomian;
        
        q. penilaian dan mitigasi risiko untuk penyimpanan jangka panjang termasuk dampak lingkungan, sosial, dan keterlibatan publik mengacu pada persetujuan lingkungan;
        
        r. rencana pemanfaatan kapasitas Penyimpanan Karbon; dan
        
        s. rencana Monitoring dan MRV yang memuat tahap persiapan kegiatan sampai dengan setelah penutupan kegiatan CCS, yang disusun sesuai dengan standar yang diacu dan kaidah keteknikan yang baik.
      - (5) Rencana Pengembangan dan Operasi (Plan for Development and Operation) ZTI harus disertai sertifikasi kapasitas Penyimpanan Karbon.
      - (6) Sumur injeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dan huruf j terdiri atas:
        
        a. sumur baru yang khusus diperuntukkan sebagai sumur injeksi; atau
        
        b. sumur lama yang dikonversikan menjadi sumur injeksi.
    - - (1) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Rencana Pengembangan dan Operasi (Plan for Development and Operation) ZTI.
      - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Rencana Pengembangan dan Operasi (Plan for Development and Operation) ZTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
    - - (1) Dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kapasitas Penyimpanan Karbon, Menteri menunjuk atau menetapkan badan, lembaga, atau institusi independen dengan kriteria paling sedikit:
        
        a. sumber daya yang memiliki kompetensi di bidang geosains, teknik reservoir, geomekanik, dan pengalaman dalam proyek CCS; dan
        
        b. memiliki peralatan pendukung untuk melakukan pemodelan geologi, geomekanik, dan simulasi reservoir.
      - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan badan, lembaga, atau institusi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
  - - - (2) Dalam hal pelaksana lzin Eksplorasi berbentuk konsorsium, maka ketentuan-ketentuan pokok kegiatan usaha CCS dalam lzin Operasi Penyimpanan berlaku mengikat untuk masing-masing anggota konsorsium.
      - (3) Pemegang Izin Eksplorasi yang telah memperoleh persetujuan Rencana Pengembangan dan Operasi (Plan for Development and Operation) ZTl, berhak mendapatkan Izin Operasi Penyimpanan setelah mengajukan permohonan kepada Menteri melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission).
      - (4) Dalam hal pemegang Izin Eksplorasi yang telah memperoleh persetujuan Rencana Pengembangan dan Operasi (Plan for Development and Operation) ZTI merupakan Bentuk Usaha Tetap, Bentuk Usaha Tetap tersebut harus membentuk Badan Usaha untuk mendapatkan Izin Operasi Penyimpanan.
      - (5) Saham Badan Usaha yang dibentuk oleh Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seluruhnya dimiliki oleh Bentuk Usaha Tetap pemegang lzin Eksplorasi.
      - (1) Izin Operasi Penyimpanan hanya dapat diberikan kepada Badan Usaha.
    - - (1) Menteri memberikan Izin Operasi Penyimpanan setelah pemegang lzin Eksplorasi memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
      - (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
        
        a. nomor induk berusaha;
        
        b. nama dan akta perusahaan yang akan mengajukan permohonan izin, dengan ketentuan entitas tersebut dimiliki atau dikendalikan secara langsung oleh pemegang Izin Eksplorasi ;
        
        c. surat permohonan;
        
        d. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan
        
        e. persyaratan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
        
        a. peta usulan Izin Operasi Penyimpanan yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
        
        b. laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi ZTI; dan
        
        c. persetujuan Rencana Pengembangan dan Operasi (Plan for Development and Operation) ZTI oleh Menteri.
      - (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
        
        a. persetujuan lingkungan; dan
        
        b. dokumen rencana operasi.
      - (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
        
        a. bukti penempatan jaminan pelaksanaan operasi Penyimpanan Karbon;
        
        b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
        
        c surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
    - - (1) Izin Operasi Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan dengan mempertimbangkan kapasitas penyimpanan.
      - (2) Izin Operasi Penyimpanan paling sedikit memuat ketentuan:
        
        a. identitas pemegang lzin Operasi Penyimpanan;
        
        b. pemanfaatan kapasitas Penyimpanan Karbon;
        
        c. jangka waktu izin;
        
        d. rencana kerja penginjeksian per tahun;
        
        e. kaidah keteknikan injeksi;
        
        f. target pengurangan emisi Karbon;
        
        g. hak pemegang lzin Operasi Penyimpanan mendapatkan imbal jasa penyimpanan (storage fee);
        
        h. pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak (royalti) dan penerimaan negara bukan pajak lainnya kepada Pemerintah dan kewajiban perpajakan;
        
        i. kegiatan Monitoring dilakukan pada saat pengumpulan data awal (rona awal), selama operasi Penyimpanan Karbon, dan selama 10 (sepuluh) tahun sejak penutupan;
        
        j. pengawasan izin oleh Pemerintah (sesuai kewenangan Menteri);
        
        k. audit termasuk audit lingkungan hidup;
        
        l. pengelolaan aset;
        
        m. jaminan pelaksanaan operasi Penyimpanan Karbon untuk penjaminan pendanaan atas kelangsungan operasi dan keperluan dana untuk perbaikan kejadian yang diperlukan selama operasi;
        
        n. jaminan pasca operasi;
        
        o. pengembalian Wilayah Izin Penyimpanan Karbon dan kegiatan pasca operasi; dan
        
        p. kewajiban penyerahan data operasi Penyimpanan Karbon yang diperoleh.
      - (3) Pemegang lzin Operasi Penyimpanan dilarang memindahtangankan Izin Operasi Penyimpanan.
      - (4) Ketentuan mengenai tata cara perrnohonan, persyaratan, dan evaluasi perpanjangan jangka waktu lzin Operasi Penyimpanan diatur dalam Peraturan Menteri.
    - - (1) Pemegang lzin Operasi Penyimpanan wajib mengajukan rencana kerja tahunan pelaksanaan kegiatan operasi Penyimpanan Karbon untuk mendapatkan persetujuan Menteri.
      - (2) Pemegang Izin Operasi Penyimpanan wajib memperoleh persetujuan dari Menteri atas rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melakukan kegiatan operasi Penyimpanan Karbon.
      - (3) Dalam hal terdapat perubahan kegiatan operasi Penyimpanan Karbon mengakibatkan perubahan ruang lingkup persetujuan lingkungan yang sudah ada, pemegang Izin Operasi Penyimpanan harus mendapatkan persetujuan lingkungan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sebelum melakukan kegiatan operasi Penyimpanan Karbon.
      - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan Izin Operasi Penyimpanan diatur dalam Peraturan Menteri.
    - - (1) Saham Badan Usaha pemegang Izin Operasi Penyimpanan dapat dialihkan secara mayoritas setelah mendapat persetujuan Menteri dengan mempertimbangkan keberlanjutan kegiatan operasi Penyimpanan Karbon yang aman secara permanen sesuai dengan ketentuan dalam Izin Operasi Penyimpanan.
      - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan saham Badan Usaha pemegang lzin Operasi Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- - - - (1) Pelaksanaan penyelenggaraan CCS di Wilayah Izin Penyimpanan Karbon dilakukan setelah Badan Usaha mendapatkan Izin Operasi Penyimpanan.
      - (2) Pelaksanaan penyelenggaraan CCS di Wilayah Kerja dilakukan setelah Kontraktor mendapatkan persetujuan atas usulan rencana pengembangan lapangan atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
      - (3) Penyelenggaraan CCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit melalui:
        
        a. mitigasi risiko untuk penyimpanan jangka panjang;
        
        b. penanganan dampak lingkungan, sosial, dan keterlibatan publik sesuai dengan persetujuan lingkungan;
        
        c. proses perekayasaan, pengadaan, dan konstruksi;
        
        d. commissioning dan operasi kegiatan CCS;
        
        e. pelaksanaan manajemen keselamatan operasi;
        
        f. pengelolaan aspek lingkungan;
        
        g. pelaksanaan kegiatan tanggap darurat;
        
        h. pelaksanaan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan;
        
        i. pelaksanaan Monitoring dan MRV pada pengumpulan data awal dan selama operasi;
        
        j. penutupan kegiatan CCS; dan
        
        k. pelaksanaan Monitoring pasca penutupan.
  - - - (1) Penangkapan Karbon dilakukan melalui:
        
        a. pemisahan Karbon pada fasilitas produksi Minyak dan Gas Bumi;
        
        b. Penangkapan Karbon hasil pembakaran;
        
        c. tangkapan pra-penyalaan;
        
        d. tangkapan pembakaran oxyfuel; dan/atau
        
        e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
      - (2) Selain Karbon yang ditangkap melalui cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penangkapan Karbon berupa karbon dioksida dapat berasal dari atmosfer dengan menggunakan teknologi direct air capture.
      - (3) Karbon yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Penangkapan Karbon dari kegiatan pemrosesan pada fasilitas hulu Minyak dan Gas Bumi, kilang pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, kegiatan pembangkit listrik, kegiatan industri, dan kegiatan penghasil emisi lainnya, baik dari dalam dan luar negeri.
      - (4) Karbon yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diproses dan dilakukan pemurnian lebih lanjut dengan mengikuti kaidah keteknikan yang baik untuk memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat ditransportasikan dan diinjeksikan dengan aman.
      - (5) Spesifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam standar nasional dan/atau standar internasional yang diakui oleh Menteri.
  - - - (1) Kegiatan usaha Pengangkutan Karbon dilaksanakan berdasarkan lzin Transportasi Karbon setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
      - (2) Pengangkutan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
        
        a. pipa;
        
        b. truk;
        
        c. kapal; dan/atau
        
        d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
      - (3) Mekanisme Pengangkutan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, keselamatan, keamanan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (4) Kegiatan usaha Pengangkutan Karbon dapat dilaksanakan oleh:
        
        a. Badan Usaha; atau
        
        b. pemegang Izin Operasi Penyimpanan,
        
        setelah mendapatkan izin dari Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
      - (5) Izin Transportasi Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - - (1) Izin Transportasi Karbon untuk Pengangkutan Karbon dengan menggunakan pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan lingkungan.
      - (2) Dalam hal Transportasi Karbon untuk Pengangkutan Karbon menggunakan pipa bawah laut, lzin Transportasi Karbon diberikan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
      - (3) Izin Transportasi Karbon untuk Pengangkutan Karbon dengan menggunakan truk, kapal, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi setelah mendapatkan rekomendasi pengangkutan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
      - (4) Izin Transportasi Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
      - (5) lzin Transportasi Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
    - - (1) Kegiatan Pengangkutan Karbon yang merupakan bagian dari penyelenggaraan CCS oleh Kontraktor tidak diperlukan Izin Transportasi Karbon dalam hal Pengangkutan Karbon dilakukan:
        
        a. dalam satu Wilayah Kerja yang sama; atau
        
        b. dari Wilayah Kerja ke Wilayah Kerja lain.
      - (2) Rencana kegiatan Pengangkutan Karbon yang merupakan bagian dari penyelenggaraan CCS oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebagai bagian dari rencana penyelenggaraan CCS.
      - (3) SKK Migas memberikan persetujuan rencana kegiatan Pengangkutan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pengangkutan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - - - (1) Penginjeksian dan Penyimpanan Karbon dapat dilakukan pada ZTI berupa Depleted Reservoir, Storage Akuifer Asin, atau lapisan batubara.
      - (2) Penginjeksian dan Penyimpanan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar internasional atau nasional, dan kaidah keteknikan yang baik.
      - (3) Pemegang lzin Operasi Penyimpanan melakukan kegiatan operasi Penyimpanan Karbon setelah memperoleh persetujuan dari Menteri atas rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
      - (4) Kegiatan operasi Penyimpanan Karbon dilakukan oleh pemegang lzin Operasi Penyimpanan setelah memiliki persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
  - - - (1) Kapasitas Penyimpanan Karbon diprioritaskan untuk penghasil Karbon domestik.
      - (2) Kontraktor dan pemegang lzin Operasi Penyimpanan yang menyelenggarakan CCS wajib mengalokasikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total kapasitas Penyimpanan Karbon untuk dicadangkan sebagai Penyimpanan Karbon domestik.
      - (3) Kontraktor dan pemegang lzin Operasi Penyimpanan yang menyelenggarakan CCS dapat mengalokasikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total kapasitas Penyimpanan Karbon untuk digunakan sebagai Penyimpanan Karbon yang berasal dari luar negeri.
      - (4) Penyimpanan Karbon yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh penghasil Karbon yang melakukan investasi dan/atau terafiliasi dengan investasi di Indonesia.
      - (5) Dalam hal terdapat kebijakan yang bersifat nasional, alokasi kapasitas Penyimpanan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian.
      - (6) Dalam rangka penyesuaian alokasi kapasitas Penyimpanan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk Satuan Tugas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.
      - (7) Ketua Satuan Tugas menetapkan penyesuaian alokasi kapasitas Penyimpanan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah mendapatkan persetujuan Presiden.
- - - - a. kapasitas Penyimpanan Karbon pada ZTI sudah penuh;
      - b. tidak terdapat lagi Karbon yang diinjeksikan;
      - c. jangka waktu Izin Operasi Penyimpanan berakhir dan tidak diperpanjang;
      - d. jangka waktu Kontrak Kerja Sama akan berakhir dan tidak dilanjutkan pengelolaan CCS;
      - e. terjadi kondisi tidak aman yang menyebabkan penghentian sementara dan penutupan kegiatan CCS sebagai pilihan terbaik;
      - f. keadaan kahar yang menyebabkan penutupan kegiatan CCS sebagai pilihan terbaik; atau
      - g. sudah tidak ekonomis berdasarkan kajian keekonomian Kontraktor atau pemegang lzin Operasi Penyimpanan.
    - - a. Informasi subsurface sampai ZTI, peralatan, instalasi, fasilitas, serta sumur yang dilakukan penutupan kegiatan CCS;
      - b. total Penyimpanan Karbon;
      - c. perkiraan biaya;
      - d. tata waktu pelaksanaan penutupan;
      - e. rencana Monitoring pasca penutupan; dan
      - f. rencana pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya:
        
        kerusakan lingkungan;
        
        bahaya terhadap manusia;
        
        kerusakan pada sumber daya; dan
        
        kerusakan terhadap peralatan, instalasi, dan fasilitas, sebagai akibat dari penutupan kegiatan CCS.
  - - - a. rencana penutupan kegiatan CCS yang diajukan oleh Kontraktor; dan
      - b. rencana penutupan kegiatan CCS yang diajukan oleh pemegan g lzin Operasi Penyimpanan.
  - - - a. 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam melalui pesan secara elektronik;
      - b. 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam secara tertulis; dan
      - c. setiap 24 (dua puluh empat) jam sekali untuk melaporkan perkembangan proses penutupan kegiatan CCS.
    - - a. kronologis kondisi tidak aman atau keadaan kahar;
      - b. penyebab penghentian sementara atau penutupan kegiatan CCS;
      - c. dampak yang ditimbulkan jika tidak dilakukan penghentian sementara atau penutupan kegiatan CCS;
      - d. prosedur penghentian sementara atau penutupan kegiatan CCS;
      - e. tindakan pengamanan yang dilakukan; dan
      - f. informasi subsurface sampai ZTl, peralatan, instalasi, fasilitas, serta sumur yang dilakukan penghentian sementara atau penutupan kegiatan CCS pasca penutupan.
- - - - (1) Penyelenggaraan CCS yang dilaksanakan:
        
        a. berdasarkan Kontrak Kerja Sama dapat dimonetisasi dalam bentuk imbal jasa penyimpanan (storage fee) dan/atau bentuk lainnya; atau
        
        b. berdasarkan Izin Operasi Penyimpanan dimonetisasi dalam bentuk imbal jasa penyimpanan (storage fee).
      - (2) Pendapatan yang diperoleh Kontraktor dari hasil monetisasi dalam bentuk imbal jasa penyimpanan (storage fee) dan/atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlakuan perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
      - (3) Imbal jasa penyimpanan (storage fee) yang diperoleh pemegang Izin Operasi Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kewajiban penerimaan negara bukan pajak (royalti) yang wajib dibayarkan kepada Pemerintah.
      - (4) Pemegang Izin Operasi Penyimpanan dikenai kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (5) Besaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak (royalti) kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran imbal jasa penyimpanan (storage fee) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
  - - - (1) Dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan CCS, Kontraktor dapat diberikan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlakuan perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta insentif nonperpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (2) Dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan CCS, pemegang Izin Eksplorasi, pemegang Izin Transportasi Karbon, dan/atau pemegang Izin Operasi Penyimpanan dapat diberikan insentif perpajakan dan nonperpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - - - (1) Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh Kontraktor dan digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan CCS sebagai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama menjadi barang milik negara yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang barang milik negara.
      - (2) Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh pemegang Izin Operasi Penyimpanan menjadi milik pemegang Izin Operasi Penyimpanan.
- - - - (1) Kontraktor atau pemegang Izin Operasi Penyimpanan sebagai penanggung jawab aksi yang melaksanakan kegiatan CCS wajib melakukan kegiatan MRV untuk memberikan jaminan kualitas, kredibilitas, keandalan, kelengkapan, akurasi, dan kebenaran jumlah Karbon yang tersimpan pada ZTI.
      - (2) Aksi mitigasi perubahan iklim yang dihasilkan dari kegiatan CCS dilakukan melalui tahapan kegiatan:
        
        a. pengukuran;
        
        b. pelaporan; dan
        
        c. verifikasi.
      - (3) Pengukuran, pelaporan, dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dengan prinsip efisien, efektif, dan transparan.
  - - - (1) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
      - (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan CCS yang paling sedikit memuat:
        
        a. inventarisasi Karbon selama kegiatan; dan
        
        b. parameter operasi CCS.
      - (3) Metodologi yang digunakan dalam pengukuran dan tata cara pengukuran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan.
  - - - (1) Penanggung jawab aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) wajib menyusun laporan capaian aksi mitigasi yang memuat rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan Penangkapan Karbon dari sumber emisi gas buang (flue gas), Pengangkutan Karbon tertangkap ke tempat penyimpanan (transportation), dan Penyimpanan Karbon ke tempat yang aman (storage).
      - (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan:
        
        a. dokumen rancangan aksi mitigasi; dan
        
        b. laporan pelaksanaan aksi mitigasi.
      - (3) Tata cara pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - - - (1) Dalam rangka pengendalian dan penjaminan mutu hasil Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan validasi dan verifikasi.
      - (2) Dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi, Kontraktor atau pemegang izin yang melaksanakan kegiatan CCS dapat menunjuk lembaga validasi dan verifikasi independen yang telah terdaftar dalam sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim.
      - (3) Lembaga validasi dan verifikasi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan validasi dan verifikasi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- - - - (1) Kontraktor atau pemegang lzin Operasi Penyimpanan harus melakukan Monitoring untuk menjamin keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan peralatan, keselamatan lingkungan, dan/atau keselamatan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (2) Kegiatan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak rencana penyelenggaraan CCS disetujui sampai dengan 10 (sepuluh) tahun setelah penyelesaian penutupan kegiatan CCS berdasarkan penetapan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
      - (3) Kontraktor wajib mencadangkan biaya kegiatan Monitoring untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah penyelesaian penutupan kegiatan CCS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bagian dari kegiatan penutupan dan pemulihan tambang.
      - (4) Pemegang lzin Operasi Penyimpanan wajib mencadangkan dana penjaminan sebagai biaya kegiatan Monitoring untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah penyelesaian penutupan kegiatan CCS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
    - - b. menggunakan metode langsung maupun tidak langsung untuk mengidentifikasi potensi risiko:
        
        Kebocoran;
        
        kontaminasi air tanah;
        
        integritas ZTI; dan
        
        memperkirakan potensi risiko lainnya akibat injeksi Karbon.
      - a. mempertimbangkan karakteristik lokasi CCS; dan
    - - a. mengumpulkan rona lingkungan awal pada lokasi penyimpanan sebelum injeksi Karbon dimulai;
      - b. memantau fasilitas injeksi Karbon, tempat penyimpanan termasuk aliran Karbon, dan lingkungan sekitar;
      - c. membandingkan hasil pemantauan dengan rona lingkungan awal lokasi penyimpanan;
      - d. membandingkan perilaku sebenarnya dari Karbon di ZTI dengan hasil pemodelan; dan
      - e. mendeteksi kemungkinan terjadinya Kebocoran atau pergerakan Karbon yang tidak sesuai rencana untuk:
        
        menilai besaran Kebocoran;
        
        mendeteksi efek yang merugikan lingkungan sekitar;
        
        menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan; dan
        
        menilai efektivitas tindakan perbaikan.
    - - (1) Kontraktor atau pemegang lzin Operasi Penyimpanan wajib melaporkan hasil Monitoring kepada Menteri secara berkala setiap:
        
        a. 6 (enam) bulan pada saat operasi Penyimpanan Karbon; dan
        
        b. 1 (satu) tahun sekali pada saat Monitoring pasca penyelesaian penutupan kegiatan CCS.
      - (2) Dalam hal terjadi Kebocoran, kontaminasi air tanah, pergerakan Karbon yang tidak sesuai rencana, dan/atau risiko lain akibat injeksi Karbon, Kontraktor atau pemegang lzin Operasi Penyimpanan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri ditembuskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan ketentuan paling lama:
        
        a. 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam melalui pesan secara elektronik; dan
        
        b. 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam secara tertulis.
      - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menginstruksikan Kontraktor atau pemegang lzin Operasi Penyimpanan untuk:
        
        a. memperluas dan mengintensifkan metode Monitoring; dan/atau
        
        b. wajib melakukan proses perbaikan untuk menyelesaikan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan sumber daya dan jaminan pelaksanaan operasi yang disediakan.
      - (4) Dalam menginstruksikan Kontraktor untuk mengubah metode Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Menteri dapat meminta pertimbangan SKK Migas.
      - (5) Proses perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan menerapkan kaidah keteknikan yang baik.
      - (6) Dalam hal Kebocoran mengakibatkan penambahan inventori gas rumah kaca, selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kontraktor atau pemegang Izin Operasi Penyimpanan wajib melaksanakan pengimbangan emisi.
    - - (1) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Kontraktor atau pemegang lzin Operasi Penyimpanan atas penyelenggaraan CCS berakhir apabila:
        
        a. telah terdapat penetapan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3);
        
        b. hasil Monitoring menunjukkan tidak terdeteksi Kebocoran, kontaminasi air tanah, pergerakan Karbon yang tidak sesuai rencana, dan/atau risiko lain akibat injeksi Karbon; dan
        
        c. jangka waktu Izin Operasi Penyimpanan atau Kontrak Kerja Sama telah berakhir.
      - (2) Sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak Kerja Sama, Kontraktor dapat mengajukan usulan pengembalian sebagian Wilayah Kerja yang terdapat ZTI yang telah dilaksanakan kegiatan CCS kepada Menteri melalui SKK Migas.
      - (3) Usulan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh Kontraktor jika telah terdapat hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hasil Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
      - (4) Menteri memberikan persetujuan terhadap usulan pengembalian sebagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan SKK Migas.
      - (5) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Kontraktor atas penyelenggaraan CCS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir sejak tanggal persetujuan Menteri atas pengembalian sebagian Wilayah Kerja.
      - (6) Sejak berakhirnya hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemegang Izin Operasi Penyimpanan atau Kontraktor, Menteri melakukan pengawasan terhadap Depleted Reservoir, Storage Akuifer Asin, atau lapisan batubara yang telah dilaksanakan kegiatan CCS.
      - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan kegiatan CCS diatur dalam Peraturan Menteri.
  - - - (1) Kontraktor atau pemegang lzin Operasi Penyimpanan wajib menyediakan sistem tanggap darurat untuk menghadapi kondisi berbahaya yang berpotensi mengancam keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan peralatan, keselamatan lingkungan, dan/atau keselamatan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (2) Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun agar pengendalian atas dampak kerusakan yang terjadi dalam penyelenggaraan CCS, dapat dilakukan secara cepat dan akurat.
    - - a. penilaian risiko;
      - b. prosedur tanggap darurat;
      - c. peralatan tanggap darurat termasuk peralatan peringatan dini;
      - d. personel terdidik dan terlatih; dan
      - e. pelatihan berkala.
    - - (1) Prosedur tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:
        
        a. upaya penanggulangan atas keadaan darurat yang telah teridentifikasi yang paling sedikit meliputi:
        
        pengisolasian sumber kedaruratan;
        
        penghentian sumber kedaruratan; dan
        
        tindakan mitigasi kedaruratan;
        
        b. sistem pelaporan kepada Pemerintah; dan
        
        c. koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
      - (2) Prosedur tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimutakhirkan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
    - - (l) Peralatan tanggap darurat termasuk peralatan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c harus tersedia sesuai spesifikasi teknis yang berlaku dalam jumlah cukup dan kondisi siap pakai.
      - (2) Pemeriksaan dan pemeliharaan rutin atas peralatan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara berkala.
- - - - a. peringatan tertulis;
      - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi ZTI, operasi Penyimpanan Karbon, atau Pengangkutan Karbon; dan/atau
      - c. pencabutan izin.
  - - - a. peringatan tertulis;
      - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi ZTl, operasi Penyimpanan Karbon, atau Pengangkutan Karbon; dan/atau
      - c. pencabutan izin.