Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

SKETSA KEBERAGAMAAN DI INDONESIA - Coggle Diagram

- - - - Seorang tokoh pemikir Islam Indonesia, Almarhum Nurcholish Madjid pernah menyatakan bahwa kehadiran agama dapat dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai comparative advantage. Agama diharapkan akan memberi nilai tambah yang fundamental terhadap upaya menciptakan keseimbangan antara kehidupan material dan immaterial, kehidupan yang profan dan yang sakral.
        
        Sayangnya, tidak semua komunitas umat beragama memiliki kesadaran untuk mengambil dan mengembangkan sisi positif-konstrukrtif dari keragaman tersebut. Terdapat sebagian komunitas umat beragama yang memiliki anggapan bahwa sebagian komunitas agama lain yang berbeda sebagai musuh yang harus dihindari dan dinafikan eksistensinya.
        
        Hal terakhir tersebut di atas membuat seorang novelis sekaligus wartawan dari Inggris, A. N. Wilson, mengemukakan fikiran yang bersifat pesimistis -- tepatnya, negatif-- tentang agama. Dalam buku yang ditulisnya yang berjudul “Against Religion; Why We Should Try to Live Without It”, A. N. Wilson mengemukakan bahwa jika dalam Alkitab (Bibel) dikatakan bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan, mungkin lebih benar lagi kalau dikatakan bahwa cinta Tuhan adalah akar segala kejahatan.
        
        Lebih lanjut Wilson mengemukakan bahwa agama adalah tragedi umat manusia. Dalam pandangan Wilson, hampir tidak ada satupun agama yang tidak ikut bertanggungjawab atas berbagai peperangan, tirani, dan penindasan. Wilson menambahkan bahwa agama mendorong orang untuk menganiaya sesamanya, untuk mengagungkan perasaan dan pendapat sendiri di atas perasaan dan pendapat orang lain, untuk mengklaim bahwa merekalah pemilik kebenaran.
        
        Terdapat juga komunitas beragama yang menganggap bahwa komunitas agama lain (yang berbeda) adalah partner dan memiliki eksistensi yang harus dihargai sebagaimana mereka juga menghargai diri dan agama mereka. Hal ini, karena menurut komunitas beragama dengan jenis yang disebut terakhir tersebut, beragama adalah merupakan salah satu dari hak dasar kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang.
- - - - ✓ Pertama, dalam Pembukaan UUD 1945. Penyebutan frasa “Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa” di dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 adalah satu bentuk pengakuan rasa syukur Bangsa Indonesia kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Artinya, tanpa ada “campur tangan” Tuhan melalui Rahmat dan Berkat-Nya, kemerdekaan bangsa Indonesia tidak akan terwujud. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana ajaran agama tidak hanya diyakini, tetapi juga menjadi faktor dominan yang mendrive gerak langkah yang dilakukan oleh setiap warganya.
      - ✓ Kedua, Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
      - ✓ Ketiga, dalam Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”. Hal ini bermakna bahwa kebebasan beragama dan beribadat menurut agamanya merupakan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.
      - Akan tetapi, apa yang terjadi saat ini justru menunjukkan kondisi yang belum sesuai dengan idealitas tersebut. Dalam kehidupan sosial juga ada kecenderungan yang sangat memprihatinkan dimana bangsa ini sedang disibukkan dengan saling hujat dan bentrok antar sesama warga bangsa, yang ironisnya seringkali disebabkan oleh hal-hal yang sangat sepele, seperti; perbedaan cara beribadah formal, perbedaan organisasi, dan hal lain yang seharusnya justru menjadi kekayaan khasanah yang dapat dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
        
        Dewasa ini bangsa Indonesia sedang menghadapi situasi kehidupan sosialkeagamaan yang memiliki daya destruksi terhadap kebinekaan bangsa. Setidaknya, ada tiga tantangan kehidupan keagamaan yang dihadapi saat ini
        
        Tantangan pertama berkaitan dengan menguatnya pandangan, sikap, dan perilaku keagamaan eksklusif yang bersemangat menolak perbedaan dan menyingkirkan kelompok lain. Cara beragama ini tidak hanya mempertanyakan keabsahan Indonesia sebagai rumah bersama bagi kelompok-kelompok yang berbeda, tetapi juga berusaha membangun ulang Indonesia menjadi sebuah negara eksklusif yang hanya dimiliki kelompok tertentu.
        
        Tantangan kedua berkaitan dengan tingginya angka kekerasan bermotif agama. Pandangan, sikap, dan cara beragama yang eksklusif pada akhirnya melahirkan berbagai praktik intoleransi dan kekerasan keagamaan yang menghancurkan dan mematikan.12 Setidaknya, sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998, berbagai konflik sosial keagamaan muncul di berbagai wilayah seperti yang terjadi di Poso dan Ambon.
        
        tantangan ketiga, yaitu berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Atas nama agama, Pancasila mulai digugat dan dipertanyakan. Indonesia dianggap sebagai berhala. Hormat bendera merah putih diyakini mencederai iman. Di sinilah, kita menemukan ideologi khilafah dijajakan sebagai alternatif pengganti NKRI.
- - - - Kedua, pendukung paradigma substantif-inklusif meyakini bahwa misi utama Nabi Muhammad bukanlah untuk membangun kerajaan atau negara. Tetapi seperti halnya para nabi lainnya, yakni mendakwahkan nilai-nilai Islam dan kebajikan. Dengan demikian misi Nabi Muhammad tidak perlu diartikan sebagai langkah untuk membangun negara atau sistem pemerintahan tertentu.
        Meminjam ungkapan pemikir Mesir Husain Fawzi al-Najjar, concern utama Nabi Muhammad ketika menyebarkan Islam adalah lebih tertuju pada upaya untuk mempersatukan para pemeluk Islam (al-wihda al-ijtimai) daripada membangun sebuah negara atau sistem pemerintahan. Kenyataan kemudian terbukti bahwa sesudah Nabi Muhammad wafat, diperlukan waktu beberapa hari untuk melakukan musyawarah dan memutuskan siapa penggantinya, yang kemudian terpilih Abu Bakar. Sementara pergantian kepemimpinan para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali semuanya melalui sistem dan mekanisme yang berbeda.
        
        Ketiga, para proponen paradigma substantif-inklusif berpendapat bahwa syari’at tidak dibatasi atau terikat oleh negara. Demikian pula syari’at tidak berkaitan dengan gagasan-gagasan spesifik yang berkaitan dengan pemerintahan atau sistem politik. Karena Islam dipandang semata-mata sebagai agama dan bukan-nya sebuah sistem yang berkaitan dengan tertib negara, syari’at seharusnya tidak diletakkan ke dalam domain negara, tetapi tetap diletakkan dalam kerangka sistem keimanan Islam.
        
        Keempat, refleksi para pendukung paradigma substantif-inklusif dalam bidang politik pada dasarnya adalah melakukan upaya yang signifikan terhadap pemikiran dan orientasi politik yang menekankan manifestasi substansial dari nilai–nilai Islam (Islamic injuctions) dalam aktivitas politik.
        
        Sementara itu, paradigma legal-eksklusif mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. Pertama, paradigma legal-eksklusif dalam pemikiran politik Islam meyakini bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebuah sistem hukum yang lengkap, sebuah ideologi universal dan sistem yang paling sempurna yang mampu memecahkan seluruh permasalahan kehidupan umat manusia.
- - - - Kaum formalis agama sering kali juga mengklaim diri berposisi lebih tinggi dari pada orang atau kelompok lain di luar mereka secara rohani. Muncul kesombongan rohani/religius dalam diri mereka karena hampir seluruh totalitas praksis harian mereka dipenuhi dengan unsur penggunaan simbolisme agama sebagai titik tumpu dan kriteria penilaian moral. Mereka menggunakan simbolsimbol agama hampir di semua ruang kehidupan mereka, termasuk di ruangruang publik eksistensi mereka. Mereka dapat saja bersikap munafik dalam hidup beragama. Penggunaan simbol itu hanya sebatas formal saja (agar terlihat baik), namun tidak sungguh bermakna dalam kehidupan internal batiniah mereka. Terjadi pendangkalan rohani, karena bukan nilai substansi yang mereka kejar, tetapi nilai artifisial, aksidental, popularitas dan egoisme diri yang diutamakan.
        
        Umumnya para formalis aama tidak peduli pada sesama, kurang solider, kurang berbagi, kurang berempati, kurang berpraksis untuk membangun kehidupan nyata dan peningkatan kualitas kehidupan manusia secara komprehensif. Mereka gampang melakukan pengadilan sosial dan pengadilan moral kepada orang lain dengan ukuran dan kriteria formalis itu. Akibatnya mereka mudah berkonflik atau berseteru dengan kelompok yang berbeda pandangan.
        
        Orang yang formalis juga sering tidak kritis dalam beragama. Karena hanya norma dan aturan yang dijadikan patokan hidup, maka mereka seolah taat buta dan malas berpilkir, kurang refleksif dan hanya menunjukkan ketaatan buta terhadap aturan, simbol dan ajaran agama tanpa bersikap rasional apalagi bersikap kritis atas agama dan imannya. Mereka bisa saja atas nama norma/hukum agama melakukan tindakan kekerasan pada kelompok lain di luar mereka. Akibatnya terjadi pendangkalan dalam praktik agama yang dihayatinya. Formalis beragama berpikiran tertutup, eksklusif, kurang toleran dan cenderung monoperspektif dalam mengevaluasi diri mereka maupun orang lain.
        
        Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman kita. Dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tenteram dan menentramkan. Bila ini dapat kita wujudkan, maka setiap warga negara dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya, sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya.