Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Kewenangan Lembaga Negara - Coggle Diagram

- - - - Wewenang
        
        Memegang kekuasaan pemerintahan (pasal 4 Ayat 1)
        
        Mengajukan Rancangan Undang Undang kepada DPR (pasal 5 Ayat 1)
        
        Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 Ayat 2)
- - - - Wewenang
        
        Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
        
        Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945
  - - - Wewenang
        
        mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan
        
        Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
  - - - Wewenang
        
        mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain
        
        Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
- - - - Wewenang
        
        Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional
        
        Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang
  - - - Wewenang
        
        mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945
        
        Melantik presiden dan/atau wakil presiden hasil pemilihan umum
  - - - Wewenang
        
        Mengajukan rancangan undang-undang, ikut membahas rancangan undang-undang, dan menyusun serta menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang undang yang berasal dari DPR atau Presiden
        
        Memberikan pertimbangkan kepada DPR atas rancangan undang undang tentang APBN dan rancangan undang undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
  - - - Wewenang
        
        Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBP yang diajukan oleh Gubernur
        
        Membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur
- - - - Wewenang
        
        Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan
        
        Meminta keterangan dan dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan