Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara,…

- - - - Negara mempunyai sifat memaksa. Dengan demikian negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dapat dicapai dan anaki dapat dicegah sarana untuk itu, antara lain adalah polisi tentara, dan alat penjamin hukum lainya. Dalam masyarakat yang homogen dan memiliki konseunsus nasional yang kuat,pada umumnya sifat memaksa ini tidak teralu menonjol. Akan tetapi, di negara-negara baru yang pada umumnya belum bersifat homogen dan konsensus nasionalnya belum kuat sifat paksaan ini cenderung tampak dengan jelas. Salah satu unsur paksaan dalam kehidupan bernegara yang terlihat adalah ketentuan negara yang menghaurskan rakyatnya membayar pajak dan menghukum orang yang melanggeranya.
    - - Sifat monopoli dalam hal ini adalah negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dengan sifat monopoli ini negara dapat mengatakan misalnya, suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu bilarang hidup dan disebarlusakan kaerena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat
    - - Sifat mencakup semua yaitu semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tampa kecuali. Sifat ini diperlulkan karena apabila seseorang didibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, usaha negara menuju tercapalnya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.
  - - - Tidak memberlakukan secara kaku ketentuan bahwa setiap kekuasaan harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan. Pasal 23 Ayat 2 menyatakan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan presiden untuk dibahas dengan DPR.
      - Tidak memberlakukan secara kaku. Kekuasaan dibagi atas tiga bagian saja dan tidak membatasikekuasan dilakukan oleh tiga agian saja. pasal pasal yang membahas presiden, DPR, dan MA, terdapat pula pasal yang membahas BPK.
    - - Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka
      - Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme.
      - Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR
      - Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR
      - Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
      - Menteri negara ialah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR
      - Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
    - - Indonesia adalah negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara terbagi dalam beberapa provinsi
      - Bentuk pemerintahan adalah republik
      - Sistem pemerintahan adalah presidential
      - Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
      - Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
      - Parlemen terdiri dua bagian yaitu DPR dan DPD
      - Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya
    - - Presiden sewaktu waktu dapat diperhentikan MPR atas usul dan pertimbangan dari DPR
      - Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan atau persetujuan DPR
      - Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan perstujuan DPR
      - PArlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan memiliki fungsi anggaran
    - - Kekuasaan negara terdiri dari beberapa bagian
        
        Kekuasaan legislatif
        
        Kekuasaan eksekutif
        
        Kekuasaan federatif
        
        Kekuasaan yudikatif
      - Pembagian kekuasaan terbagi dalam beberapa bagian, tetapi saling berhubungan dan tidak dipisahkan. Pemisahan kekuasaan, negara terpisah, saling berdiri sendiri tanpa saling memengaruhi. Amerika Serikat terdapat pemisahan kekuasaan antara presiden, yudikatif, dan legislatif
  - - - Pembagian kekuasaan ini lebih menitikberatkan pada fungsi masin-masing bagian pemerintahan pusat sebagai berikut
      - Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat UUD NRI Tahun 1945 yaitu " Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undan-Undang Dasar.
      - Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
      - Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menyelenggatkan peradilan guna menggakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan unu dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat UUD NRI Tahun 1945.
      - Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan memeriksa pengeoloaan dan tanggung jawab keuangan negara.
      - Kekuasaan moneter, yaitu keuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, megatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.
  - - - Kedaulatan ke dalam, yaitu kekuasaan tertinggi dalam negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam rusan nasional atau dalam nergri. Contohnya adalah mengatur pajak, pemilu, dan pembangunan.
      - Kedaulatan ke luar, yaitu kekuasaan tertinggi bagi suatu negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan internasional atau luar negri. Misalnya kerja sama International, balik bilateran maupun multilateral.
    - - Permanen berati kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti
      - Eksklusivitas berati tidak ada kekuasaan lain yang menyaingi.
      - Tunggal atau tidak terbagi berati kekuasan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi bagikan kepada ban badan lain.
      - Tidak terbatas berati kekuasaan itu tiak dibatasi oleh kekuasaan lain.
- - - - Kelompok I menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945
      - Kelompok II menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya diesbut kan dalam UUD NRI Tahun 1945
      - Kelompok III menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronasi program pemerintah
  - - - Kementrian Luar Negeri
        
        Kementrian Dalam Negeri
        
        Kementrian Pertahanan
    - - Kementrian Agama
        
        Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
        
        Kementrian Keuangan
        
        Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
        
        Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
        
        Kementrian Kesehatan
        
        Kementrian Sosial
        
        Kementrian Ketenagakerjaan
        
        Kementrian Perindustrian
        
        Kementrian Perdagangan
        
        Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
        
        Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
        
        Kementrian Perhubungan
        
        Kementrian Komunikasi dan Informatika
        
        Kementrian Pertanian
        
        Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
        
        Kementrian Kelautan dan Perikanan
        
        Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
        
        Kementrian Agraria dan Tata Ruang
    - - Kementrian Perencanaan Penbagunan Nasional
        
        Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi
        
        Kementrian Badan Usaha Milik Negara
        
        Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah
        
        Kementrian Pariwisata
        
        Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
        
        Kementrian Pemuda dan Olahraga
        
        Kementrian Sekretariat Negara
    - - Kementrian Dalam Negeri
        
        Kementrian Hukum dan HAM
        
        Kementrian Luar Negeri
        
        Kementrian Pertahanan
        
        Kementrian Komunikasi dan Informatika
        
        Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi
    - - Kementrian Keuangan
        
        Kementrian Ketenagakerjaan
        
        Kementrian Perindustrian
        
        Kementrian Perdagangan
        
        Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
        
        Kementrian Pertanian
        
        Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
        
        Kementrian Agraria dan Tata Ruang
        
        Kementrian Badan Usaha Milik Negara
        
        Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
    - - Kementrian agama
        
        Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
        
        Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
        
        Kementrian Kesehatan
        
        Kementrian Sosial
        
        Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
        
        Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
        
        Kementrian Penuda dan Olahraga
    - - Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
        
        Kementrian Perhubungan
        
        Kementrian Kelautan dan Perikanan
        
        Kementrian Pariwisata
  - - - Berikut daftar LPNK beserta kementrian yang mengoordinasikannya.
        
        Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, BKPM, Bulog
        
        Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, Keamanan bagi Lemsaneg
        
        Menteri Dalam Negeri bagi BPN
        
        Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bagi Perpusnas
        
        Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi bagi LAN
        
        Menteri Lingkungan hidup bagi Bapedal
        
        Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bagi LIPI, Lapan, BPPT, Batan, Bepeten, Bakorsutanal, dan BSN
        
        Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perliundungan Anak bagi BKKBN
      - LPNK yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak dikoordinasikan oleh menteri
        
        Badan Intiljen Negara
        
        Badan Informasi Geospasial
        
        Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
        
        Badan Meteorlogi, Klimatologi, dan Geofisika
        
        Badan Narkotika Nasional
        
        Badan Nasional Penanggulangan Bencana
        
        Badan Nasional Penanggulangan Terorisme