Masuknya Freeport ke Indonesia bermula dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Suharto. Pada April 1967, berbekal undang-undang yang baru disahkan, Freeport berhasil masuk ke Indonesia. Penandatanganan kontrak karya selama 30 tahun antara pemerintah Indonesia dengan Freeport menandai awal dari sejarah panjang Freeport di Indonesia.

Pepera ini dilaksanakan pada tahun 1969.
Walau hasil Pepera telah diratifikasi oleh PBB, pelaksanaan Pepera masih sering dianggap sebagai Pemaksaan Pendapat Rakyat. Setelah kepemimpinan Suharto jatuh pada tahun 1998, Uskup Agung Desmond Tutu dan sejumlah anggota parlemen Eropa dan AS meminta Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan untuk meninjau kembali peran PBB dalam Act of Free Choice. Beberapa telah meminta PBB untuk mengadakan referendum sendiri berdasarkan kriteria pemungutan suara yang digariskan dalam perjanjian New York. Selain itu, mereka juga melihat izin pertambangan yang dijual Indonesia kepada Freeport-McMoran pada tahun 1967 dengan masa kontrak 30 tahun sebagai dasar bahwa Undang-Undang Pilihan Bebas 1969 tidak sah.

Warga Irian Barat pada waktu itu sangat menderita karena pemaksaan, penangkapan, penahanan, pembunuhan, manipulasi hak politik rakyat Papua, yang akan berdampak besar pada masyarakat Papua yang andai sudah dimasukkan dalam kekuasaan Pemerintah Kolonial Indonesia.

Indonesia memobilisasi militer secara besar-besaran ke Papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka. Operasi Khusus (OPSUS) yang diketuai Ali Murtopo, bertugas untuk memenangkan Pepera, selanjutnya diikuti operasi militer lainnya yaitu Operasi Sadar, Operasi Kancil, Operasi Bhratayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamungkas. Akibat dari operasi-operasi tersebut terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa besar, yakni penangkapan, penahanan, pembunuhan, manipulasi hak politik rakyat Papua, pelecehan seksual, pelecehan kebudayaan, rasialis dalam kurun waktu 6 tahun dan kejahatan kemanusiaan yang terus terjadi hingga dekade ini.

Kebijakan Nazi bertujuan untuk menghancurkan Uni Soviet sebagai entitas politik sesuai dengan geopolitik untuk kepentingan masa depan generasi " Arya "

Di awal kemerdekaan, RI pernah mengalami inflasi yang turut memperparah kondisi krisis ekonomi akibat blokade dagang yang dilakukan oleh Belanda. Inflasi pada awal kemerdekaan disebabkan oleh mata uang Jepang yang beredar di masyarakat tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah.

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda. Persengketaan yang dibawa ke konferensi di antaranya yaitu masalah utang Belanda hingga masalah Irian Barat. Ini adalah beberapa isi perjanjian KMB:
1. Pengakuan kedaulatan atas Republik Indonesia (RI) dilaksanakan oleh Belanda selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
2. Pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berkewajiban menanggung utang Hindia Belanda (HB) sebesar 4,3 miliar gulden.
3. Penyerahan kedaulatan atas wilayah bekas Hindia Belanda kepada Indonesia akan dilakukan oleh Belanda pada 27 Desember 1949, terkecuali kedaulatan atas Irian Barat yang akan ditentukan kemudian, berarti tetap berada dalam kekuasaan Belanda.

Dampak dari diselenggarakannya KMB adalah Indonesia akhirnya mendapat kedaulatannya. Di mana acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949. Dan penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan berlangsung di dua kota yaitu di Amsterdam dan Jakarta.

Di bawah komando Presiden Sukarno, Indonesia melakukan manuver yang mengejutkan. Robert Edward Elson dalam The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan (2008) menyebut, pada April 1956 Sukarno secara sepihak membatalkan Uni Indonesia-Belanda yang sebelumnya disepakati dalam rangkaian KMB. Uni Indonesia-Belanda disepakati pada 17 September 1949, yakni suatu pemerintahan yang dikepalai oleh Ratu Belanda untuk mengurus kepentingan bersama. Indonesia menyepakati ini karena Ratu Belanda tidak mempunyai hak-hak konstitusional, melainkan hanya sebagai simbol kerjasama kedua belah pihak. Lebih dari itu, pada Agustus 1956, Sukarno dikabarkan mengabaikan utang-utang yang dibebankan dalam KMB. Bahkan, Sukarno juga menyatakan Irian Barat sebagai provinsi otonom Indonesia (Suluh Indonesia, 21 Agustus 1956). Persoalan utang-piutang dan Irian Barat memang dua persoalan paling rumit dalam KMB. Status Irian Barat kala itu pun masih mengambang.

Masalah istilah pengakuan kedaulatan dan penyerahan kedaulatan. Indonesia menghendaki penggunaan istilah pengakuan kedaulatan, sedangkan Belanda menghendaki istilah penyerahan kedaulatan. Masalah Uni Indonesia-Belanda. Indonesia menginginkan agar sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen. Sedangkan Belanda menginginkan kerjasama yang luas dengan organisasi yang luas pula. Masalah hutang. Indonesia hanya mengakui hutang-hutang Hindia-Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sebaliknya Belanda berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan maupun hutang Hindia-Belanda sampai saat itu, termasuk biaya perang kolonial terhadap Indonesia.