Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
:flag-id: Journey Indonesia: Awal Kemerdekaan :flag-id: - Coggle Diagram
:flag-id:
Journey Indonesia: Awal Kemerdekaan
:flag-id:
Awal Kemerdekaan: Merdeka ga merdeka (1945-1954)
Anomie
Inflasi
Invasi Jerman
Agresi Militer Belanda
Belanda melakukan Agresi Militer 1 pada 21 Juli 1947 - 5 Agustus 1947. Tujuan dari Agresi Militer ini untuk menolak Indonesia sebagai negara yang merdeka dan membuat Indonesia sebagai negara jajahan dengan melakukan politik adu domba.
Belanda melakukan Agresi Militer 2 pada 19 Desember 1948 - 20 Desember 1948. Agresi Militer ini dilakukan dengan menyerang ibu kota Indonesia pada saat itu, yaitu Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan untuk memperebut sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk memperbaiki ekonomi Belanda yang hancur pada Perang Dunia kedua.
Pada tahun 1940, Jerman melakukan invasi terhadap Belanda, Luxembourg, Belgia dan Perancis. Hal ini melemahkan kekuasaan Belanda atas Indonesia.
Pada awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah menetapkan 3 mata uang yang berlaku, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang Hindia Belanda dan mata uang Jepang. Hal ini menyebabkan inflasi besar-besaran yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah Indonesia.
Anomie adalah peristiwa dimana masyarakat mengalami kekacauan karena tidak adanya peraturan. Hal ini terjadi di Indonesia saat awal kemerdekaan karena pergantian antara negara jajahan menjadi negara yang merdeka dengan pemerintah yang sangat baru
KMB (Dilaksanakan pada 23 Agustus - 2 November 1949 di Den Haag, Belanda)
Secara ringkas, isi dari KMB adalah penyerahan kedaulatan kepada RIS dari Belanda yang dilakukan pada 27 Desember 1949, pembentukan APRIS sebagai satu-satunya organisasi kesenjataan yang dimiliki oleh RIS, kekuasaan terkait Irian Barat akan diperbincangkan 1 tahun setelah KMB dan RIS yang wajib untuk menanggung utang 4.3 milliar Gulden Hindia Belanda.
Hutang 4.3 milliar Gulden milik Hindia Belanda terlalu besar untuk ditanggung RIS sehingga harus meminjam dari negara-negara Komunis seperti Uni Soviet dan RRC.
Irian Barat menjadi termasuk dalam kekuasaan Hindia Belanda dan RIS. Seharusnya, hal ini terselesaikan setahun setelah KMB, tetapi hal itu tidak terjadi.
Beberapa masalah yang tidak dapat dipecahkan adalah hutang RIS sebesar 4.3 milliar Gulden kepada Hindia Belanda dan masalah kekuasaan pada Irian Barat.
Perdebatan Irian Barat
Pada Konferensi Malino, Frans Kaisiepo mengajukan pergantian nama Papua dan Nieuw Guinea menjadi Irian yang merupakan akronim dari "Ikut Republik Indonesia Anti Nederland".
Masalah Irian Barat antara Hindia Belanda dan RIS tidak selesai satu tahun setelah KMB.
Amerika Serikat menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Alasannya adalah untuk mengurangi pengaruh komunis di Indonesia dan untuk mendapati pertambangan emas dan mineral di Irian Barat.
Pada 15 Agustus 1962, Perjanjian New York diadakan dengan Amerika Serikat sebagai perantara. Perwakilan yang menghadiri perjanjian tersebut adalah Adam Malik (Indonesia), Dr. Jan Herman van Roijen (Belanda) dan Ellsworth Bunker (Amerika Serikat). Hasil dari perjanjian ini adalah penyerahan seluruh Irian Barat kepada kekuasaan Indonesia di bawah koordinasi UNTEA.
PEPERA
Presiden Soeharto mengeluarkan UUD Nomor 1 Tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing yang membuka jalan untuk perusahaan Freeport McMoran ke wilayah Indonesia.
PEPERA atau Penentuan Pendapat Rakyat menentukan nasib Irian. PEPERA dilakukan dengan banyak kecurangan seperti tekanan dan settingan oleh penjabat Indonesia.
Pada tahun 1969, Soeharto melaksanakan PEPERA yang menentukan status Irian. Soeharto mengutus Ali Moertopo untuk memberi bantuan dan hadiah kepada kepala suku.
Cara pemerintah untuk memenangkan pemilihan tersebut adalah dengan memilih orang-orang yang berhak untuk memberi suara. Sebanyak 1,065 orang memilih untuk berintegrasi dengan Indonesia pada akhir pemilihan.
Serba - Serbi Tokoh Papua, Nasional dan PEPERA
Pandangan terhadap asing
Soekarno adalah orang yang tidak pro-asing. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada Undang-Undang yang meresmikan penanaman modal asing pada masa pemerintahannya.
Soeharto adalah orang yang pro-asing. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan UUD No. 1 tahun 1967 yang berisi PMA atau Penanaman Modal Asing
Pemerintah Indonesia mengundur PEPERA dari tahun 1967 menjadi 1969. Pengunduran tahun ini dilakukan untuk menghindari kekalahan. Pada tahun 1969, PEPERA dilakukan dengan settingan oleh penjabat Indonesia dan dijaga ketat oleh polisi dan TNI. Pemerintah juga hanya menentukan siapa yang berhak memberi suara di dalam PEPERA.
Hadirnya Abdurrahman Wahid menimbulkan demokrasi di Papua. Ia mngubah nama Irian menjadi Papua dan membuat masyarakat Papua mersakan keamanan, damai dan terbebas dari orde baru yang otoriter.
Frans Kaisiepo adalah pahlawan nasional yang mendedikasi seluruh hidupnya untuk mempersatukan Papua dengan Indonesia. Ia adalah gubernur pertama di dan yang menggantikan nama Papua menjadi Irian yang memiliki arti 'Ikut Indonesia Anti Nederland'.
