Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Perumusan UUD - Coggle Diagram

- - - - Panitia Ekonomi
      - Panitia Hukum Dasar
        
        Sidang Panitia Hukum Dasar
        
        Membentuk Panitia Perancang "Declaration of Rights"
        
        A. Soebardjo
        
        Sukiman
        
        Parada Harahap
        
        Bentuk negara unitaris
        
        Kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden
        
        Penyepakatan Pantia Hukum Dasar
        
        Lambang negara
        
        Negara kesatuan
        
        Sebutan majelis permusyawaratan rakyat
        
        Pembentukan Panitia Penghalus Bahasa
        
        Panitia Perancang Undang-Undang
        
        Ketua
        
        Soepomo
        
        Anggota
        
        Alexander Andries Maramis
        
        Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo
        
        Raden Panji Singgih
        
        Haji Agus Salim
        
        Soekiman Wirjosandjoyo
        
        K.R.M.T. Wongsonegoro
        
        "Pembacaan tentang pernyataan kemerdekaan"
        
        Tiga hal pokok dari laporan Panitia Hukum Dasar
        
        Pernyataan Indonesia merdeka
        
        Pembukaan UUD
        
        Batang tubuh UUD yang kemudian dinamakan "UUD"
        
        wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia-Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Serawak di negara Malaysia, serta wilayah Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (sekarang wilayah negara Timor Leste), dan pulau pulau di sekitarnya,
        
        Hasil
        
        Naskah UUD diterima
        
        Usulan Panitia Pembelaan Tanah air diterima
        
        Usulan Panitia Ekonomi diterima
      - Panitia Pembelaan Tanah Air
- - - - Mengesahkan rancangan UUD
        
        Menetapkan dan Mengesahkan UUD 1945
        
        Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
        
        Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang berfungsi membantu presiden dan wakil presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan UUD 1945 terbentuk secara resmi.
      - Perbaikan
        
        Mengganti istilah "hukum dasar" menjadi "undang undang dasar".
        
        Kata "Muqaddimah" yang terdapat dalam "Piagam Jakarta" diganti dengan kata "Pembukaan".
        
        Mengubah kalimat "dalam suatu hukum dasar" menjadi "dalam suatu undang-undang dasar".
        
        Dalam Piagam Jakarta alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya". Kalimat tersebut diusulkan untuk dihilangkan dan diganti dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa".
        
        Pada alinea keempat yang tercantum sila kedua Pancasila yang berbunyi "Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab" diganti menjadi "Kemanusiaan yang adil dan beradab".
        
        Usulan perubahan yang terdapat dalam rencana undang undang dasar, yaitu sebagai berikut.
        
        • Pasal 6 Ayat (1), "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam", diubah menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli".
        
        • Pasal 29 Ayat (1), "Negara berdasar atas ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya" diubah menjadi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".
      - Dua tahap UUD
        
        Pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Replubik Indonesia yang terdiri atas 4 alinea
        
        Pengesahan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara 2.pe Republik Indonesia yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.