Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Kebijakan pemerintahan kolonial - Coggle Diagram
Kebijakan pemerintahan kolonial
Pemerintahan Van de Bosch (1816)
Sistem tanam paksa (cultuur stelsel)
Setiap desa diharuskan menanam 1/5 dari tanahnya dengan jenis tanaman wajib.
Setiap kelebihan hasil tanaman dari jumlah pajak yang harus dibayar, dibayarkan kembali kepada desa.
Kegagalan panen akan menjadi tanggungan pemerintah.
Dll
Pemerintahan Daendels (1808-1811)
Pemerintahannya
Melakukan pembangunan Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer sampai Panarukan 1000 km dengan meniru model VOC.
Mengenakan pajak yang tinggi kepada rakyat, tujuannya adalah agar pemerintah Daendels mampu membiayai proyek pembangunan jalan tersebut.
Melakukan interversi atau ikut campur dalam urusan pemerintahan Keraton di Jawa, serta memberi target pembangunan kepada sultan.
Pada 8 Agustus 1811, Inggris melakukan serangan terhadap kekuatan Daendels di Nusantara.
Pemerintahan Raffles (1811-1816)
Menghapuskan sistem rodi yang pernah diterapkan oleh Daendels dan VOC kecuali untuk daerah Priangan dan Jawa Tengah
Menghapuskan pelayaran hongi yang pernah diterapkan VOC.
Menghapuskan perbudakan.
Penghapusan penyerahan wajib dan penyerahan hasil bumi dari penduduk terhadap penguasa.
Membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan.
Mengurangi kekuasaan Bupati.
Menerapkan sistem pengadilan dengan sistem juri.
Melaksanakan sistem landrente stelsel (sistem sewa tanah)
Masa pemerintahan Rafflesberakhir pada tahun 1814 dengan adanya Convention of Landon. Perjanjian ini terjadi antara Belanda dan Inggris.