Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Otonomi Daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia - Coggle…

- - - - Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 sebelum mengalami perubahan yang menyebutkan : Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang Undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.”
      - Pengaturan mengenai aneka persoalan tentang daerah, sudah dilakukan sejak awal berdirinya negara Repuhlik Indonesia. Sejak tahun 1945 telah dibuat peraturan yang mengatur pemerintahan daerah yaitu ketika ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, tentang Pemerintahan Daerah, yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1965, tentang Pokok-Pokok Pemenntaan Daerah sebagaimana kemudian dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pemerintah di Daerah.
      - Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ini berlaku pada masa Orde Baru, kemudian pada Masa Reformasi di ganti dengan Undang- Undang Nomor 22 1999, Tentang Pemerintahan Daerah, 5 (lima) tahun kemudian di sempurnakan dan di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir penyempurnaannya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku hingga sekarang.
- - - - Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Keputusan Gubernur untuk melakukan reparasi mendesak Korban pelanggaran HAM masa konflik kepada 245 orang. Pemerintah Aceh, juga memberikan dukungan terhadap sumber daya manusia dan penganggaran operasional bagi kerja-kerja KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Aceh.
      - “Pada masa konflik, pelayanan publik di desa ikut terdampak, kami juga telah meningkatkan bebas status tertinggal dan sangat tertinggal sejumlah 2.810 Gampong di Aceh. Kami percaya, pelayanan yang baik dari gampong, akan meningkatkan produktivitas masyarakat Aceh,” kata Iskandar.
      - Dalam momentum 16 Tahun MoU Helsinki, ia menambahkan, bahwa selama ini Pemerintah Aceh telah membentuk Dewan Syariah Aceh sebagai perwujudan lahirnya Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Serta telah membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana dayah sebanyak 2.802 unit dan insentif untuk Teungku dayah sebanyak 24.421 orang.