Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Perbandingan artikel, Kasus, (Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan…
Perbandingan artikel
-
-
pejabat untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, integritas,
Kasus yang terjadi :
Kampanye) dengan pesan promosi pribadi maupun pihak lain yang berperan serta dalam pemilihan umum yakni sebagai Paslon presiden dan wakil presiden, DPD, Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, dan partai politik.
Aparatur Sipil Negara melakukan promosi maupun melakukan penghalangan promosi, kampanye hitam bagi kandidat pemilihan umum/pilkada.
Solusi:
penilaian kinerja ASN sebaiknya dikembalikan ke skema terpusat di bawah kementerian pusat, untuk menghindari konflik kepentingan dan penyanderaan peran ASN selama pilkada.
penting untuk merumuskan code of conduct yang menjelaskan peran ASN selama pilkada/pemilu, dengan orientasi pada etika dan moral ASN. Selain itu, perlunya rekrutmen dan penyebaran ASN yang transparan dan adil, yang mungkin melibatkan seleksi pusat, agar posisi ASN tidak didasarkan pada hubungan patron-klien.
-
-
Artikel 3:Penyalahgunaan Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
Electoral Misconduct pada Pilkada di Indonesia
Kasus
-
Dua pejabat Kementerian Perhubungan, Harno Triadi dan Fadliansyah terbukti menerima suap Rp3,2 miliar yang terbagi dalam Rp2,6 miliar, SGD 30 ribu, dan USD 20 ribu.
-
Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain. tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
Solusi
solusi yang dapat diterapkan adalah penguatan regulasi dan sanksi yang tegas bagi pelanggar etika. Selain itu, perlu adanya reformasi birokrasi yang menitikberatkan pada penguatan nilai-nilai etika dalam setiap aspek pelayanan publik
Pembahasan:
Adanya celah yang memungkinkan pejabat politik menggunakan ASN sebagai alat untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan telah menciptakan ruang bagi intervensi politik dalam birokrasi. Tujuan utama dari intervensi ini adalah agar elit politik yang menduduki jabatan dapat tetap memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan.
Pembahasan : penyalahgunaan kekuasaan merujuk pada tindakan-tindakan yang
melampaui batas kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Penyalahgunaan kekuasaan dapat mengakibatkan kerusakan pada institusi dan struktur
pemerintahan.
Pembahasan: menganalisis permasalahan etika pejabat pemerintahan dari perspektif administrasi publik,
yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Pelanggaran etika di kalangan pejabat pemerintah sering kali terkait dengan
penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi