Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Pengesahan UUD 1945 image Joseph 7C - Coggle Diagram

- - - - Ki Hadjar Dewantara (anggota)
      - R.A.A. Wiranatakoesoema (anggota)
      - Sajoeti Melik (anggota)
      - Kasman Singodimedjo (anggota)
      - Achmad Soebardjo (Penasihat)
      - Iwa Koesoemasoemantri (anggota)
- - - - Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berfungsi membantu presiden dan wakil presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan UUD 1945 terbentuk resmi
      - Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil.
      - Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945.
- - - - UUD 1945 kemudian dilengkapi dengan bagian Penjelasan. Bagian Penjelasan tersebut dilampirkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946. Jadi secara lengkap, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan
  - - - Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan system pemerintah negara
        
        Materi ini terdapat pada Pasal 1-25
        
        Memuat pengaturan tentang kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga negara
      - Pasal yang berisi materi hubungan antara negara dan warga serta penduduknya. Selain itu, berisi konsepsi seperti ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik budaya. Materi ini terdapat pada Pasal 26-34.
- - - - R.M Sartono
      - Wachid Hasyim
      - Oto Iskandar di Nata
      - M. Amin
    - - Gatot Taru nomiharjo (Jaksa Agung)
      - Sukarjo Wiryo Pranoto (Juru Bicara Negara)
      - A.G. Pringgodigdo (Sekretaris Negara)
      - Kusumah Atmja (Ketua Mahkamah Agung)
- - - - Penjelasan resmi UUD 1945 disusun oleh Soepomo . Penjelasan tersebut ada setelah UUD 1945 diumumkan dalam naskah resmi yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia Nomor 7 Tahun II yang diterbitkan pada 15 Februari 1946. Dengan demikian, Penjelasan tersebut merupakan aturan tambahan dari UUD 1945. Meskipun berupa aturan tambahan, Penjelasan tersebut tetap merupakan bagian UUD 1945. Dalam penjelasan UUD 1945, terdapat tujugh kunci pokok system pemerintah negara, yaitu sebagai berikut
        
        Sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas system konstitusi (hukum dasar) yang tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak tak terbatas).
        
        Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
        
        Rechstaat. Negara Indonesia bedasarkan atas hukum (reechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka(machstaat)
        
        Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
        
        Kepala negara memiliki kekuasaan tidak tak terbatas.
        
        Penyelenggara pemerintah negara tertinggi adalah presiden di bawah majelis.
        
        Menteri negara berfungsi sebagai pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.