Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Buletin Teknis 19 Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual, Permasalahan…

- - - - Barang-barang yang dihasilkan dari belanja bantuan sosial dan belum diserahkan kepada penerima bantuan tidak dilaporkan di neraca sebagai persediaan.
      - Aset yang dihasilkan dari belanja bantuan sosial yang masih dalam penguasaan institusi yang bersangkutan (karena terjadi kesalahan penganggaran) tidak dilaporkan di neraca sebagai persediaan/aset tetap.
      - Pertanggungjawaban penyaluran belanja bantuan sosial tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai.
- - - - diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
      - ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
    - - negara memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran program jaminan sosial kepada Badan Pengelola Jaminan Sosial bagi masyarakat tertentu.
    - - Tujuan penanggulangan bencana adalah untuk mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat dari dampak bencana, menjamin pemenuhan hak masyarakat pengungsi yang terkena bencana dan pemulihan kondisi dari dampak bencana.
      - Bentuk tanggung jawab adalah dengan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBN/APBD.
    - - menjelaskan lebih detail tentang bagaimana penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
    - - Dana penanggulangan bencana bersumber dari APBN, APBD dan/atau dana masyarakat.
      - bantuan bencana kepada korban bencana yang terdiri dari santunan duka cita, santunan kecacatan, pinjaman lunak untuk usaha ekonomi produktif, dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
    - - Pengeluaran operasi personalia maupun non personalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
    - - Dalam APBN disediakan alokasi belanja bantuan sosial. Bentuk bantuan sosial dapat bersifat konsumtif, produktif, maupun melalui lembaga pendidikan, kesehatan, dan lembaga tertentu.
    - - Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.
    - - a. Program Simpanan Keluarga Sejahtera;
      - b. Program Indonesia Pintar;
      - c. Program Indonesia Sehat.
- - - - Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang Belanja bansos dianggarkan oleh Satker KementerianNegara/Lembaga.
      - Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang Belanja bansos diberikan kepada masyarakat atau penerima dalam bentuk barang, sehingga pengadaan barang dilakukan oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga.
      - Bantuan Sosial dalam bentuk jasa Belanja bansos diberikan kepada masyarakat atau penerima dalam bentuk jasa yang diberikan kepada penerima. Jasa diberikan dalam bentuk pendidikan, penyuluhan dan aktivitas pemberdayaan, perlindungan, rehabilitasi masyarakat. Pengadaan jasa dilakukan oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga, kemudian dibayarkan kepada penyedia jasa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
    - - Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang Belanja bansos dianggarkan oleh Satker Pemerintah daerah.
      - Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang Belanja bansos diberikan kepada masyarakat atau penerima dalam bentuk barang, sehingga pengadaan barang dilakukan oleh Satker Pemerintah Daerah.
      - Bantuan Sosial dalam bentuk jasa Belanja bansos diberikan kepada masyarakat atau penerima dalam bentuk jasa yang diberikan kepada penerima. Jasa diberikan dalam bentuk aktivitas sosial dalam rangka pemberdayaan, perlindungan, rehabilitasi masyarakat. Atas pengadaan jasa kemudian dibayarkan kepada penyedia jasa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  - - - Jenis belanja bantuan sosial menurut penerima atau kelompok penerima bantuan sosial.
      - Jenis bantuan sosial menurut jenis kegiatan utama.
      - Belanja bantuan sosial yang belum disalurkan kepada masyarakat penerima sehingga masih disajikan dalam Neraca.
      - Penjelasan-penjelasan tambahan lain yang diperlukan untuk diungkapkan oleh
        entitas/full disclosure dan/atau untuk pemenuhan ketentuan peraturan perundangundanganan