Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PP No.11 Th 2017 Tentang Manajemen ASN - Coggle Diagram

- - - - Pasal 276:
        
        PNS diberhentikan sementara jika:
        
        (a) Diangkat menjadi pejabat negara.
        
        (b) Diangkat menjadi komisioner/anggota lembaga nonstruktural.
        
        (c) Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
      - Pasal 277:
        
        PNS yang diangkat sebagai:
        
        (a) Ketua/Wakil Ketua/Anggota Mahkamah Konstitusi.
        
        (b) Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPK.
        
        (c) Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi Yudisial.
        
        (d) Ketua/Wakil Ketua KPK.
        
        (e) Menteri dan setingkat menteri.
        
        (f) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
        
        Diberhentikan sementara.
        
        Pengecualian bagi diplomat JF.
      - Pasal 278-283:
        
        Masa berlaku pemberhentian sementara:
        
        Dimulai sejak pelantikan atau penahanan.
        
        Berakhir saat selesai masa tugas atau kasus hukum selesai.
        
        Penghasilan:
        
        Tidak diberikan selama pemberhentian.
        
        Uang pemberhentian sementara 50% dari gaji terakhir.
        
        PNS yang pensiun selama pemberhentian sementara:
        
        Dapat penghasilan sesuai keputusan hukum.
        
        Hak pensiun dihitung sesuai masa kerja.
    - - Pasal 284:
        
        Usulan pemberhentian oleh:
        
        (a) PPK untuk JPT Utama/Madya/JF Ahli Utama.
        
        (b) PyB untuk JPT Pratama/JA/JF lainnya.
        
        Penetapan keputusan dalam 14 hari kerja.
    - - Pasal 285:
        
        PNS diaktifkan kembali jika:
        
        Tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan.
        
        Kasus hukum dihentikan (penyidikan/penuntutan).
        
        Hak dan penghasilan disesuaikan:
        
        Ganti kekurangan penghasilan dihitung ulang (kecuali pidana percobaan).
      - Pasal 286-287:
        
        Pengajuan pengaktifan kembali:
        
        Maksimal 30 hari sejak selesai masa tugas atau kasus selesai.
        
        Penetapan keputusan dalam 14 hari kerja.
    - - Pasal 288-294:
        
        Presiden menetapkan pemberhentian dan pengaktifan PNS di JPT Utama/Madya/JF Ahli Utama.
        
        PPK dan PyB diberi kewenangan untuk JPT Pratama, JA, dan JF lainnya.
    - - Pasal 295:
        
        Hak kepegawaian sesuai peraturan berlaku, tergantung jenis pemberhentian (hormat/tidak hormat).
    - - Pasal 296-301:
        
        Uang tunggu diberikan:
        
        Tahun pertama: 100% gaji.
        
        Tahun berikutnya: 80% gaji.
        
        Maksimal 5 tahun.
        
        PNS wajib melaporkan status sebelum uang tunggu berakhir.
        
        Uang pengabdian diberikan jika tidak bisa disalurkan kembali, dihitung berdasarkan masa kerja dan gaji terakhir.