Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Awal Kemerdekaan - Coggle Diagram
Awal Kemerdekaan
"Merdeka ga Merdeka"
Anomie
Penduduk Indonesia terfragmentasi selama masa kolonial. Penduduk Indo-Eropa, Asia, dan Bumiputera dipisahkan menjadi tiga kategori. Semuanya berubah setelah proklamasi kemerdekaan, ketika mereka mendeklarasikan kebebasan untuk semua penduduk, menghasilkan kesetaraan.
Inflasi
Ketika pemerintah Indonesia tidak mampu menangani mata uang asing Jepang dan Belanda, hiperinflasi menjadi tidak terkendali. Strategi penetapan penerimaan berbagai mata uang sebagai alat pembayaran di Indonesia dihasilkan dari pengurangan yang signifikan pada kas negara, pajak, dan pungutan impor.
Invasi Jerman
Untuk merebut kembali wilayah dan otoritas yang hilang atas tetangga timurnya, Nazi Jerman menginvasi Polandia.
Gelombang Perang Dunia 2 menarik pasukan Jerman yang memilih untuk bergabung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, operasi ini dilakukan. Mereka tiba atas perintah Adolf Hitler untuk sejumlah besar kapal selam antara tahun 1943 dan 1945.
Agresi Militer
Kekalahan Belanda dalam konflik tersebut dikenal dengan Agresi Militer Belanda I. Dengan menggandeng kekayaan alam Indonesia, Belanda berharap dapat merevitalisasi perekonomiannya sendiri. Setelah itu, rencana menyerukan sejumlah besar tentara Belanda untuk kembali ke Indonesia.
Belanda ingin menguasai perkebunan dan pertambangan Indonesia di Sumatera dan Jawa untuk mendirikan Kerajaan Belanda sebagai pusat ekonominya. Dengan paksa terjadi insiden pembunuhan dan penyerangan yang tidak menyenangkan. Belakangan, pemerintah Indonesia melapor ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meminta agar Agresi Militer Belanda I dihentikan.
KMB
Isi Perjanjian KMB
- Pengakuan kedaulatan atas Republik Indonesia (RI) dilaksanakan oleh Belanda selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
- Pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berkewajiban menanggung utang Hindia Belanda (HB) sebesar 4,3 miliar gulden.
- Penyerahan kedaulatan atas wilayah bekas Hindia Belanda kepada Indonesia akan dilakukan oleh Belanda pada 27 Desember 1949, terkecuali kedaulatan atas Irian Barat yang akan ditentukan kemudian, berarti tetap berada dalam kekuasaan Belanda.
- Penarikan mundur pasukan Belanda dari Indonesia dan pembubaran KNIL. Eks anggota KNIL dapat masuk APRIS.
- Masalah Irian akan diselesaikan dalam waktu setahun setelah pengakuan kedaulatan.
- Kerajaan Belanda dan RIS membentuk Uni Indonesia-Belanda.
Dampak KMB di Indonesia
Indonesia harus membayar utang sebesar 4,3 miliar gulden sebagai harga pengalihan kedaulatan setelah perundangan cakupan utang sebelum kedaulatan.
Uni serikat pekerja di Indonesia seperti yang diperdebatkan Belanda di kalangan pejabat Indonesia. Setelah KMB, Uni berfungsi sebagai wadah kerjasama kedua negara. Sementara itu, keputusan Serikat dibuat 'atas nama Ratu,' menurut pakta Linggarjati.
Indonesia maupun Belanda berusaha untuk membeli wilayah tersebut, penyerahan kedaulatan Irian Barat atas Indonesia tertunda. Menurut catatan KMB, lebih mudah untuk menemukan resolusi dengan memungkinkan kedua belah pihak mengklaim sumbernya tetapi menafsirkan dokumen secara berbeda.
Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan serentak di Indonesia dan Belanda pada 27 Desember 1949.
-
-
Perdebatan Irian Barat
-
Lamanya durasi ditunda
Sejarah ini mulai di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 10 April 1962. Pada tanggal 15 Februari 1956, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Uni Belanda. Pada tanggal 27 Maret 1956, Indonesia secara sepihak menolak perjanjian KMB dan membentuk Provinsi Otonom Irian Barat pada tanggal 15 Agustus 1956.
-
Perjanjian New York
Inti dari perundingan Perjanjian New York adalah bahwa Belanda harus menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia paling lambat 1 Mei 1963. Selama proses ini, wilayah Papua Barat untuk sementara akan dipegang oleh United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
PEPERA
-
-
-
Usaha Soeharto untuk melancarkan PEPERA melalui kebijakan, pendekatan, dan ancaman
Kontrak kerja ke Freeport merupakan salah satu langkah awal Soeharto yang memiliki pengaruh jangka panjang, terutama terhadap nasib rakyat Papua. Pada 7 April 1967, Soeharto menandatangani kontrak kerja. Soeharto harus memastikan bahwa Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia untuk mengamankan investasi. Alhasil, pemerintah Indonesia harus memastikan suara rakyat Papua didengar melalui UU tersebut. Act of Free Choice diharuskan oleh ketentuan dalam Perjanjian New York, yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk dilakukan pada tahun 1969. Tetap bersama Indonesia atau merdeka adalah pilihan yang sulit bagi Pepera.
Serba - Serbi, Tokoh Papua, Nasional, dan PEPERA
-
-
Abdurrahman Wahid
Meski inisiatifnya memecah belah dan kontroversial, Gus Dur tidak segan-segan mengambil langkah untuk menyikapi situasi di Papua. Keberanian Gus Dur membuka ruang diskusi juga diapresiasi oleh Filep Karma, politisi Papua Merdeka. Filep meninggalkan jejak yang tak terhapuskan, terutama pada era Gus Dur, ketika Tentara Papua Merdeka (TPM) dapat dengan mudah mengunjungi kota dan terlibat dengan militer.
-