Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Kementerian Kominfo, 1.3. Periode 1999- 2001 - Coggle Diagram

- - - - 1.2.1.1. Membela dan mempertahankan kemerdekaan
      - 1.2.1.2. mengajak rakyat agar turut mempertahankan dan mengisi kemerdekaan
      - 1.2.1.3. Memperkenalkan Republik Indonesia di dan ke luar negeri
    - - 1.2.2.1. Menyelenggarakan penerangan, melalui media penerangan
        
        1.2.2.1.a. Media Penerangan : radio, film, toestel dan foto, kendaraan, mesin stensil dan mesin ketik
    - - 1.2.3.1. Tupoksi : Mengarahkan pendapat umum agar terbentuk dukungan, kontrol, partisipasi sosial positif terhadap kebijaksanaan pemerintah
        
        1.2.3.1.a. Dalam Negeri
        
        1.2.3.1.b. Luar Negeri
        
        1.2.3.1.c. Sebagai juru bicara pemerintah
    - - 1.2.4.1. Mengembalikan wewenang penerangan luar negeri (Penlugri) sejak 1959 ke Departemen Penerangan ke Departemen Luar Negeri
    - - 1.2.5.1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sarana media massa
        
        1.2.5.1.a. Tujuan Efisiensi dan Efektivitas Sarana Media Massa
        
        (1). Sistem komunikasi terintegrasi melalui koordinasi
        
        (2). Integrasi dan sinergi antar unsur-unsur penerangan pemerintah
        
        1.2.5.1.b. Lembaga Baru Tingkat Pusat
        
        (1). BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah) - TK. Pusat
        
        (2). BAKOPEN (Badan Koordinasi Penerangan) - TK. Pusat
        
        1.2.5.1.c Lembaga Baru Tingkat Daerah
        
        (1). Jawatan Penerangan Provinsi
        
        (2). Kantor Penerangan Kabupaten
        
        (3). Juru penerang tingkat Kecamatan
        
        (4). PUSPENMAS (Pusat Penerangan Masyarakat) di Kab/Kota
        
        Tujuan : Penerangan Antar Pribadi
        
        Didukung penerangan di daerah (Radio, televisi, film penerangan, pers, penerbitan, pameran, pertunjukan rakyat serta diskusi kerja
    - - 1.2.6.1. Kepres 153 Tahun 1999 dibentuk BIKN (Badan Informasi dan Komunikasi Nasional)
  - - - 1.6.1.1.Paradigma kebijakan komunikasi menempatkan informasi sebagai bagian kebutuhan keseharian masyarakat
      - 1.6.1.2.Fungsi informasi dikembangkan pada nilai tambah ekonomi, bukan sekedar "penerangan", namun leih dukungan komunikasi strategis untuk membangun integrasi nasional dengan baik
    - - 1.6.3.1. Tugas : Melaksanakan pengelolaan pembiayaan kewajiban pelayanan universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika
- - - - 4.1.2.1. Bidang Hukum
      - 4.1.2.2. Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya
      - 4.1.2.3. Bidang Komunikasi dan Media Massa
      - 4.1.2.4. Bidang Teknologi
    - - 4.1.3.1. Pusat Data dan Sarana Informatika
      - 4.1.3.2. Pusat Kelembagaan Internasional
      - 4.1.3.3. Biro Perencanaan
      - 4.1.3.4. Biro Kepegawaian dan Organisasi
      - 4.1.3.5. Biro Keuangan
      - 4.1.3.6. Biro Hukum
      - 4.1.3.7. Biro Umum
      - 4.1.3.8. Biro Hubungan Masyarakat
    - - 4.1.4.1. Sekretariat Ditjen
      - 4.1.4.2. Direktorat Penataan Sumber Daya
      - 4.1.4.3. Direktorat Operasi Sumber Daya
      - 4.1.4.4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
      - 4.1.4.5. Direktorat Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika
    - - 4.1.5.2. Direktorat Pos
      - 4.1.5.1. Sekretariat Ditjen
      - 4.1.5.3. Direktorat Telekomunikasi
      - 4.1.5.4. Direktorat Penyiaran
      - 4.1.5.5. Direktorat Pengembangan Pitalebar
      - 4.1.5.6. Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika
    - - 4.1.6.1. Sekretariat Ditjen
      - 4.1.6.2. Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika
      - 4.1.6.3. Direktorat Ekonomi Digital
      - 4.1.6.4. Direktorat Pemberdayaan Informatika
      - 4.1.6.5. Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
    - - 4.1.7.1. Sekretariat Ditjen
      - 4.1.7.2. Drektorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik
      - 4.1.7.3. Direktorat Informasi dan omunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan
      - 4.1.7.4.Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim
      - 4.1.7.5. Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
      - 4.1.7.6. Direktorat Pengelolaan Media
    - - 4.1.8.1. Sekretariat Badan
      - 4.1.8.2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika
      - 4.1.8.4. Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi
      - 4.1.8.5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan
      - 4.1.8.3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik
    - - 4.1.9.1. Sekretariat Itjen
      - 4.1.9.2. Inspektorat I
      - 4.1.9.3. Inspektorat II
      - 4.1.9.4. Inspektorat III
      - 4.1.9.5. Inspektorat IV