Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Sejarah Perumusan dan Pengesahan UUD 1945 - Coggle Diagram

- - - - Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan
        
        Dibuatnya PPKI
        
        Tugas PPKI :
        
        Meresmikan Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
        
        Melanjutkan hasil kerja BPUPKI
    - - PPKI beranggota 21, 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku dan 1 orang dari golongan Tionghoa
        
        +6 orang yang ditambah tanga pengetahuan Jepang
        
        Anggota PPKI
        
        Anggota : Abdoel Kadir
        
        Anggota : Pangeran Soerjohadidjojo
        
        Anggota : Oto Iskandar Di Nata
        
        Anggota : Pangeran Poerbojo
        
        Anggota : Ki Bagus Hadiskusumo
        
        Anggota : Mohammad Amir
        
        Anggota : K.H. Wahid Hasyim
        
        Anggota : Abdul Maghfar
        
        Anggota : Soetardjo Kartohadikoesoemo
        
        Anggota : Teuku Mohammad Hasan
        
        Anggota : R.P. Soeroso
        
        Anggota : G.S.S.J. Ratulangi
        
        Anggota : K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
        
        Anggota : Andi Pangeran
        
        Anggota : Soepomo
        
        Anggota : A.H. Hamidan
        
        Wakil Ketua : Moh. Hatta
        
        Anggota : I Goesti Ketoet Poedja
        
        Ketua : Soekarno
        
        Anggota : Johannes Latuharhary
        
        Anggota : Yap Tjiwan Bing
        
        Tambahan :
        
        Penasihat : Achmad Soebardjo
        
        Anggota : Sajoeti Melik
        
        Anggota : Ki Hadjar Dewantara
        
        Anggota : R.A.A. Wiranatakoesoema
        
        Anggota : Kasman Singodimedjo
        
        Anggota : Iwa Koesoemasoemantri
    - - Pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya
        
        Hasil keputusan :
        
        Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden dan wakil presiden
        
        Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
        
        Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945
- - - - Panitia Perancang Undang-Undang membahas dan menyepakati beberapa hal seperti :
        
        Sebutan Majelis Permusyawaratan
        
        Panitia Penghalus Bahasa
        
        Salim
        
        Soepomo
        
        Djajadiningrat
        
        Negara kesatuan
        
        Lambang negara
    - - Hasil kesepakatan dari Panitia Hukum Dasar
        
        Panitia Perancang "Declaration of Rights"
        
        Sukiman
        
        A. Soebardjo
        
        Parada Haradap
        
        Panitia Perancang Undang-Undang
        
        Anggota : Alexander Andries Maramis
        
        Anggota : Raden Panji Singgih
        
        Anggota : Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo
        
        Anggota : Haji Agus Salim
        
        Anggota : K.R.M.T. Wongsonegoro
        
        Anggota : Soekiman Wijirjosandjoyo
        
        Ketua : Soepomo
        
        Bentuk negara kesatuan atar unitarios
        
        Kepala negara di tangan 1 orang, yaitu presiden
    - - BPUPKI kembali menggelar sidang dengan agenda "Pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar"
      - Soepomo memberikan penjelasan atas naskah UUD
    - - BPUPKI menggelar sidang pleno yang beragendakan "Pembacaan tentang pernyataan kemerdekaan"
        
        Pembukaan undang-undang dasar
        
        Batang tube undang-undang yang kemudian dinamakan sebagai "Undang-Undang Dasar"
        
        Pernyataan tentang Indonesia merdeka
        
        UUD berjumlah 42 pasal, 5 pasal di antaranya turan peralihan dengan keadaan perang dan 1 pasal mengenali aturan tambahan
    - - Dengan suara bulat, naskah Undang-Undang Dasar diterima dalam Sidang BPUPKI
      - Usulan-usulan Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air diterima. Tugas BPUPKI berakhir