Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Logo_kementerian_keuangan_republik_indonesia PROSES BISNIS KEMENTERIAN…

- - - - SDM kurang cakap dalam memahami kebutuhan kementeriannya khususnya dalam mengalokasikan anggaran belanja.
    - - Dalam penyusunan anggaran sering ada intervensi dari beberapa pihak yang mempunyai “kepentingan”
- - - - pajak yang dikumpulkan melalui DJP, Bea dan Cukai yang diterima DJBC, serta penerimaan bukan pajak yang diterima dari Satker lain
    - - PKN STAN, LPDP, LMAN, BPDPKS, PIP, BPDLH, dan LDKPI
  - - - Pengaturan terkait pengelolaan dana tersebut belum ditetapkan.
    - - Sistem informasi belum andal dalam memverifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan fasilitas insentif perpajakan
      - Verifikasi atas kesesuaian pemberian insentif belum dilaksanakan secara lengkap
    - - Dirjen Pajak belum melaksanakan tindak lanjut rekomendasi terdahulu
      - Account Representativ tidak segera mengusulkan Surat Tagihan Pajak (STP) denda atas kekurangan dan keterlambatan pembayaran perpajakan
      - Kepala Seksi Pengawasan KKP terkait tidak segera mengevaluasi STP oleh WP yang diusulkan oleh AR
      - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait tidak segera menerbitkan STP berupa bunga atau denda atas kekurangan dan keterlambatan pembayaran perpajakan oleh WP yang diusulkan oleh AR
      - Kepala KPP terkait tidak segera menindaklanjuti hasil putusan upaya hukum dengan menerbitkan STP denda/sanksi administrasi
    - - DJP belum melakukan verifikasi atas pemberian fasilitas PPN Non PC-PEN
      - Direktur PKP belum selesai dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK
      - Proses pengolahan dan penyajian data Pajak DTP dalam rangka PC-PEN Tahun 2020 belum real-time
      - Direktur PKP belum optimal dalam melakukan pengawasan dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut data anomali
    - - Kurangnya perencanaan dalam pengalokasian anggaran dan rencana penggunaan anggaran
- - - - Adanya kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan di dalam menata usaha kas, pengelolaan persediaan dan aset tetap
      - Masih ada instansi yang belum menyelesaikan kewajiban kepabeannya
      - Penatausahaan belum dalam satu sistem terintegrasi dan masih terpisah
    - - Menteri Keuangan baru mengatur mekanisme pengadministrasian dan pengelolaan atas pemberian insentif atau fasilitas perpajakan untuk insentif dan fasilitas dalam rangka PC PEN yaitu melalui KMK Nomor 510/KMK.01/2021
    - - Sistem informasi yang ada belum mengintegrasikan seluruh proses penatausahaan pengembalian pajak
    - - Kepala Seksi Penagihan KPP tidak segera memproses pemindahbukuan rekening blokir atas ketetapan pajak yang akan daluwarsa
    - - Dibukanya menu konversi aplikasi RAS menyebabkan apabila sedikit saja terjadi perbedaan ketik akan dianggap sebagai ketetapan berbeda di RAS sehingga terjadi double konversi
      - Data reject dari aplikasi RAS dikarenakan pengembalian/restitusi atas yang tidak tercatat sebagai pengurang UKPP
    - - Pemeriksa Pajak tidak tepat dalam melakukan koreksi atas pemeriksaan kewajiban perpajakan WP.
    - - Kepala KPP kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan reviu terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak
      - Fungsional Pemeriksa tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan pajak
      - Penerbitan Nota Perhitungan sampai dengan SKP masih dilakukan secara manual sehingga masih terjadi human error
- - - - Sistem pelaporan transaksi pajak belum memanfaatkan sistem pelaporan yang mutakhir dan terintegrasi
    - - Dirjen Pajak belum menyelesaikan rekonsiliasi antara data transaksi penerimaan pajak dan faktur pajak dalam SIDJP dengan SPT
    - - Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Pajak belum menyusun kesepakatan mengenai titik pengakuan penerimaan perpajakan dan/atau tanggal yang digunakan sebagai dasar pemakaian kurs tengah Bank Indonesia (BI) dalam konversi nilai mata uang asing ke nilai rupiah
    - - Menteri Keuangan
        
        Tidak sepenuhnya berpedoman pada SAP dalam penyusunan Laporan Keuangan BA
        
        Belum mengatur kebijakan akuntansi pajak yang mengungkapkan seluruh transaksi pajak yang disinkronkan dengan SAP berbasis akrual
      - DJP
        
        Tidak secara tegas mengatur sanksi administrasi yang dapat diberikan kepada Petugas Pajak yang tidak melakukan tindakan penagihan sesuai UU Penagihan Pajak
    - - Belum terdapat aturan teknis terkait pelaporan fasilitas PPh Badan oleh WP secara lengkap
      - Belum optimalnya sistem informasi pengawasan dan pelaporan fasilitas PPh Badan yang terintegrasi dan aktual
      - Belum dilaksanakannya monev atas tata kelola pemberian fasilitas PPh Badan secara memadai dan terukur