Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BELANJA DAERAH - Coggle Diagram

- - - - Organisasi
      - Akun
      - Kelompok
      - Urusan pemerintahan daerah
      - Jenis
      - Objek
      - Rincian Objek
      - Sub Rincian Objek
    - - Jenis
      - Objek
      - Rincian Objek
      - Kelompok
      - Akun
      - Sub Rincian Objek
  - - - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
        
        Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah
        
        Bukti penerimaan
        
        Akta Jual Beli
        
        Nota Kredit
        
        Dokumen lelang
        
        Dokumen Sejenis Lainnya
      - Penerimaan Pinjaman Daerah
        
        Didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman
        
        Sumber
        
        Pemerintah daerah lain
        
        Lembaga Keuangan Bank
        
        Pemerintah pusat
        
        Lembaga keuangan bukan bank
        
        Masyarakat
      - Pencairan Dana Cadangan
        
        Penerimaan atas hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
        
        Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
        
        Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD
        
        Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portoflio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah
      - Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah
        
        Digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan pada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
      - SiLPA
        
        Pelampauan penerimaan pembiayaan
        
        Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
        
        Pelampauan penerimaan pendapatan transfer
        
        Pelampauan penerimaan PAD
        
        Penghematan belanja
        
        Kewajiban pada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
        
        Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan
      - Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
        
        Digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan keterntuan peraturan perundang-undangan
    - - Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo
        
        Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang
        
        Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya.
        
        Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        
        Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban dimaksud.
        
        Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.
      - Penyertaan Modal Daerah
        
        Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
        
        Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
        
        Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
        
        Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya
      - Pembentukan Dana Cadangan
        
        Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.
        
        Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
        
        Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari: 1) DAK; 2) pinjaman daerah; dan 3) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
        
        Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
        
        Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
        
        Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
        
        Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
        
        Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
      - Pemberian Pinjaman Daerah
        
        Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD
        
        Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
        
        Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
        
        Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang0undangan
        
        Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- - - - :smiley: + (lebih)
        
        surplus
      - :warning: - (kurang)
        
        defisit
  - - - pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo yang anggarannya belum cukup tersedia dalam pengeluaran pembiayaan
      - penyertaan modal daerah
      - pembentukan dana cadangan
      - pemberian pinjaman daerah
      - lainnya
    - - kepada Mendagri dan Menkeu
      - wajib melaporkan posisi Surplus
      - setiap semester dalam TA
  - - - batas maksimal kumulatif Defisit
      - batas maksimal Defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah
    - - wajib melaporkan posisi Defisit
      - kepada Mendagri dan Menkeu
      - setiap semester dalam TA
    - - APBD prov
        
        berdasarkan batas maksimal kumulatif Defisit yang ditetapkan Menkeu
        
        oleh Mendagri
      - APBD Kab/kota
        
        oleh Gub selaku wakil Pempus
        
        berdasarkan batas maksimal kumulatif Defisit yang ditetapkan Menkeu
      - dilakukan pada saat
        
        evauasi terhadap rancangan perda tentang APBD
  - - - ditetapkan pembiayaan yang bersumber dari
        
        sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
        
        pencairan dana cadangan
        
        hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
        
        pinjaman daerah
        
        penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - - setiap TA
      - ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
    - - dasar penetapan besaran kumulatif defisit APBD pada tahun berikutnya
    - - sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum
- - - - Pemprov
        
        PKB, BBNKB, Alat Berat, BBKB, Air Permukaan, Rokok, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
      - Pemkab/Kota
        
        PBB, BPHTB, Barang dan Jasa Tertentu, Reklamen, Air Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Sarang Burung Walet, Opsen PKB & BBNKB
    - - Jasa Umum
      - Jasa Usaha
      - Perizinan Tertentu
    - - Penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah
    - - Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
      - Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
      - Hasil kerja sama daerah;
      - Jsa giro
      - Hasil pengelolaan dana bergulir
      - Pendapatan bunga
      - Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah
      - penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan,
        tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa
      - penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
      - Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
      - Pendapatan denda pajak daerah;
      - Pendapatan denda retribusi daerah;
      - pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
      - pendapatan dari pengembalian
      - Pendapatan dari BLUD
      - pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - - - Dana Perimbangan
        
        Dana Transfer Umum
        
        Dana Bagi Hasil (DBH)
        
        Pajak
        
        PPH, PBB, Cukai Hasil Tembakau
        
        Sumber Daya Alam
        
        Kehutanann, Mineral dan Batubara, Minyak bumi dan gas bumi, Panas Bumi, Perikanan
        
        Dana Alokasi Umum (DAU)
        
        APBN
        
        pemerataan kemampuan keuangan antar daerah
        
        Dana Transfer Khusus
        
        Dana Alokasi Khusus (DAK)
        
        DAK Fisik
        
        Dak Non Fisik
        
        Hibah kepada daerah
      - Dana Insentif Daerah
        
        APBN
        
        penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian
        Kinerja tertentu
      - Dana Otonomi Khusus
        
        Memilik otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang- undangan (Aceh, Papua, Papua Barat)
      - Dana Keistimewaan
        
        Daerah istimewa sesuai dengan
        ketentuan peraturan undang-undangan (DIY)
      - Dana Desa
        
        APBN
        
        Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
    - - Pendapatan Bagi Hasil
        
        Pendapatan Daerah dialokasikan untuk daerah lain
      - Bantuan Keuangan
        
        Daerah provinsi
        
        Daerah kabupaten/kota
        
        Umum
        
        kerjasama daerah atau pemerataan
        peningkatan kemampuan keuangan
        
        Khusus
        
        Tujuan Tertentu
  - - - Pemerintah Pusat
      - Pemerintah Daerah Lain
      - Badan Usaha Dalam/LN
      - Masyarakat
    - - Mendanai Keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampun dibiayai APBD
    - - Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya
- - - - program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan
      - volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan
      - pengeluaran pembiayaan.
  - - - pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas
      - pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan
- - - - Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
        
        Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah
        dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
        
        Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD
        
        Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
      - Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
      - Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
      - Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
      - Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya
        
        Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampau beban kerja normal;
        
        Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
        
        Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;
        
        Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
        
        Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi
        
        Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
      - Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sampai dengan saat ini, belum diterbitkan Peraturan Pemerintah dimaksud.
      - Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. Saat ini, telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
      - Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
      - Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan
        
        menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.
    - - Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
      - Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
      - Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
      - Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
        
        Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
        
        Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (availability payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
        
        Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
        
        Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
        
        Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
      - Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
      - Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas.
      - Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
        
        pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
        
        penghargaan atas suatu prestasi;
        
        pemberian beasiswa kepada masyarakat;
        
        penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
        
        Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
        
        Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian
        
        Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
    - - Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
      - Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
      - Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.
      - Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
    - - Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
      - Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).
      - Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
      - Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
      - Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
      - Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
      - Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
      - Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
      - Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
      - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - - Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
      - Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
        dengan peraturan perundang-undangan.
      - Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
      - Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
      - Belanja hibah diberikan kepada:
        
        pemerintah pusat
        
        Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
        
        Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        
        Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
        
        Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
        
        Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
        
        pemerintah daerah lainnya
        
        Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
        
        BUMN
        
        Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        
        BUMD
        
        Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
        
        Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
        
        Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
        
        yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan;
        
        yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota;
        
        yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
        
        Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
        
        Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        
        Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
        
        memiliki kepengurusan di daerah domisili;
        
        memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat
        atau sebutan lainnya
        
        berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
        
        Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
        
        telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
        
        berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
        
        memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
        
        Partai Politik
        
        Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
      - Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
        
        peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
        
        bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
        
        tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
        
        kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
        
        badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
        
        partai politik
        
        ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
        
        memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
        
        memenuhi persyaratan penerima hibah
      - Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
      - Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
      - Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
    - - Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
      - Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
      - Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
      - Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
      - Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
        
        individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
        
        lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
      - Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
      - Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
      - Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
      - Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
      - Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
      - Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
      - Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
      - Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
      - Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
      - Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
      - Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
        
        selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
        
        memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
        
        bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;
        
        sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
        
        rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
        
        perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
        
        pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
        
        jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
        
        penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
        
        penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
      - Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
      - Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
      - Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- - - - mempunyai masa manfaat > 12 bulan
      - digunakan dalan KPD
      - memenuhi batas minimal kapitalisasi aset
    - - Belanja tanah
      - Belanja peraltan dan mesin
      - Belanja gedung dan bangunan
      - belanja jalan,irigasi dan jaringan
      - belanja aset tetap lainnya
      - Belanja aset lainnya
    - - Kriteria aset tidak berwujud
        
        dapat diidentifikasi
        
        tidak mempunyai wujud fisik
        
        dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa
        atau digunakan unutk tujuan lainnnya termasuk HAKI
        
        dapat dikendalikan oleh entitas
        
        memiliki mnafaat ekonomi masa depan
- - - - Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
        dan/atau kejadian luar biasa
      - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
      - Kerusakan sarana/prasaran yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
    - - Belanja yang bersifat wajib dan mengikat
      - Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali pemerintah Daerah yang tidak terprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan UU
      - Kebutuhan daerah dalam rangka masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan
      - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
    - - Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah
      - dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD
      - RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD
- - - - Digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang berasal dari pendapatan prorivinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan Perundang-undangan
      - Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - - Diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya
      - Untuk tujuan terntu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan
      - Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
      - Terdiri atas
        
        antar-Daerah kabupaten/kota
        
        Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di
        wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya
        
        bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya
        dan/atau Daerah provinsi lainnya
        
        antar-Daerah provinsi
        
        bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa
      - Sifat bantuan keuangan
        
        Bantuan keuangan bersifat umu peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan /atau pemerintah desa penerima bantuan
        
        Bantuan keungan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaanna diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan
        
        Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai
        penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.
        
        Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
      - Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.