Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PP No.11 Th 2017 Tentang Manajemen ASN - Coggle Diagram

- - - - Berdasarkan kompetensi & peraturan perundang-undangan.
      - Jabatan ASN tertentu di instansi pusat dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri.
    - - (1) Jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh TNI/Polri.
      - (2) Jabatan berada di instansi pusat & mengikuti UU TNI/Polri.
    - - Nama jabatan, kompetensi, & persyaratan jabatan ASN diinstansi pusat:
        
        Ditentukan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).
        
        Disetujui oleh Menteri.
    - - TNI/Polri yang menduduki jabatan ASN tidak bisa menjadi PNS.
    - - Penetapan pangkat untuk jabatan ASN:
        
        TNI: Ditentukan oleh Panglima TNI + persetujuan Menteri.
        
        Polri: Ditentukan oleh Kapolri + persetujuan Menteri.
    - - Persyaratan pengisian jabatan ASN:
        
        Kualifikasi, pangkat, pendidikan, rekam jejak, kesehatan, integritas, dll.
    - - Instansi pusat yang membutuhkan TNI/Polri harus:
        
        Mengajukan permohonan tertulis ke Panglima TNI/Kapolri.
        
        Ditembuskan ke Menteri & Kepala BKN.
    - - Proses pengajuan calon:
        
        TNI/Polri mengajukan 3 calon + dokumen pendukung.
        
        Jika jabatan JA/JF, PPK memilih 1 calon.
        
        Jika jabatan JPT, calon wajib ikut seleksi terbuka, kecuali penunjukkan Presiden.
    - - Pemberhentian TNI/Polri dari jabatan ASN:
        
        Sebab: Pensiun atau penarikan kembali.
        
        Kembali ke: Mabes TNI/Polri.
    - - Batas usia pensiun mengikuti peraturan bagi TNI/Polri.
    - - Pengisian JPT di luar instansi pusat oleh TNI/Polri:
        
        Wajib mengundurkan diri dari dinas aktif.
        
        Proses seleksi terbuka dan sesuai kompetensi.
    - - Penetapan nama jabatan, kompetensi, & persyaratan ASN oleh PPK maksimal 2 tahun setelah peraturan diundangkan.
    - - Persyaratan pengisian JPT untuk TNI/Polri yang mengundurkan diri:
        
        JPT Utama:
        
        Pendidikan min. pascasarjana.
        
        Pengalaman kerja min. 10 tahun.
        
        Usia max. 55 tahun.
        
        JPT Madya:
        
        Pendidikan min. pascasarjana.
        
        Pengalaman kerja min. 7 tahun.
        
        Usia max. 55 tahun.
        
        JPT Pratama:
        
        Pendidikan min. sarjana/D-IV.
        
        Pengalaman kerja min. 5 tahun.
        
        Usia max. 53 tahun.
    - - Ketentuan teknis tata cara diatur oleh Panglima TNI dan Kapolri.
  - - - (1) PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu di instansi TNI/Polri.
      - (2) Pangkat/jabatan PNS disesuaikan dengan struktur TNI/Polri.
      - (3) Penyesuaian pangkat/jabatan ditetapkan oleh Panglima TNI/Kapolri.