Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Masa orde baru BBK 2 - Coggle Diagram
Masa orde baru BBK 2
Penyelewengan UUD 1945 yang dilakukan selama masa orde baru
Pengabaian Prinsip Demokrasi
Orde Baru juga melakukan pengabaian terhadap prinsip demokrasi yang dijamin dalam UUD 1945. Pemilihan umum diatur sedemikian rupa untuk memastikan kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah. Partai politik yang tidak sejalan dengan pemerintah dihapus atau dilemahkan.
Korupsi dan Kolusi
Selama masa Orde Baru, terjadi penyelewengan terhadap prinsip-prinsip integritas dan transparansi dalam pemerintahan . Korupsi dan kolusi merajalela di berbagai sektor, termasuk dalam penggunaan anggaran negara. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan berkeadilan.
Pembatasan Kebebasan Berorganisasi
Orde Baru juga melakukan pembatasan terhadap kebebasan berorganisasi, terutama terhadap organisasi-organisasi yang dianggap mengancam stabilitas pemerintahan. Beberapa organisasi yang kritis terhadap pemerintah dilarang atau diintimidasi.
Penggunaan Aparat Keamanan untuk Represi
Selama masa Orde Baru, aparat keamanan sering digunakan untuk melakukan represi terhadap oposisi politik dan kelompok-kelompok yang dianggap mengancam keamanan negara. Tindakan represif ini melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945.
Kelebihan dan kekurangan masa orde baru
Kelebihan
Tingkat membaca masyarakat Indonesia semakin meningkat, sehingga membuat tingkat pengangguran menurun.
Keamanan negara semakin meningkat.
Indonesia mulai membuka peluang investasi bagi para investor asing, sehingga bisa menerima banyak dana dari luar negeri.
Kebijakan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) sukses dilaksanakan.
Kekurangna
Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin merajalela di kalangan masyarakat.
Pembangunan yang tidak merata, dan muncul perbedaan yang sangat mencolok antara pembangunan di perkotaan dan pedesaan.
Muncul rasa ketidakpuasan di beberapa wilayah di Indonesia karena adanya kesenjangan pembangunan.
Tidak adanya kebebasan pers karena banyak koran dan majalan yang penerbitan dan pengedarannya dibatasi.