Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan Negara, Lingkup Keuangan Negara,…

- - - - Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
    - - Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
    - - Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - - - Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
- - - - UUD 1945, Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, UU atau Peraturan lain yang mendasari adanya mandat organisasi
    - - Juklak dan Juknis untuk pemeriksaan dan penunjang POS untuk non pemeriksaan, standar yang bersifat operasional.
    - - Kebijakan, kode etik, standar, sistem yang bersifat prinsip dan strategis.
    - - Pedoman yang digunakan untuk mengatur substansi pemeriksaan maupun non pemeriksaan.
    - - Surat Edaran atau Memorandum Prosedur, Panduan, dan Dokumen Lainnya
- - - - Perikatan atestasi
        
        Entitas terperiksa (menilai hal pokok terhadap kriteria dan menyajikan dalam informasi hal pokok)
        
        Pemeriksa (mengumpulkan bukti pemeriksaan untuk memberikan dasar yang memadai dalam menyatakan opini atas informasi hal pokok)
      - Perikatan direct reporting
        
        Pemeriksa menentukan hal pokok dan kriteria (mempertimbangkan risiko dan materialitas)
        
        Pemeriksa menguji/mengevaluasi hal pokok untuk menilai sejauh mana keseusaian hal pokok dan kriteria yang telah ditentukan
        
        Hasil pengukuran hal pokok terhadap kriteria disajikan dalam laporan pemeriksaan dalam bentuk temuan, kesimpulan, rekomendasi
- - - - c) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
      - d) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
      - e) menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
      - f) menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
      - g) menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
      - h) membina jabatan fungsional pemeriksa;
      - i) memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;
      - j) memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
      - k) memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
      - l) memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK;
      - m) memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
      - b) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
      - a) menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;