APBN DAN APBD
APBN
DEFINISI: definisi APBN yakni rincian daftar yang dibuat secara sistematis berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun periode anggaran
(1 Januari-31 Desember).
click to edit
- Fungsi Alokasi
- Fungsi Distribusi
- Fungsi Stabilisasi
- Fungsi Otoritas
- Fungsi Perencanaan
- Fungsi Regulasi
FUNGSI APBN
click to edit
Landasan hukum APBN adalah :
UUD 1945 pasal 23 ayat 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun.
Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Pasal 1 ayat 7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
click to edit
Struktur APBN
- Belanja Negara
- Pembiayaan Negara
- Pendapatan Pajak
- Pendapatan Negara
click to edit
Prinsip APBN
- Prinsip Anggaran Dinamis
- Prinsip Anggaran Fungsional
- Prinsip Anggaran Defisit
KASUS YANG BERSANGKUTAN DENGAN APBN: https://www-detik-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.detik.com/tag/korupsi-apbn/amp?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16782759421443&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.detik.com%2Ftag%2Fkorupsi-apbn
APBD
PERNGERTIAN: Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
FUNGSI APBD:
Fungsi Otorisasi
Fungsi Perencanaan
Fungsi Pengawasan
Fungsi Alokasi
Fungsi Distribusi .
Fungsi Stabilisasi
click to edit
UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Perhitungan APBD.
LANDASAN HUKUM
click to edit
STRUKTUR
Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
click to edit
Prinsip kesatuan
Prinsip universalita
Prinsip tahunan
Prinsip spesialitas
Prinsip akrual
PRINSIP