Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA—Pngtree—business meeting_1982180, :check:…

- - - - a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan
      - b. dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
      - c. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;
      - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
      - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
      - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
      - g. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
    - - Evaluasi penawaran ulang, dilakukan apabila terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran.
      - Tender/Seleksi Ulang, dilakukan Ketika terjadi kegagalan tender/seleksi yang diakibatkan selain dari adanya kesalahan proses evaluasi penawaran.
    - - Kebutuhan tidak dapat ditunda
      - Tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender/seleksi.
  - - - Setelah pemberian perpanjangan waktu, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi;
      - Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari tiga
- - - - Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya
    - - menyesuaikan dengan ketentuan PBJ di negara setempat
    - - menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah berkonsultansi dengan LKPP
  - - - diatur
        
        tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah
      - belum memiliki peraturan
        
        berpedoman pada Peraturan Presiden 16 tahun 2018 dan perubahannya
  - - - peraturan perundangundangan
    - - siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan
    - - keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilaksanakan segera.
  - - - menetapkan rencana strategis penelitian
      - menetapkan program penelitian tahunan
      - melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian
    - - Individu/kumpulan individu meliputi Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara
      - Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah
      - Perguruan Tinggi
      - Ormas dan Badan Usaha
    - - PA/KPA pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penyelenggara penelitian dan pelaksana penelitian yang memiliki kewenangan
    - - peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi