Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

BAB 1 PKN:, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian…

- - - - sifat-sifat kekuasaan negara
        
        Legislatif, membentuk undang-undang
        
        Eksekutif, melaksanakan undang-undang
        
        Federatif, melakukan perserikatan, aliansi, dan segala kegiatan dengan pemerinta luar negri.
      - Trias Politika
        
        Legislatif, kekuasaan untuk membuat undang- undang
        
        Eksekutif, melaksanakan undang-undang
        
        Yudikatif, mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelaggaran terhadap undang-undang
      - Prof. van Vollenhoven menyatakan masih ada 1 fungsi lagi.
        
        Politie, (social order) atau ketertiban sosial
  - - - kekuasaan eksekutif di pegang oleh presiden. Di tegaskan dalam Pasal Ayat (1). "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.)
      - Kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR, DPD dan MPR.
        
        Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan untunk menyelanggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dipegang oleh Mahkamak Agung dan Mahkamak Konstitusi.
        
        Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, kekuasaan memeriksa pengololaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
        
        Kekuasaan moneter, kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dijalankan oleh Bank Indonesia.
    - - pemerintah pusat menyerahkan wewenang perintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri uruusan pemerintahan di daerahnya.
  - - - Sifat monopoli - memiliki hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.
      - Sifat mencakup semua - semua peraturan undang-undang berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.
      - Sifat memaksa - memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar ditaati, mencapai ketertiban, dan mencegah anarki.
    - - -Negara Indonesia menganut sistem presidensial.
        -Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution of power)
        
        A. Sistem Pemerintahan dalam UUD NRI Tahun 1945
        
        Sebelum amandemen:
        
        1.) Negara Indonesia berdasar atas hukum dan tidak pada kekuasaan belaka.
        
        Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi dan tidaka bersifat absolutisme.
        
        Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR.
        
        Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara di bawah MPR.
        
        Presiden tidak bertanggung jawaba kepada DPR.
        
        Menteri adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.
        
        Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.
        
        Setelah amandemen:
        
        Indonesia berbentuk negara kesatuan dan berprinsip otonomi daerah yang luas dan wilayah negara dibagi menjadi beberapa provinsi.
        
        Bentuk pemerintah adalah republik.
        
        Sistem pemerintahan adalah presidensial.
        
        Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan. Pres dan Wapres dipilih oleh rakyat dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun.
        
        Kabinet atau menteri diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
        
        Parlemen terdiri atas 2 bagian, DPR dan DPD dan memiliki kekuatan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
        
        Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan badan peradulan di bawahnya.
      - Variasi Sistem Pemerintahan Indonesia setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945:
        
        Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR.
        
        Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan persetujuan DPR.
        
        Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan persetujuan DPR.
        
        Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam membentuk undang-undang dan memiliki fungsi anggaran.
        
        Perubahan Baru dalam Sistem Pemerintahan Indonesia:
        
        Pemilihan Presiden secara langsung
        
        Sistem bikameral.
        
        Mekanisme check and balances.
        
        Pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan fungsi legislasi, pegawasan, dan anggaran.
  - - - Jean Bodin adalah tokoh yang pertama kali mendefinisikan tentang kedaulatan.
        
        Tidak ada tekanan atau intervensi pihak lain yang bersandang dengan usaha kemerdekaan.
        
        2 tipe Kedaulatan:
        
        Kedaulatan ke dalam - kekuasaan tertinggi dalam negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional.
        Contoh: mengatur pajak, pemilu, dll.
        
        Kedaulatan ke luar - kekuasaan tertinggi dalam negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan internasional.
        Contoh: bilateral, multilateral
  - - - Permanen - kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri.
        
        Tunggal atau tidak terbagi - kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara.
        
        Tidak terbatas - tidak dibatasi oleh kekuasaan lain.
  - - - Teori Kedaulatan Raja - raja dianggap bertanggug jawab kepada dirinya sendiri dan berada di atas konstitusi.
        
        Teori Kedaulatan Negara - kekuasaan tertinggi terletak kepada negara.
        
        Teori Kedaulatan Hukum - kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku dan hukum adalah yang membimbing kekuasaan pemerintahan.
        
        Teori Kedaulatan Rakyat/Demokrasi - kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat dan pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat.
        
        Tokoh-tokoh Kedaulatan:
        
        J. J. Rousseau - perwujudan dari rakyat dari suatu bangsa yang merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat. (social contract)
        
        1 more item...
        
        1 more item...
  - - - Kekhawatiran - ancaman keberlangsungan hidup suatu negara.
        
        Kenyataan - suatu negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kerja sama dengan negara lain.
  - - - De facto sementara - pengkuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan negara.
- - - - Nilai-nilai:
        
        Tuhan adalah sebab yang pertama dari segala sesuatu, Yang Maha Esa, dan segala sesuatu bergantung kepada-Nya.
        
        Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
        
        Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
        
        Warga negara Indonesia dilarang melakukan perbuatan yang menunjukkan sikap anti-Ketuhanan dan antikehidupan beragama.
        
        Kehidupan yang diliputi oleh toleransi, baik antarumat seagama maupun antarumat berbeda agama mutlak diwujudkan dan terus dikembangkan.
    - - Nilai-nilai
        
        Manusia memiliki hakikat pribadi yang monopluralis.
        
        Manusia terdiri dari susunan kodrati antara jiwa dan raga.
        
        Manusia berkedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.
        
        Manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia yang meyakini adanya prinsip persamaan harkat, derajat, dan martabat sebagai hamba Tuhan, serta menegakkan prinsip keadilan terhadap sesama manusia.
        
        Manusia beradab memiliki daya, cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya.
    - - Bentuk realisasi persatuan Indonesia secara konstitusional tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945:
        
        Pasal 1 Ayat (1) yaitu bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan.
        
        Pasal 26 tentang warga negara Indonesia.
        
        Pasal 31 tentang pendidikan nasional Indonesia.
        
        Pasal 32 tentang kebudayaan nasional Indonesia.
        
        Pasal 35 tentang bendera negara Indonesia.
        
        Pasal 36 tentang bahasa persatuan Indonesia.
        
        Pasal 36A tentang lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
        
        Pasal 36B tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya.
      - Nilai-nilai
        
        Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.
        
        Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.
        
        Adanya pengakuan terhadap “kebhinnekatunggalikeaan” suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa.
        
        Nilai-nilai patriotik serta penghargaan rasa kebangsaan suatu kenyataan yang dinamis.
    - - Nilai-nilai
        
        Kedaulatan negara di tangan rakyat yang bersumber pada nilai kemanusiaan, kekeluargaan, dan gotong royong.
        
        Kerakyatan dikendalikan oleh hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat dan hati nurani yang luhur.
        
        Warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
        
        Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam suatu permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
        
        Musyawarah merupakan cerminan sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi.
    - - Nilai-nilai
        
        Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia.
        
        Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang ideologi, politik, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional.
        
        Cita-cita masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
        
        Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta adanya penghormatan atas orang lain.
        
        Bangsa Indonesia cinta akan kemajuan dan pembangunan.
        
        Tidak adanya tirani mayoritas dan minoritas.
        
        Harkat, derajat dan martabat manusia dijunjung tinggi.
        
        Adanya penghargaan terhadap hasil karya orang lain.
        
        Adanya penolakan terhadap kesewenang-wenangan serta pemerasan terhadap sesama.
  - - - Nilai subjektif Pancasila:
        
        Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran bangsa Indonesia.
        
        Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia.
        
        Nilai-nilai Pancasila mengandung tujuh nilai kerohanian yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan religius yang perwujudannya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
      - Nilai objektif Pancasila:
        
        Rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat universal.
        
        Nilai-nilai Pancasila terkait dengan hidup keemanusiaan yang mutlak (antara manusia dan Tuhan, antara manusia dengan manusia lain, dan antara manusia dengan lingkungannya).
        
        Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai kaidah negara yang fundamental (staat fundamental norm), tidak dapat diabaikan oleh setiap orang atau badan kecuali pembentuk negara , yaitu PPKI yang sekarang sudah tidak ada. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila akan tetap ada.
        
        Pembukaan UUD NRI 1945 secara hukum tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilihan umum. Mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berarti membubarkan negara Indonesia. Dengan demikian, rumusan Pancasila yang berada di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 akan tetap ada.
- - - - Kelompok 2 menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945.
        
        Kelompok 1 menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945.
        
        Kelompok 3 menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah.
  - - - Kelompok 1
        
        Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
      - Kelompok 2
        
        Kementerian agama, hukum dan hak asasi manusia, keuangan, pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, kelautan dan perikanan, desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dan kementerian agraria dan tata ruang.
      - Kelompok 3
        
        Kementerian sekretariat negara. Kementerian perencanaan pembangunan nasional. Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian badan usaha milik negara. Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah. Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian Investasi. Kementerian pemuda dan olahraga.
  - - - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bagi BPS, Bappenas, BKPM, dan Bulog
      - Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi bagi LAN
        
        Menteri Koordinator Bidang Politik, Social dan Keamanan bagi Lemsaneg
      - Menteri dalam negeri bagi BPN
      - Menteri kesehatan bagi BPOM
      - Menteri pendidikan dan kebudayaan bagi perpusnas
      - Menteri lingkungan hidup bagi Bapedal
      - Menteri riset, technologi, dan pendidikan tinggi bagi LIPI, Lapan, BPPT, Batan, Bepetan, Bakosurtanal, dan BSN
      - Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi BKKBN