UNDANG UNDANG HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

KERANGKA PIKIR UU HKPD

PILAR 4 Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah Untuk Mencapai Tujuan Nasional

PILAR 3 Meningkatkan Kualitas Belanja Daerah Agar Lebih Efisien, Produktif dan Akuntabel

LATAR BELAKANG

Desentralisasi fiskal adalah Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Konkuren kepada Daerah. Terdapat fiscal resources allocation dan spending quality yang menjadi ruang lingkup UU HKPD untuk Mewujudkan Alokasi Sumber Daya Nasional yang Efektif & Efisien sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan di seluruh NKRI.

TANTANGAN

Struktur belanja daerah yang belum memuaskan

Local tax ratio masih cukup rendah

Pemanfaatan TKDD yang belum optimal

Pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas

Sinergi fiskal pusat - daerah yang belum optimal

4 PILAR HKPD

Mengurangi ketimpangan vertikal dan horisontal

Penguatan local taxing power

Peningkatan kualitas belanja daerah

Harmonisasi belanja pusat dan daerah

PONDASI HKPD

Equality

Certainty

Efesiensi

Universalitas

Akuntabilitas

PONDASI II HKPD

Pengawasan, monitoring dan evaluasi

Sumber daya manusia yang kompeten, professional, dan berintegritas

Sistem informasi dan evaluasi keuangan pusat daerah yang terintegrasi

PILAR 1 Mengurangi Ketimpangan Vertikal dan Horisontal

Redesain pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif, melalui TKD yang berbasis kinerja

PILAR 2 Penguatan Local Taxing Power dengan Tetap Menjaga Perekonomian

Redesain DBH untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi vertical imbalance, penguatan aspek kepastian alokasi, dan mendorong kinerja daerah

Redesain Dana Alokasi Umum. Pagu DAU disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memenuhi SPM layanan dasar. DAU dihitung dengan pendekatan klaster/kelompok dengan pertimbangan kewilayahan dan perekonomian. Penggunaan DAU disesuaikan dengan kinerja daerah dalam pencapaian SPM

Redesain Dana Alokasi Khusus. Menggabungkan Hibah Daerah ke dalam DAK (DAK Fisik, Non Fisik dan Hibah Daerah). DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja dan dianggarkan secara tahunan. DAK difokuskan pada penugasan untuk mencapai prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya, sedangkan DAK Reguler dilebur dalam formulasi DAU agar dapat mem boosting pencapaian pembangunan di daerah

Pengaturan transfer ke daerah. Dana otsus dialokasikan berdasarkan UU organik. Dana desa dialokasikan menambah komponen indikator kinerja desa digunakan sesuai dengan prioritas nasional. Insentif fiskal diberikan berdasarkan kriteria kinerja

Pengaturan pembiayaan utang daerah. Dalam rangka akselerasi pembangunan, Daerah dapat melakukan Pembiayaan Utang Daerah dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal. Dengan cara : penguatan prudentiality, perluasan skema konvensional dan syariah, penggunaan pembiayaan dengan melihat manfaat.

Pengaturan sinergi pendanaan. UU HKPD mendorong creative and sustainable financing berbasis kerjasama melalui skema Sinergi Pendanaan. Peningkatan kemampuan pendanaan daerah guna akselerasi penyediaan infrastruktur dan program prioritas lainnya. Sinergi pendanaan berasal dari APBD dan Non APBD. Dalam mendukung sinergi pendanaan, Pemerintah dapat menyinergikannya dengan pendanaan dari APBN, antara lain belanja K/L atau Tugas Pembantuan

Pengaturan dana abadi daerah. Bagi Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal sangat tinggi dengan pemenuhan kualitas layanan publiknya relatif baik, Dana Abadi Daerah dapat menjadi opsi bagi kebermanfaatan lintas generasi dengan manfaat yang lebih luas. Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.

Pengaturan pajak daerah & retribusi daerah. RUU HKPD Meningkatkan Local Taxing Power Dengan Tetap Menjaga Kemudahan Berusaha di Daerah

  1. Menurunkan administration dan compliance cost
  1. Memperluas basis pajak
  1. Harmonisasi dengan peraturan perundangan lain

Peningkatan kualitas penganggaran belanja daerah

2) Simplifikasi dan Sinkronisasi Program Daerah

3) Standardisasi Belanja Daerah

1) Penganggaran Belanja Daerah

Peningkatan kualitas pengalokasian belanja daerah

1) Fokus Belanja

2) Mandatory Spending

5) SiLPA Berbasis Kinerja

3) Pengendalian Belanja Pegawai

4) Penguatan Belanja Infrastruktur

Peningkatan kualitas sdm dan pengawasan internal

1) Pengembangan SDM Pengelola Keuangan

2) Penguatan Pengawasan APBD

Konsepi sinergi fiskal nasional

Instrumen pendukung sinergi

Instrumen sinergi

1) Penyelarasan Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah

2) Penetapan Batas Kumulatif Defisit dan Pembiayaan Utang APBD

1) Penyajian dan Konsolidasi Informasi Keuangan

2) Penetapan Batas Kumulatif Defisit dan Pembiayaan Utang APBD

3) Pengendalian dalam Kondisi Darurat

4) Sinergi bagan akun standar

3) Pengendalian dalam Kondisi Darurat

1) Penyelarasan Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah

4) Sinergi bagan akun standar

Keuangan negara merupakan konsolidasi antara APBN dan APBD, sehingga perlu didukung dengan sistem informasi yang dapat melakukan konsolidasi keuangan Pusat dan Daerah dan sistem monev yang efektif

2) Pemantauan & Evaluasi