Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
JOURNEY INDONESIA : AWAL KEMERDEKAAN - Coggle Diagram
JOURNEY INDONESIA : AWAL KEMERDEKAAN
Awal Kemerdekaan : "Merdeka ga merdeka"
Anomie
Anomie adalah suatu keadaan di mana masyarakat kehilangan pegangan norma.
Anomie terjadi pada masyarakat yang memiliki banyak norma dan nilai, tetapi nilai dan norma itu saling bertentangan. Anomie juga bisa terjadi apabila masyarakat sekitarnya mengalami perubahan-perubahan yang besar.
Kemerdekaan adalah transisi yang sangat besar bagi negara terjajah. Mereka berubah dari negara dijajah menjadi tidak dijajah. Dengan ini, situasi menjadi lebih kacau dan akan menimbulkan anomie. Ini sama dengan situasi Indonesia pada masa kemerdekaan.
Inflasi
Inflasi berarti kenaikan harga umum secara terus-menerus dalam periode tertentu.
Inflasi disebabkan karena permintaan dan penawaran ekonomi ataupun kombinasi keduanya.
Di awal kemerdekaan, RI pernah mengalami inflasi yang turut memperparah kondisi krisis ekonomi akibat blokade dagang yang dilakukan oleh Belanda. Inflasi pada awal kemerdekaan disebabkan oleh mata uang Jepang dan Bela yang beredar di masyarakat tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah.
Cara Indonesia Mengatasi Infasi
Membentuk Bank Negara Indonesia (BNI)
Mata Uang ORI (Oeang Republik Indonesia)
Agresi Militer 1
Agresi Militer Belanda I atau disebut juga Operatie Product merupakan serangan pertama yang dilakukan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia dengan menginvasi Pulau Jawa dan Sumatra pada tanggal 21 Juli sampai 4 Agustus 1947.
Latar Belakang
Pimpinan Indonesia menolak permintaan Belanda. Pada 20 Juli 1947, Van Mook mengumumkan di radio bahwa Belanda tidak lagi terikat oleh hasil Perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda dimulai kurang dari 24 jam kemudian.
Tujuan
Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut kawasan perkebunan yang kaya dan daerah-daerah dengan sumber daya alam, terutama minyak.
Dampak
Kekuatan militer Indonesia berhasil dilemahkan oleh Belanda, menempatkan kekuatan TNI di bawah tekanan.
Belanda berhasil menguasai daerah-daerah penting di Indonesia, sehingga wilayah Indonesia menjadi semakin sempit.
Lebih dari 150.000 pasukan Indonesia dari sekitar 500.000 orang tewas akibat agresi militer Belanda I.
Agresi Militer 2
Agresi Militer Belanda II adalah serangan lanjutan terhadap kedaulatan Indonesia, yang terjadi pada tanggal 19-20 Desember 1948.
Latar Belakang
Penyebab Agresi Militer Belanda 2 masih ada kaitannya dengan Perjanjian Renville. Dapat dikatakan setelah Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian Renville bukannya berdamai namun kedua belah pihak malah merasa saling curiga satu sama lain. Mereka saling klaim kalau salah satu pihak mengkhianati hasil perundingan.
Dampak
TNI melakukan perlawanan dengan cara gerilya, yang baru berakhir setelah ditandatanganinya Perjanjian Roem-Royen
Terbentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia (PDRI) yang sampai akhir membuktikan kuatnya kekuasaan Indonesia
Belanda mendapatkan kecaman dari dunia Internasional karena terus menerus dengan gencar menyerang Indonesia, yang mengakibatkan PBB mendesak Belanda untuk membebaskan para pemimpin yang ditangkap dan kembali memenuhi Perjanjian Renville.
Invasi Jerman
Herwig Zahorka menyebut, pasca berakhirnya Perang Dunia II, setidaknya ada dua prajurit Angkatan Laut Jerman (Kriegsmarine) dari Kapal Selam U-219 yang bergabung dengan gerilyawan Indonesia untuk memerangi militer Belanda.
Sumber NEFIS (Dinas Intelijen Militer Belanda) membenarkan adanya puluhan orang Jerman yang memihak Indonesia dalam perang kemerdekaan
Konferensi Meja Bundar
Isi Perjanjian KMB
Penyerahan kedaulatan atas wilayah bekas Hindia Belanda kepada Indonesia akan dilakukan oleh Belanda pada 27 Desember 1949, terkecuali kedaulatan atas Irian Barat yang akan ditentukan kemudian, berarti tetap berada dalam kekuasaan Belanda.
Penarikan mundur pasukan Belanda dari Indonesia
Pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berkewajiban menanggung utang Hindia Belanda (HB) sebesar 4,3 miliar gulden.
Pengakuan kedaulatan atas Republik Indonesia (RI) dilaksanakan oleh Belanda selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
Dampak yang Dirasakan Indonesia dari KMB
Indonesia tidak sepenuhnya bebas berdaulat karena menjadi negara serikat yang berada di bawah persemakmuran Belanda.
Hutang pemerintah Belanda sejak tahun 1942 sebesar 4,3 miliar gulden menjadi tanggungan pemerintah RIS sepenuhnya
Solusi untuk Menyelesaikan Masalah KMB
Indonesia meminjam uang untuk membayar utang dari KMB.
Masalah yang tidak bisa dipecahkan dalam KMB
Masalah Uni Indonesia Belanda Indonesia menginginkan uni yang sifatnya hanya kerja sama bebas, sedangkan Belanda menghendaki uni yang bersifat permanen.
Perdebatan Irian Barat
Asal Muasal nama Irian
Frans dan Corinus mengambil kata Irian dari bahasa Biak yang artinya Panas karena tanah Papua adalah tempat matahari terbit.
Berapa lama Masalah Irian Ditunda
Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada bulan Desember 1949. Mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda satu tahun setelah pengakuan kedaulatan.
Hadirnya Amerika Serikat dalam Perdebatan
Amerika punya alasan kuat untuk mencampuri status Irian Barat. Konteks Perang Dingin, misalnya, menjadi salah satu pertimbangan Amerika.
Dalam perundingan tersebut, Amerika Serikat (AS) menempatkan diri sebagai mediator
Perjanjian New York
Perjanjian New York adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada 1962 untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas Papua barat dari Belanda ke Indonesia.
Latar Belakang
Amerika Serikat yang takut bila Uni Soviet makin kuat campur tangan dalam soal Papua bagian barat, mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia.
Perjanjian New York dilatarbelakangi oleh usaha Indonesia untuk merebut daerah Papua bagian barat dari tangan Belanda. Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda disebutkan bahwa masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam tempo satu tahun sejak KMB. Namun sampai tahun 1961, tak terselesaikan.
Isi Perjanjian New York
Tanggal 15 Agustus 1962, disepakatilah Perjanjian New York yang berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).
Serba
Perbedaan Soeharto dan Soekarno dalam memandang “asing”
Tak seperti Soekarno yang cenderung anti modal asing, Soeharto lebih pragmatis.
Berkebalikan dengan sang proklamator, Soeharto justru memandang modal asing adalah jalan keluar untuk mengurai carut-marutnya perekonomian Indonesia kala itu.
Perubahan Strategi PEPERA
Strategi PEPERA bermulai dari persuasif tetapi juga diiringi dengan tekanan dengan dijaga ketat oleh militer dan polisi Indonesia.
Hadirnya Abdurrahman Wahid dan efek yang ditimbulkan bagi masyarakat Papua
Gus Dur tak ragu mengambil langkah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua, meski upaya yang diambilnya itu dianggap tidak populer dan dianggap kontroversial.
Dua bulan setelah dilantik menjadi Presiden, Gus Dur tak membuang banyak waktu untuk mengambil langkah penyelesaian konflik keamanan di Papua.
Munculnya seorang Frans Kaisiepo sebagai “The Hero of Papua”
Siapa Frans Kaisiepo:
Frans Kaisiepo merupakan pahlawan nasional yang lahir di Biak, 10 Oktober 1921. Dia menjadi pahlawan nasional karena jasanya dalam menyatukan Papua dengan Indonesi
Menantang Belanda
Dalam perjuangannya, Frans Kaisiepo menentang Belanda yang hendak menggabungkan Papua dan Maluku. Dia pun menentang Belanda karena mau memasukkan Papua ke wilayah Negara Indonesia Timur
PEPERA
Apa itu PEPERA
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) adalah pemilihan umum yang diadakan pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969. Tujuan Pepera yaitu untuk menentukan status daerah bagian Papua Barat, apakah akan dimiliki Indonesia atau Belanda.
Latar Belakan Pepera
Diberlakukannya Pepera 1969 diawali dengan adanya konflik mengenai status Papua Barat yang akan dimiliki oleh Indonesia atau Belanda.
Hadirnya Freeport McMoran
Freeport pun mulai mendirikan tambang di Ertsberg pada bulan Mei 1970 dan pada pertengahan tahun 1973, tambang tersebut dinyatakan resmi beroperasi.
Efek yang dirasakan Masyarakat Irian Barat dari PEPERA]
Pelaksanaan Pepera masih sering dianggap sebagai Pemaksaan Pendapat Rakyat.
Kontroversi PEPERA
Beberapa pihak meminta PBB untuk mengadakan referendumnya sendiri dengan kriteria pemilih yang telah tertulis dalam perjanjian New York.
Mereka juga melihat izin tambang yang dijual Indonesia ke Freeport-McMoran pada 1967 dengan masa kontrak 30 tahun sebagai dasar bahwa hasil Pepera 1969 tidak sah.
Mereka juga meminta pengakuan dari PBB sebagai negara merdeka berdasarkan hukum internasional dan hukum ada.
Usaha Soeharto untuk Melancarkan PEPERA
Soeharto lalu mengutus Letjen Ali Moertopo mengamankan suara rakyat Papua yang sudah sejak 1964 ditunjuk sebagai Komandan Operasi Khusus (Opsus) untuk Irian Barat.
Untuk menarik hati rakyat Papua, Ali Moertopo menggunakan langkah persuasif. Salah satunya dengan mengirimkan sejumlah besar pasokan barang kebutuhan pokok dan hadiah-hadiah menarik untuk kepala-kepala suku dan masyarakat tanah Papua.
Pendekatan persuasif yang sebelumnya diterapkan pun mulai dibarengi dengan tekanan. Orang-orang Papua yang akan memberikan suara dalam Pepera 1969 itu juga ditentukan oleh pejabat Indonesia. Pelaksanaannya pun dijaga ketat oleh militer dan polisi Indonesia.