Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Masa Reformasi …
Masa Reformasi
Kebijakan Presiden B. J. Habibie
Kebebasan Pers
Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
menghapus Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)
Kebebasan Pembentukan Partai Politik
Undang-Undang No. 2 Th. 1999 tentang Partai Politik
UU yang bersifat demokratis ini, membuka kebebasan bagi rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik.
Menghapuskan Diskriminasi Etnis Tionghoa
Inpres Nomor 4 tahun 1999 dan Inpres Nomor 26 tahun 1999.
Larangan untuk berbicara dan mengajar dengan memakai Bahasa Mandarin, Beliau cabut.
Kemerdekaan Timor Leste
Referendum yang terjadi bagi kemerdekaan Timor Leste tak lepas dari keputusan Habibie
Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid
Memberikan nama Irian Jaya menjadi Papua
2.Membatalkan ketetapan MPRS pada tahun 1966 yang menyatakan tentang pelarangan marxisme dan komunisme.
Umat Tionghoa konfusius yang boleh merayakan Tahun Baru Imlek
Kebijakan Presiden Megawati Sukarnoputri
Kebijakan Reformasi di Bidang Politik dan Hukum
melakukan pengamandemenan terhadap UUD 1945.
Kebijakan Reformasi Ekonomi
membubarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Penyelenggaraan Pemilu 2004
Salah satu keberhasilan Megawati dalam upaya memperbaiki demokrasi Indonesia ialah dengan mengadakan pemilu.
Penyelenggaraan pemilu tersebut diikuti oleh 24 partai dengan menggunakan sistem perwakilan berimbang.
Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Pendidikan wajib 12 tahun
Pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas
Kebijakan Presiden Jokowi Widodo
Memperkuat Perekonomian
Memindahkan Ibu Kota Negara
Memperbaiki Kondisi Sosial
Memperkuat Pemberantasan Korupsi
