Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Penetapan APBD, Glosarium: RKPD: Rencana Kerja Pembangunan Daerah KUA:…

- - - - Apabila hasil evaluasi dalam keputusan menyatakan telah sesuai maka gubernur menetapkan kedua rancangan perda dan perkada tersebut.
      - Apabila hasil evaluasi dalam keputusan menyatakan tidak sesuai, maka
        a. gubernur melakukan penyempurnaan paling lambat 7 hari sejak hasil evaluasi diterima.
        b. Penyempurnaan melalui TAPD bersama badan anggaran DPRD.
        c. Hasil yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan DPRD sebagai dasar penetapan perda APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 32 hari setelah ditetapkan.
      - 3.. Apabila penyempurnaan sesuai hasil evaluasi tidak dilakukan dan gubernur menetapkan kedua rancangan menjadi perda dan perkada, maka Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menunda dan/atau memotong dana transfer umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - - - Apabila gubernur tidak melaksanakan evaluasi maka Menteri Dalam Negeri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - Dalam melaksanakan evaluasi, gubernur berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri yang juga berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
        Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur. Disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 hari sejak rancangan perda APBD dan rancangan perkada penjabaran APBD diterima.
        
        Apabila hasil evaluasi dalam keputusan menyatakan bahwa rancangan perda APBD dan perkada penjabaran APBD tidak sesuai, selanjutnya Bupati/Walikota melakukan penyempurnaan paling lambat tujuh hari sejak hasil evaluasi diterima. Penyempurnaan dilakukan melalui TAPD bersama badan anggaran DPRD, dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD sebagai dasar penetapan perda APBD dan selanjutnya disampaikan kepada gubernur paling lambat tiga hari setelah ditetapkan.
        
        Apabila penyempurnaan sesuai hasil evaluasi tidak dilakukan dan Bupati/Walikota menetapkan kedua rancangan menjadi perda dan perkada, maka gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri dan diteruskan mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menunda dan/atau memotong dana transfer umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
        
        Apabila hasil evaluasi dalam keputusan menyatakan bahwa rancangan perda APBD dan perkada penjabaran APBD telah sesuai, selanjutnya Bupati/Walikota menetapkan kedua rancangan perda dan perkada tersebut.