Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Perkembangan Demokrasi di Negara Republik Indonesia - Coggle Diagram
Perkembangan Demokrasi di Negara Republik Indonesia
Demokrasi parlementer (1945-1959)
MPR kekuasaan lebih tinggi daripada presiden
DPR dan DPA dapat memberi nasihat kepada presiden dan Mahkamah Agung
Pemimpin: Soekarno
Sistem pemerintahan parlementer menggunakan UUDS 1950
Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Pemimpin: Soekarno
Presiden memiliki kekuasaan tertinggi meskipun secara hukum MPR lebih memiliki kekuasaan tertinggi
Runtuh setelah kejadian G30S PKI
Soekarno digantikan oleh soeharto pada sidang MPRS
Demokrasi Pancasila (1966-1998)
Pemimpin: Soeharto
Pemilihan umum teratur setiap 5 tahun (Dilakukan oleh MPR dan DPR)
Menghapus MPRS dan DPRS
Memulihkan kedudukan MPR, DPR dan Mahkamah Agung
Masa jabatan presiden tidak dibatasi
Masa ini identik dengan KKN
Demokrasi Pancasila Masa Reformasi (1998-Sekarang)
Adanya pemilu yang pertama kali diselanggarakan pada pemilu 2004
Kedudukan MPR dan DPR jelas
Adanya otonomi daerah
Adanya peran partai politik, Organisasi non pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil.