Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia - Coggle Diagram

- - - - Perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga baik lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.
    - - Suatu perlindungan dapat dikatakan perlidungan hukum apabila:
        
        Adanya perlindungan dari pemerintah kepada masyarakatnya.
        
        Jaminan kepastian hukum.
        
        Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
        
        Adanya sanksi hukuman untuk pihak yang melanggarnya.
    - - Perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga baik lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.
  - - - Tegaknya Supermasi Hukum
        Supermasi hukum bermakna bahwa hukum memiliki kekuasaan mutlak untuk mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek.
        
        Tegaknya keadilan
        Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Dengan tegaknya keadilan maka tercapailah tujuan dari hukum itu.
        
        Mewujudkan perdamaian dalam hidup masyarakat.
        Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dan mendapat perlakuan yang sama.
    - - Hukum: Hukum atau dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang harus sesuai dan tidak bertentangan dengan ideologi negara.
      - Penegak hukum: Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya.
      - Masyarakat: Warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku dan menaatinya.
      - Sarana dan fasilitas: sarana dan fasilitas yang ada harus memadai.
      - Kebudayaan: Hukum yang ada harus sesuai dengan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada daerah tertentu.
- - - - POLRI merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
    - - Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut.
        
        Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
        
        Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
        
        Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
        
        Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  - - - Melakukan penuntutan.
        
        Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
        
        Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
        
        Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
        
        Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
    - - Kejaksaan, dengan kuasa khusus, dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
    - - Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
        
        Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
        
        Pengawasan peredaran barang cetakan.
        
        Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
        
        Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
        
        Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.