Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PP No. 50 Tahun 2012 (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan…

- - - - Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit
      - Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas
      - Meningkatkan efektifitas perlindungan K3LL yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
  - - - Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum/tidak, milik orang perseorangan/ persekutuan/badan hukum/swasta/negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah/imbalan
      - Usaha-usaha sosial atau lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah/imbalan
- - - - Perencanaan dilakukan untuk menghasilkan rencana K3 yang disusun dan ditetapkan oleh pengusaha sesuai kebijakan K3 yang telah ditetapkan
      - Dalam menyusun rencana K3, pengusaha harus mempertimbangkan hasil penelaahan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, & pengendalian resiko, peraturan perundang-undangan dan peryaratan lainnya, serta sumber daya yang dimiliki
      - Dalam menyusun rencana K3, pengusaha harus melibatkan ahli K3, panitia pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan
      - Rencana K3 paling sedikit memuat tujuan & sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian,dan sistem pertanggungjawaban
  - - - Dalam melaksanakan kegiatan, pengusaha harus menunjuk sumber daya manusia yang berkompeten dan berwenang di bidang K3, melibatkan seluruh pekerja/buruh, membuat petunjuk K3, membuat prosedur informasi, membuat prosedur pelaporan, dan mendokumentasikan seluruh kegiatan
      - Pelaksanaan kegiatan harus dintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan
    - - Prosedur informasi harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada seluruh pihak internal & eksternal terkait
      - Prosedur pelaporan terdiri atas pelaporan terjadinya kecelakaan di tempat kerja, ketidaksesuaian terhadap standar/perundang-undangan, kinerja K3, identifikasi sumber bahaya, dan yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan
      - Pendokumentasian setidaknya dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang K3 & standar di bidang K3, indikator kinerja K3, izin kerja, kegiatan pelatihan K3.
    - - Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melaksanakan kegiatan pemenuhan persyaratan K3 yang setidaknya meliputi tindakan pengendalian, design & rekayasa, prosedur & instruksi kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, pembelian barang dan jasa, produk akhir, upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan & bencana industri, serta rencana dan pemulihan keadaan darurat
      - Kegiatan pemenuhan persyaratan K3 dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
    - - Pelaksanaan rencana K3 oleh pengusaha dilaksanakan dengan didukung oleh sumber daya manusia (yang berkompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat) di bidang K3, prasarana, dan sarana (organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3, anggaran yang memadai, prosedur operasi/kerja, dan instruksi kerja)
  - - - Penetapan kebijakan K3 dilaksanakan oleh pengusaha dengan setidaknya harus melakukan tinjauan awal kondisi K3, memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus, dan memperhatikan masukan dari pekerja/buruh
      - Kebijakan K3 setidaknya perlu memuat visi, tujuan perusahaan, komitmen & tekad melaksanakan kebijakan, serta kerangka & program kerja yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan yang umum dan/atau operasional
    - - Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada siapapun yang berada di perusahaan terkait
  - - - Pengusaha wajib memantau dan mengevaluasi kinerja K3 sesuai ketentuan perundang-undangan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 oleh sumber daya manusia yang kompeten
      - Hasil pemantauan dan evaluasi diilaporkan kepada pengusaha untuk dilakukan perbaikan
  - - - Kebijakan nasional tentang SMK3 digunakan sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3
      - Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan perundang-undangan
    - - Setiap perusahaan dengan >100 pekerja/buruh dan/atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya dengan berpedoman pada PP ini dan ketentuan perundang-undangan, serta dapat memperhatikan konvensi/standar internasional
    - - SMK3 meliputi penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan & evaluasi kinerja K3, serta peninjauan & peningkatan kinerja SMK3
  - - - Pengusaha wajib melakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3
      - Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan akibat terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, adanya tuntutan dari pihak yang terkait, adanya pelaporan, adanya masukan, adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja, maupun adanya perkembangan IPTEK
- - - - Pelaksanaan rencana K3
        
        Menyediakan sumber daya manusia yang berkualifikasi, serta prasarana & sarana yang memadai
      - Pemantauan & evaluasi kinerja K3
        
        Melakukan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran, serta audit internal SMK3
      - Perencanaan K3
        
        Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan hasil penelaahan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, serta sumber daya yang dimiliki
        
        Rencana K3 yang disusun perusahaan minimal memuat tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, serta sistem pertanggung jawaban
      - Peninjauan & peningkatan kinerja SMK3
        
        Tinjauan ulang minimal meliputi evaluasi terhadap kebijakan K3, tujuan, sasaran, dan kinerja K3, hasil temuan audit SMK3, serta evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3
      - Penerapan kebijakan K3
        
        Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui tinjauan awal kondisi K3 dan proses konsultasi antara pengurus dengan wakil pekerja/buruh
        
        Penetapan kebijakan K3 harus disahkan oleh pimpinan perusahaan, tertulis, tertanggal, dan ditanda tangain, secara jelas menyatakan tujuan & sasaran K3, dijelaskan & disebarluaskan kepada seluruh pihak terkait, terdokumentasi dan terpelihara dengan baik, bersifat dinamik, serta ditinjau ulang untuk menjamin kesesuaiannya
  - - - Penetapan kriteria audit tiap tingkat pencapaian penerapan SMK3
        
        Penilaian tingkat transisi terhadap 122 kriteria
        
        Penilaian tingkat transisi terhadap 166 kriteria
        
        Penilaian tingkat awal terhadap 64 kriteria
      - Ketentuan penilaian hasil audit SMK3
        
        Kategori tingkat awal, transisi, dan lanjutan
        
        Tingkat penilaian --> penerapan kurang (0-59%), baik (60-84%), memuaskan (85-100%)
      - Kriteria audit SMK3
        
        Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
        
        Standar pemantauan
        
        Pembelian & pengendalian produk
        
        Pelaporan & perbaikan kekurangan
        
        Pengendalian dokumen
        
        Pengelolaan material & perpindahannya
        
        Pengendalian perancangan & peninjauan kontrak
        
        Pengumpulan & penggunaan data
        
        Pembuatan & pendokumentasian rencana K3
        
        Pemeriksaan SMK3
        
        Pembangunan & pemeliharaan komitmen
        
        Pengembangan keterampilan & kemampuan