Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA (Setelah Amandemen UUD 1945),…

- - - - Tugas, wewenang, fungsi DPR:
        
        Membentuk undang-undang bersama dengan Presiden agar dicapai tujuan bersama
        
        Membahas dan memberikan persetujuan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang
        
        Menerima dan membahas usulan RUU dari DPD mengenai bidang tertentu
        
        Menetapkan APBN bersama dengan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
        
        Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah
    - - Fungsi DPD:
        
        Mengajukan RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya lain, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR
        
        Ikut serta dalam pembahasan RUU
        
        Pemberi pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
        
        Sebagai pengawas atas pelaksanaan UU terkait otonomi daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya lain, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
        
        Tugas dan wewenang DPD:
        
        Mengajukan RUU pada DPR berkaitan dengan otonomi daerah
        
        Memberi pertimbangan tentang RUU perpajakan, pendidikan, dan keagamaan
    - - Fungsi MPR:
        
        Menetapkan perubahan terhadap UUD atau pembentukan UUD baru
        
        Menetapkan perubahan UUD yang telah dilakukan
        
        Melakukan pelantikan terhadap Presiden dan Wapres sesuai dengan hasil pemilu maupun sidang paripurna MPR
        
        Melakukan pelantikan terhadap Presiden dan Wapres apabila Presiden berhenti maupun diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir
        
        Memberi keputusan thdp berbagai usulan dari DPR dan MK (berkaitan dengan pemberhentian masa jabatan Presiden dan Wapres)
        
        Melakukan pemilihan terhadap Presiden dan Wapres apabila keduanya berhenti
        
        Memutuskan dan mengeluarkan peraturan maupun kode etik yang berlaku untuk MPR
        
        Tugas dan Wewenang MPR:
        
        Amandemen dan menetapkan UUD
        
        Melantik Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui pemilu
        
        Memutuskan usulan yang diajukan DPR berdasar keputusan MK dalam hal pemberhentian Presiden atau wakilnya
  - - - Tugas dan wewenang Presiden dan wakilnya:
        
        Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD
        
        Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU
        
        Melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan RUU bersama DPR
        
        Mengesahkan RUU menjadi UU
        
        Menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang dalam situasi yang memaksa
        
        Menetapkan Peraturan Pemerintah
        
        Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
        
        Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan persetujuan DPR
        
        Mengangkat duta dan konsul
        
        Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR
        
        Memberi grasi dan rehabilitasi berdasar pertimbangan MA
        
        Memberi amnesti dan abolisi berdasar pertimbangan DPR
        
        Menetapkan Hakim Agung yang dicalonkan KY dan disetujui DPR
        
        Menetapkan Hakim Konstitusi yang diajukan DPR dan MA
        
        Mengangkat dan memberhentikan KY dengan persetujuan DPR
  - - - Fungsi MK:
        Sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Bersama dengan MA, MK menjadi lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman
        
        Tugas dan wewenang MK:
        
        Menguji UU terhadap UUD
        
        Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara
        
        Memutuskan pembubaran partai politik
        
        Memutuskan sengketa yang berhubungan dengan hasil pemilu
        
        Memberikan putusan tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden atau wakilnya
    - - Fungsi KY:
        Mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon Hakim Agung.
        
        Tugas dan wewenang KY:
        
        Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc MA
        
        Menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim
        
        Dengan MA, bersama menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
        
        Menegakkan KEPPH
    - - Tugas dan wewenang MA:
        
        Berhubungan dengan kekuasaan kehakiman
        
        Berwenang mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
        
        Mempunyai wewenang lain yang diberikan undang-undang
        
        Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi
        
        Mengajukan anggota Hakim Konstitusi sebanyak 3 orang
  - - - Tugas dan wewenang BPK:
        Mengawasi serta memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, temuan BPK dilaporkan pada DPR dan DPD, yang akan ditindaklanjuti oleh penegak hukum