Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia…

- - - - Hasil sidang
        
        Membentuk Panitia Perancang "Declaration of Rights"
        
        13 Juli 1945
        
        Negara kesatuan
        
        Lambang negara
        
        Panitia Penghalus Bahasa
        
        Sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat
        
        14 Juli 1945
        
        Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan.
        
        Pembukaan UUD
        
        Batang tubuh UUD -> UUD
        
        Pernyataan tentang Indonesia merdeka
        
        Rancangan UUD berjumlah 42 pasal.
        
        Lima pasal di antaranya aturan peralihan dengan keadaan perang
        
        Satu pasal mengenai aturan tambahan
        
        15 Juli 1945
        
        Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Moh. Hatta
        
        Soepomo menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar
        
        16 Juli 1945
        
        Naskah UUD diterima dengan suara bulat.
        
        Bentuk negara kesatuan atau unitaris
        
        Kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden
  - - - Tujuan
        
        Memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
      - Arti
        
        Sempit
        
        Hukum dasar tertulis -> UUD
        
        Luas
        
        Konstitusi tidak tertulis
        
        Konvensi (Kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara)
        
        Konstitusi tertulis
        
        Hukum dasar tertulis -> UUD
      - Pengertian
        
        Hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.
- - - - 12 orang dari Jawa
        
        Soepomo
        
        R. P. Soeroso
        
        K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
        
        Abdoel Kadir
        
        Moh. Hatta (Wakil Ketua)
        
        Soetardjo Kartohadikusoemo
        
        Oto Iskandar di Nata
        
        Pangeran Poerbojo
        
        Ki Bagus Hadikusumo
        
        Soekarno (Ketua)
        
        K.H. Wahid Hasyim
        
        Pangeran Soerjohamidjojo
      - 3 orang dari Sumatra
        
        Abdul Maghfar
        
        Teuku Mohammad Hasan
        
        Mohammad Amir
      - 2 orang dari Sulawesi
        
        G.S.S.J. Ratulangi
        
        Andi Pangerang
      - 1 orang dari Kalimantan
        
        A.H. Hamidan
      - 1 orang dari Nusa Tenggara
        
        I Goesti Ketoet Poedja
      - 1 orang dari Maluku
        
        Johannes Latuharhary
      - 1 orang golongan Tionghoa
        
        Yap Tjwan Bing
    - - Ki Hadjar Dewantara
      - R.A.A. Wiranatakoesoema
      - Sajoeti Melik
      - Kasman Singodimedjo
      - Achmad Soebardjo (penasihat)
      - Iwa Koesoemasoemantri
  - - - Perubahan UUD 1945
        
        Alinea keempat --> sila pertama -> Ketuhanan Yang Maha Esa
        
        Hukum dasar -> undang-undang dasar
        
        Dalam suatu hukum dasar -> dalam suatu undang-undang dasar
        
        Muqaddimah -> Pembukaan
        
        Alinea keempat --> sila kedua -> Kemanusiaan yang adil dan beradab.
        
        Pasal 6 Ayat (1) -> Presiden ialah orang Indonesia asli
        Pasal 29 Ayat (1) -> Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
      - Hasil sidang
        
        Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945
        
        Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) -> membantu presiden dan wakil presiden.
        
        Memilih dan mengangkat presiden (Soekarno) dan wakil presiden (Moh. Hatta)
      - Tahap menetapkan UUD 1945
        
        Pengesahan Pembukaan UUD (empat alinea)
        
        Pengesahan Batang Tubuh UUD
      - 15 Februari 1946: UUD dilengkapi dengan bagian penjelasan
        
        Tujuh kunci pokok sistem pemerintahan
        
        Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
        
        Menteri negara berfungsi sebagai pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR
        
        Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR
        
        Sistem konstitusional
        
        Kepala negara memiliki kekuasaan tidak tak terbatas
        
        Rechtstaat
        
        Penyelanggaraan pemerintah negara teritinggi adalah presiden di bawah majelis
      - Prinsip pokok Pembukaan UUD 1945
        
        Bentuk negara
        
        Rumusan Pancasila sebagai dasar negara
        
        Tujuan negara
      - Batang Tubuh UUD 1945
        
        37 pasal
        
        4 pasal Aturan Peralihan
        
        16 bab
        
        2 ayat aturan tambahan
    - - Hasil keputusan
        
        Menetapkan Partai Nasional Indonesia -> partai tunggal (diketuai Ir. Soekarno)
        
        Membentuk BKR -> sebagai tentara nasional Indonesia.
        
        Membentuk KNIP -> badan pembantu dan penasehat presiden.
    - - Hasil keputusan
        
        Pembentukan 12 departemen beserta para penjabat kementeriannya.
        
        Pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi beserta penetapan gubernur wilayahnya.
  - - - Melanjutkan hasil kerja BPUPKI
    - - Meresmikan Pembukaan (Preambule) dan Batang Tubuh UUD 1945