Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara…

- - - - Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perahanan Negara, pertahanan negara dimaknai sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dan ancaman dan gangguanterhadap keutuhan bangsa dan negara.
      - Pengertian sistem pertahanan negara menurut UU No.3 Tahun 2002 adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut, untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
      - Sistem pertahanan dan keamanan negara diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30
        
        1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
        
        2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan penduduk.
        
        3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
        
        4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
        
        5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan, diatur oleh undang undang.
      - Berdasarkan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 tersebut, terlihat bahwa pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban dan tanggung jawab tiap warga negara Indonesia, tidak terbatas oleh tentara dan polisi saja.
    - - Pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara berdasarkan Penjelasan atas UU No. 3 Tahun 2002, sebegaimana ditentukan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut:
        
        1) Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perkeadilan
        
        2) Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
        
        3) Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara
        
        4) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
      - Penjelasan atas UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara menyatakan bahwa berdasarkan pandangan hidup tersebut, bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip sebagai berikut:
        
        1) Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela, serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap
        
        2) Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara
        
        5) Bentuk pertahanan negara bersifat semesta, dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan
        
        6) Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Di samping prinsip tersebut, pertahanan negara juga memperhatikan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan sosial
        
        4) Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif
        
        3) Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya
    - - Ketentuan mengenai kedudukan dan peran TNI serta Polri dalam pembelaan negara, diatur dalam Ketetapan MPR VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
        
        Pasal 1
        
        Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
        
        Pasal 2
        
        (1) Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.
        (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.
        (3) Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu.
    - - a. Program Bala Pertahanan Wilayah
        
        1) Pembinaan TNI-AD
        
        Pembinaan TNI-AD meliputi program peningkatan pembinaan wilayah sampai pelosok-pelosok Indonesia.
        
        Tujuan
        
        Menciptakan kondisi yang aman
        
        Dapat menjadikan desa sebagai basis kekuatan pertahanan rakyat semesta guna meningkatkan kemampuan-kemampuan pemberkalan dan pemeliharan wilayah
        
        2) Pembinaan TNI-AL
        
        Pembinaan TNI-AL meliputi program peningkatan pengendalian laut dan peningkatan pembinaan perlawanan rakyat di laut
        
        Tujuan
        
        Mendukung kemampuan pengamatan wilayah perbatasan dan meningkatkan sistem dukungan administrasi
        
        Logistik sehingga mampu menunjang pertahanan dan keamanan laut
        
        3) Pembinaan TNI-AU
        
        Pembinaan TNI-AU meliputi program peningkatan kemampuan korndando dan pengendalian operasi udara peningkatan kemampuan pengamatan udara, dan meningkatkan sistem dukungan administrasi dan logistik yang mampu menunjang pertahanan dan keamanan
      - b. Program Bala Pertahanan Terpusat meliputi pembinaan TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU dalam peningkatan kemampuan pengamatan, penyerangan, dan pertahanan masing-masing
      - c. Program Angkutan Terpusat meliputi peningkatan kemampuan pemindahan strategis pasukan, perkengkapan dan perbekalan ke seluruh wilayah Indonesia, serta pembentukan satuan-satuan tempur cadangan untuk meningkatkan kekuatan bala pertahanan wilayah
      - d. Program Bala Cadangan meliputi kegiatan pembentukan:
        
        Satuan-satuan tempur cadangan untuk meningkatkan kekuatan bala pertahanan wilayah, khususnya dalam rangka meningkatkan kemampuan peperangan wilayah
        
        Satuan-satuan angkutan darat, laut, dan udara cadangan untuk meningkatkan kemampuan pemindahan strategis, serta personil militer cadangan dalam rangka membangun satuan-satuan cadangan
      - e. Program Intelijen dan Komunikasi Terpusat
        
        3) Peningkatan kemampuan komunikasi strategis yang meliputi pendayagunaan peralatan modern yang sudah ada
        
        2) Peningkatan pelaksanaan kegiatan topografi dan hidrografi untuk melengkapi data bumi dan perairan wilayah Indonesia
        
        1) peningkatan kemampuan personel dan penambahan tenaga-tenaga ahli intelijen dan komunikasi, serta meningkatkan pengawasan terhadap perubahan lingkungan strategis, baik di dalam maupun luar negeri
    - - UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (2) memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), yang pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara, seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.
      - Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta becirikan sebagai berikut.
        
        a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
        
        b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
        
        c. Kewilayahan, yaitu kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyeluruh dan merata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan.
  - - - Bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan
      - Kesadaran bela negara pada hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara.
      - UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
      - Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.
      - Menurut Jurnal Litbang Kemenag RI, ada nilai-nilai bela negara yang harus dipahami penerapannya oleh setiap warga negara.
        
        a. Cinta Tanah Air
        
        Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah cukup luas, dan sumber daya yang melimpah. Hal tersebut perlu kita syukuri dan cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap warga negara didasarkan pada kecintaannya terhadap tanah air.
        
        b. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
        
        Kesadaran Berbangsa dan bernegara merupakan sikap yang harus dilakukan oleh setiap warga negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu dikaitkan dengan cita-cita serta tujuan hidup bangsa.
        
        c. Pancasila
        
        Ideologi negara Indonesia adalah pancasila. Pancasila adalah warisan dan hasil perjuangan para pahlawan yang sungguh luar biasa. Pancasila tidak hanya sekadar teoretis dan normatif saja tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman di Indonesia yang mencakup beragam budaya, agama, dan etnis. Nilai-nilai Pancasila dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan.
        
        d. Rela berkorban untuk bangsa dan Negara
        
        Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara.
        
        e. Memiliki Kemampuan Bela Negara
        
        Kemampuan bela negara dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, bekerja keras dalam menjalankan profesi masing-masing.
      - Kewajiban bela negara ini diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- - - - suatu negara yang ditandai dengan adanya suatu wilayah tertenu sebagai salah satu syarat mutlak untuk mendirikan negara.
        
        menurut I Wayan Parthiana, wilayah merupakan suatu ruang di mana warga negara atau penduduk negara yang bersangkut hidup serts menjalankan berbagai aktivitasnya.
        
        Ensiklopedia Umum mengidentifikasi wilayah negara sebagai suatu bagian muka bumi daerah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber hidup negara dan negara tersebut.
        
        wilayag negara meliputi daratan lautan dan ruand udara sebagai tenoat tinggal, tempat hidup dan sumber kehidupan warga negara sehingga suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negaranya, tanah, air dan udara.
        
        wilayah negara Indonesia termasuk suatu bentuk negara yang terpisah oleh wilayah laut dan/atau negara lain. Indonesia adalah negara yang batas wilayahnya dengan negara lain dipisahkan oleh berairan laut atau negara lain (Hayati dan Yani, 2007)
        
        total luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km cube (mencakup daratan dan lautan). Hal ini membuat Indonesia dikenal sebagai negara terluas ketujuh di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Tiongkok, Brasil, dan Australia dan negara terluas kedua di Asia. Indonesia juga termasuk negara kepulauan terluas di dunia dengan jumlah 13.466 pulau.
        
        1 more item...
- - - - Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tercermin dengan jelas dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945.
      - Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, menunjukkan kepercayaan dan ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, antara lain sebagai berikut:
        
        a. Pada alinea ketiga Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tercantum "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didoring oleh keinginan luhur..."
        
        Alinea ini menunjukkan kepercayaan dan rasa sryukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat-Nya, Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan.
        
        b. Pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tertulis "...susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa..."
        
        Alinea ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.
        
        c. Pada pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 tertulis sebagai berikut:
        
        1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
        
        2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
        
        d. Pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 E Ayat (1) dan (2) tertulis sebagai berikut:
        
        "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."
        
        "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati muraninya."
  - - - a) Kerukunan intern umat beragama
      - b) Kerukunan antarumat beragama
      - c) Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah
    - - Pola hidup yang sebaiknya dilakukan antara lain sebagai berikut:
        
        a. Seluruh warga saling menghormati agama lain.
        
        b. Seluruh warga menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
        
        c. Seluruh warga meningkatkan kerukunan hidup antarumat seagama.
        
        d. Seluruh warga meningkatkan kerukunan hidup antarumat berbeda agama
        
        e. Seluruh warga meningkatkan kerukunan hidup antara umat beragama dengan pemerintah
        
        f. Seluruh warga mengembangkan kualitas keimanan dan ketakwaannya
        
        g. Seluruh warga memperukuat persatuan dan kesatuan bangsa tanpa membedakan agama dan kepercayaan masing-masing
      - Terdapat berbagai sikap yang harus dikembangkan dan dihindari dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan
        
        b. Sikap-sikap yang seharusnya dihindarkan antara lain
        
        1) mencampuradukkan ajaran-ajaran agama
        
        2) memiliki sikap fanatik yang berlebihan
        
        3) memiliki sikap tidak peduli/acuh tak acuh
        
        4) memiliki sikap memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang yang sudah memeluk agama lain
        
        a. Sikap-sikap yang seharusnya dikembangkan antara lain:
        
        1) Seluruh warga dapat memahami ajatran agama yang dianutnya
        
        2) Seluruh warga menyadari bahwa keimanan dan ketakwaan dapat menghindarkan dirinya dari perbuatan yang bersifat merugikan dan merusak
        
        3) Seluruh warga saling menghormati pelaksanaan ibadah, baik agamanya maupun agama lain
        
        4) Seluruh warga meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menghadapi tantangan yang makin berat di era globalisasi
- - - - warga negara adalah orang yang secara aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yang dapat berperan sebagai orang yang diperintah dan sebagai yang memerintah
- - - - Wilayah daratan suatu negara meliputi wilayah negara berdasarkan batas-batas yang diatur. Batas-batas wilayah daratan suatu negara dapat berupa:
        
        a) Batas alam(sungai, danau, pengunungan)
        
        b) Batas buatan(pagar tembok, pagar kawat berduri)
        
        c) Batas menurut perhitungan, berupa garis lintang dan garis bujur peta bumi
        
        Wilayah daratan Indonesia memiliki luas 1922570 km^2 dan terdiri dari lima pulau besar serta pulau-pulau kecil dengan total berjumlah 13466 pulau.
    - - Wilayah laut negara atau batas laut teritorial umumnya dihitung dari pantai ketika air sedang surut. Adapun laut di luar perairan teritorial disebut lautan bebas atau perairan internasional (mare liberium).
        res nullius - laut untuk setiap negara
        res communis - laut bukan milik siapa-siapa
        Berdasarkan traktat mulitilateral di montego bay, Jamaika, ditetapkan bahwa batas lautan ditentukan oleh batas-batas sebagai berikut (BPHN, 2015)
        
        a) Batas laut teritorial merupakan wilayah yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara di laut. Batas laut teritorial negara adalah 12 mil laut diukur dari pulau terluar kepulauan suatu negara ketika air laut surut.
        
        b) Batas zona bersebelahan merupakan wilayah di luar batas laut teritorial sejauh 12 mil laut atau 24 mil dari pantai. Di dalam wilayah ini negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasik, dan ketertiban negara.
        
        c) Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah laut sejauh 200 mil diukur dari pantai ke laut bebas.
        
        d) Batas landas benua merupakan wilayah laut suatu negara yang jaraknya lebih dari 200 mil laut dari pantai.
        
        Indonesia memiliki luas prairan sekitar 3.257.483 km^2. Adapun wilayah perairan Indonesia berdasarkan UU no. 43 Tahun tentang Wilayah Negara adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Pengertian ketiganya terdapat dalam UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yaitu sebagai berikut:
        
        a). Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutu8p. Perairan pedalaman dan perairan darat.
        
        b). Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
        
        c). Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12(dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia
    - - Berdasarkan UU no. 43 Tahun 2008, batas wilayah Indonesia di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarakan perkembangan hukum internasional.
      - Wilayah udara adalah udara yang berada di wilayah permukaan bumi di atas wilayahn darat ddan laut. Konvensi Paris 1919 menyatakn bahwa negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udaranya. Adapun Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya.
        
        Ada dua teori tentang konsepsi wilayah udara yaitu :
        
        Teori Negara Berdaulat di Udara (The Air sovreignity Theory) yang dibagi menjadi tiga bagian:
        
        c. Teori Udara - Wilayah udara itu haruslah sampai pada suatu ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat (mengapungkan) balon dan pesawat udara.
        
        b. Teori Pengawasan Cooper (Cooper's control Theory) - Kemampuan negara yang bersankutan untuk mengawasi ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah.
        
        a. Teori keamanan - menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamananya.
        
        Teori Udara Bebas (Air Freedom Theory). Teori ini terbagi atas dua bagian :
        
        b. Kebebasan udara terbatas. Setiap negara berhak mengambil tindakan tertentu untuk memlihara keamanan dan keselematanya.
        
        a. Kebebasan ruang udara tanpa batas
- - - - a) Asas ius sanguinis (law of the blood)
      - b) Asas ius soli (law of the soil)
      - c) Asas kewarganegaraan tunggal: asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. (tidak dapat menjadi warga negara ganda/lebih dari satu)
      - d) Asas kewarganegaraan ganda terbatas: asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagu anak anak.
    - - a) Asas kepentingan nasional: menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri
      - b) Asas perlindungan maksumum: menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apa pun, baik di dalam maupun di luar negeri
      - c) Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan: mementukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan
      - d) Asas kebenaran substantif: prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
      - e) Asas nondiskriminatif: tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender
      - f) Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia: dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, serta memuliakan has asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya
      - g) Asas keterbukaan: menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan denagn warga negara harus dilakukan secara terbuka
      - h) Asas publisitas: menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya
  - - - Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tshun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Pasal 4 dari UU ini, warga negara Indonesia (WNI) adalah sebagai berikut
        
        1) setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara laiun sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia
        
        2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seseorang ayah dan ibu warga negara Indonesia
        
        3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seseorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing
        
        4) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seseorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia
        
        5) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganedaraan kepada anak tersebut
        
        6) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya mennggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia
        
        7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia
        
        8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18/belum kawin
        
        9) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
        
        10) Anak yang yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
        
        11) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaanya
        
        12) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
        
        13) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraanya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia
        
        Berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2006, diakui pula sebagai warga negara Indonesia bagi:
        
        1) Anak warga negara Indoneisa yang lahir di luar perkawinan yang sah, Belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia
        
        2) Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warge negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia