Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - Coggle Diagram

- - - - Menteri mengevaluasi kesesuaian dengan Perda Provinsi APBD
        
        Gubernur (15 hari)
        
        Hasil Evaluasi
        
        Hasil tidak sesuai UU
        
        Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan (7 hari)
        
        Gubernur menetapkan Perda dan Perkada
        
        Tidak disempurnakan
        
        Usul ke Menkeu untuk menunda dan/atau memotong dana transfer umum
        
        Hasil Sesuai UU
        
        Gubernur menetapkan Raperda menjadi Perda dan Raperkada menjadi Perkada
  - - - Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
        pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
        
        Lampiran
        
        Laporan Keuangan
        
        Laporan Kinerja
        
        Laporan Keuangan BUMD
        
        Laporan Evaluasi Efisiensi
        dan Efektivitas Pelaksanaan APBD
        
        paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir
      - Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban
      - Rancangan Peraturan Daerah tentang
        pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas Kepala Daerah bersama DPRD
        untuk mendapat persetujuan bersama
    - - Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah
        
        paling lambat 7
        (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
      - Jika dalam 1 bulan belum ada keputusan bersama dari DPRD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
      - Penetapan Rancangan Perda setelah dilakukan memperoleh pengesahan dari Menteri
- - - - Disampaikan
        
        Gubernur (Wakil pemerintah pusat)
        
        paling lambat 3 hari sejak tanggal persetujuan
        
        Untuk dievaluasi sebelum ditetapkan o/ Bupati/walikota
    - - untuk menguji kesesuaian dengan
        
        Perda tentang APBD
        
        Perda tentang perubahan APBD
        
        Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
        
        Perkada tentang penjabaran APBD
        
        Temuan LHP BPK
    - - disampaikan
        
        o/ Gubernur (wakil pemerintah pusat)
        
        kepada Bupati/walikota
        
        paling lambat 15 hari sejak diterimanya rancangan tsb
    - - bertentangan dengan
        
        Perda tentang perubahan APBD
        
        Perkada tentang penjabaran APBD
        
        Perda tentang APBD
        
        Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
        
        Temuan LHP BPK
        
        Penyempurnaan
        
        Bupati/walikota bersama DPRD
        
        Paling lambat 7 hari sejak evaluasi diterima
      - sudah sesuai dengan
        
        Perkada tentang penjabaran APBD
        
        Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
        
        Perda tentang perubahan APBD
        
        Temuan LHP BPK (sudah ditindaklanjuti)
        
        Perda tentang APBD
        
        Bupati/walikota menetapkan Raperda menjadi Perda dan Raperkada menjadi Perkada
    - - Bupati/walikota menetapkan
        
        Raperda tentang pertangguangjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda
        
        Raperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perkada
      - Gubernur mengusulkan kepada Menteri
      - Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan
        
        Untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum
    - - Raperda tentang pertangguangjawaban pelaksanaan APBD
      - Raperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
      - Diatur dengan Keputusan Menteri
    - - penggunaan dan penyajian dokumen secara elektronik
      - memuat aliran data
  - - - Paling lambat 3 hari setelah persetujiuan bersama DPRD
      - Bupati/walikota mengirimkan rancangan kepada Gubernur (wakil pemerintaj pusat
      - Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan
      - Gubernur mengeluarkan surat keputusan hasil evaluasi untuk disampaikan kepada Bupati/walikota
    - - Bupati/walikota menetapkan
        
        Raperda tentang pertangguangjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda
        
        Raperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perkada
- - - - Menteri bagi Daerah Provinsi
      - Gubernur (wakil pemerintah pusat) bagi Daerah Kab/Kota