Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PM ESDM 15 TAHUN 2013 PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA KEGIATAN USAHA…

- - - - (1) Dalam mendukung kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri, ditetapkan target TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
      - (2) Untuk mencapai target TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menetapkan peta jalur (roadmap) pencapaian target TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
    - - (1) Setiap Kontraktor, Produsen Dalam Negeri, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang melakukan pengadaan barang dan/atau jasa pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, wajib menggunakan, memaksimalkan dan memberdayakan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga sesuai dengan ketentuan dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
      - (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa wajib menggunakan Buku APDN sebagai acuan untuk menetapkan strategi pengadaan serta menetapkan persyaratan dan ketentuan pengadaan.
      - (3) Buku APDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal, paling sedikit memuat:
        
        a. daftar barang yang dikategorikan diwajibkan, dimaksimalkan dan diberdayakan;
        
        b. daftar penyedia jasa yang dikategorikan diutamakan, dimaksimalkan, dan diberdayakan;dan
        
        c. daftar kemampuan produsen barang dalam negeri dan/atau penyedia jasa yang telah memiliki SKUP Migas.
      - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Buku APDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
  - - - (1) Dalam upaya mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri, Direktorat Jenderal wajib :
        
        a. melakukan penelitian dan penilaian kemampuan produk dalam negeri dalam rangka menerbitkan SKUP Migas;
        
        b. menerbitkan dan memperbaharui Buku APDN secara berkala;
        
        c. melakukan kualifikasi terhadap perusahaan dan perseorangan untuk melakukan Verifikasi; dan
        
        d. melakukan pengawasan atas pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.
      - (2) Dalam hal diperlukan, untuk memastikan proses produksi barang dan/atau jasa benar-benar dilakukan oleh produsen di dalam negeri Direktorat Jenderal dapat melakukan penyaksian proses produksi (witnessing) terhadap barang dan/atau jasa dalam negeri yang dipesan oleh Kontraktor.
    - - a. menetapkan kebutuhan target capaian TKDN yang harus dicapai oleh Kontraktor dalam setiap Rencana Kerja dan Anggaran dan/ atau Daftar Rencana Pengadaan;
      - b. membina Kontraktor untuk memenuhi target pencapaian penggunaan Produk Dalam Negeri yang. tercantum di dalam Rencana Kerja dan Anggaran dan/ atau Daftar Rencana Pengadaan;
      - c. memberikan informasi yang dapat diketahui oleh publik mengenai rencana pengadaan barang dan/atau jasa Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
      - d. mengkoordinasikan Kontraktor dalam usaha bersama untuk meningkatkan penggunaan barang dan/atau jasa Produk Dalam Negeri.
    - - c. menetapkan target capaian TKDN yang harus dicapai dalam setiap pengadaan barang dan/atau jasa;
      - d. melakukan Verifikasi untuk menentukan capaian TKDN pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan/atau jasa; dan
      - e. menyampaikan laporan hasil Verifikasi mengenai capaian TKDN kepada Direktorat Jenderal dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
      - b. menetapkan spesifikasi teknis atas barang dan/atau jasa dengan mengacu pada Buku APDN;
      - a. mensyaratkan agar semaksimal mungkin produksi barang dan/atau jasa dilakukan di dalam negeri;
    - - (1) Dalam upaya mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri, Produsen Dalam Negeri dan/ atau Penyedia Barang dan/atau Jasa wajib:
        
        a. memenuhi kualitas/mutu, waktu penyerahan, dan harga sesuai dengan ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa;
        
        b. memenuhi komitmen TKDN jasa yang dinyatakan sendiri (self assesment) yang ditetapkan di dalam kontrak pengadaan barang dan/atau jasa;
        
        c. meningkatkan TKDN barang dan/atau jasa hasil produksinya yang dinyatakan dalam komitmen rencana peningkatan TKDN barang dan/atau jasa; dan
        
        d. menyampaikan laporan kemampuan produksi barang dan/atau jasa kepada Direktorat Jenderal setiap 6 (enam) bulan.
      - (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Dalam Negeri wajib:
        
        a. memiliki SKUP Migas yang masih berlaku; dan
        
        b. rnelakukan proses produksi di dalarn negeri;
        
        c. memenuhi TKDN Barang sesuai nilai yang tercantum dalam sertifikat TKDN.
- - - - (1) Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap Produk Dalam Negeri dapat diberikan Preferensi Harga.
      - (2) Preferensi Harga diberikan apabila TKDN barang mencapai lebih besar atau sarna dengan 25% (dua puluh lima persen) atau janji/komitmen pencapaian TKDN jasa mencapai lebih besar atau sama dengan 30% (tiga puluh persen).
      - (3) Dalam kegiatan pengadaan barang atau pengadaan Jasa Pemborongan, terhadap unsur barang Produksi Dalam Negeri diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN paling tinggi 15% (lima belas persen), dihitung secara proporsional berdasarkan pencapaian TKDN disesuaikan dengan peta jalur (roadmap) pencapaian target TKDN.
      - (4) Dalam kegiatan pengadaan Jasa Pemborongan, Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi, terhadap unsur jasa dalam negeri diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen), dihitung secara proporsional berdasarkan komitmen pencapaian TKDN disesuaikan dengan peta jalur (roadmap) pencapaian target TKDN.
- - - - (1) TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan biaya Komponen Dalam Negeri Pada Barang terhadap keseluruhan biaya barang jadi.
      - (2) Keseluruhan biaya barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sampai di lokasi pengerjaan (pabrik/ workshop) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, meliputi:
        
        tidak termasuk keuntungan, Biaya Tidak Langsung Perusahaan (Company overhead), dan Pajak Keluaran dalam rangka penyerahan barang.
        
        a. biaya bahan (material) langsung;
        
        b. biaya tenaga kerja langsung; dan
        
        c. Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory overhead),
      - (3) Penentuan biaya Komponen Dalam Negeri pada Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kriteria:
        
        a. untuk bahan (material) langsung berdasarkan negara asal barang (country of origin);
        
        b. untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan; dan
        
        c. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal.
      - (4) Tata cara penghitungan TKDN untuk barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
  - - - (1) TKDN jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya jasa Komponen Dalam Negeri Pada Jasa terhadap keseluruhan biaya jasa.
      - (2) Keseluruhan biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sampai di lokasi pengerjaan (on site) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa, meliputi:
        
        tidak termasuk keuntungan, Biaya Tidak Langsung Perusahaan (Company overhead), dan Pajak Keluaran.
        
        a. biaya bahan (material) terpakai;
        
        b. biaya tenaga kerja dan konsultan;
        
        c. biaya alat kerja/fasilitas kerja; dan
        
        d. biaya jasa umum,
      - (3) Penentuan Biaya Komponen Dalam Negeri pada Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kriteria:
        
        a. untuk bahan (material) yang digunakan untuk membantu proses pengerjaan jasa berdasarkan negara asal barang (country of origin);
        
        b. untuk tenaga kerja dan konsultan berdasarkan kewarganegaraan;
        
        c. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal; dan
        
        d. untuk biaya jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
      - (4) Penentuan Komponen Dalam Negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berdasarkan ketentuan:
        
        a. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Dalam Negeri atau Warga Negara Indonesia, dinilai 100% (seratus persen) Komponen Dalam Negeri;
        
        b. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Nasional, dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) Komponen Dalam Negeri;
        
        c. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Asing atau Warga Negara Asing, dinilai 50% (lima puluh persen) Komponen Dalam Negeri;
        
        d. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Dalam Negeri atau Warga Negara Indonesia, dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) Komponen Dalam Negeri;
        
        e. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Nasional, dinilai 50% (lima puluh persen) Komponen Dalam Negeri; atau
        
        f. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Asing atau Warga Negara Asing, dinilai 0% (noI persen) Komponen Dalam Negeri.
    - - (1) Perhitungan TKDN jasa ditelusuri sampai dengan jasa tingkat dua yang dihasilkan oleh penyedia jasa dalam negeri.
      - (2) Apabila dalam penelusuran terhadap jasa tingkat dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat komponen yang berasal dari jasa tingkat tiga yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dalam negeri, TKDN komponen dari jasa tingkat tiga dimaksud dinyatakan 100% (seratus persen).
  - - - (1) TKDN gabungan barang dan jasa merupakan perbandingan keseluruhan biaya Komponen Dalam Negeri Pada Gabungan Barang dan Jasa terhadap keseluruhan gabungan biaya barang dan jasa.
      - (2) Keseluruhan gabungan biaya barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan gabungan barang dan jasa yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (on site).
      - (3) TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung pada setiap kegiatan pekerjaan gabungan barang dan jasa.
      - (4) Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya produksi pada penghitungan TKDN barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan biaya jasa pada penghitungan TKDN jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
  - - - (1) Perhitungan TKDN dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
      - (2) Dalam hal data yang digunakan dalam perhitungan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertanggungjawabkan, nilai TKDN untuk komponen yang bersangkutan dinilai nihil.
      - (3) Format mengenai Rekapitulasi Perhitungan TKDN barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- - - - a. terhadap pengadaan gabungan beberapa jenis barang, gabungan beberapa jenis jasa, atau gabungan barang dan jasa dengan nilai Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih dan nilai TKDN yang dicapai 30% (tiga puluh persen) atau lebih wajib menggunakan jasa surveyor independen yang memiliki kualifikasi untuk melakukan Verifikasi;
      - b. terhadap pengadaan gabungan beberapa jenis barang, gabungan beberapa jenis jasa, atau gabungan barang dan jasa dengan nilai Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih sampai dengan kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan nilai TKDN yang dicapai 30% (tiga puluh persen) atau lebih dapat menggunakan jasa surveyor independen atau dilakukan oleh personil Kontraktor yang rnemiliki kualifikasi untuk melakukan Verifikasi.
      - c. terhadap pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai kurang dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau jenis jasa yang memiliki kompleksitas rendah, perhitungan capaian TKDN, dapat dilakukan sendiri (self assessment) oleh personil Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memiliki kualifikasi untuk melakukan Verifikasi.
- - - - a. peringkat emas, untuk Kontraktor, Produsen Dalam Negeri, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa dengan kategori baik sekali;
      - b. peringkat perak, untuk Kontraktor, Produsen Dalam Negeri, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa dengan kategori baik;
      - c. peringkat perunggu, untuk Kontraktor, Produsen Dalam Negeri, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa dengan kategori cukup baik.
- - - - a. apabila tidak mengubah peringkat pemenang, besarnya sanksi adalah selisih antara Harga Evaluasi Penawaran (HEP) tahap realisasi kontrak dan Harga Evaluasi Penawaran (HEP) tahap penawaran;
      - b. apabila mengubah peringkat pemenang, besarnya sanksi adalah selisih antara Harga Evaluasi Penawaran (HEP) tahap realisasi kontrak dan Harga Evaluasi Penawaran (HEP) tahap penawaran, ditambah selisih antara nilai kontrak peringkat I dan nilai penawaran peringkat II pada tahap penawaran.